[KU-177/2014] KA Trans Sulawesi : Kemenhub Tunggu Realisasi Pembebasan Lahan oleh Pemda

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menunggu finalisasi proses pembebasan lahan rel kereta api trans Sulawesi sebelum memberi peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek tersebut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata mengatakan skema public private partnership (PPP) bisa saja diterapkan dalam proyek pembangunan tersebut. Jika skema itu diterapkan, akan memuat ketentuan skema tahun konsesi dan tingkat pengembalian modal.

Akan tetapi, lanjutnya, sejauh ini skema tersebut belum dibuka dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tetap berpedoman pada skema awal yakni pembangunan rel akan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan untuk pembanguan rel tersebut.

“Kalau pembebasan lahannya sudah selesai, baru alternatif skema manapun, termasuk PPP bisa dilakukan. Sampai saat ini saja baru 30 km lahan yang dibebaskan. Itu berdasarkan informasi terakhir yang saya dapat,” ujarnya Ahad (29/6).

Sebelumnya Pemprov Sulawesi Selatan mendesak pemerintah pusat segera memberikan kejelasan terkait skema pembangunan kereta api (KA) yang menghubungkan Makassar-Parepare itu.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan rencana itu telah menarik minat banyak investor untuk menggarap proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

Dia menjelaskan investor menginginkan ada kejelasan skema kerja sama, jangka waktu konsesi hingga tingkat pengembalian modal atas proyek tersebut. Pemerintah pusat, semestinya mempercepat keputusan pembiayan proyek dengan skema PPP.

“Kalau memang pemerintah pusat tidak mempunyai alokasi anggaran untuk proyek ini, semestinya dikerjasamakan dengan investor. Harus ada kejelasan supaya bisa terealisasi,” ungkapnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 29.06.14

[English Free Translation]

Ministry of Transportation awaiting finalization of land acquisition for trans Sulawesi railroad, before giving an opportunity for the private sector to be involved in the project.