Tuesday, March 31, 2020

[KU-091/2020] Cegah Corona, Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatur soal mudik lebaran demi mencegah persebaran virus corona (covid-19).

"Pemerintah menyiapkan Perpres dan Inpres sebagai dasar hukum pengaturan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah," ujar juru bicara presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Senin (30/3).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Fadjroel, semua elemen masyarakat diminta fokus mencegah meluasnya covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah.

Sementara bagi masyarakat yang terlanjur mudik, Fadjroel mengingatkan agar meningkatkan pengawasan dan protokol kesehatan.

"Bagi yang sudah terlanjur mudik tingkatkan protokol kesehatan tetapi tidak melakukan screening berlebihan. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi covid-19," katanya.

Jokowi sebelumnya memerintahkan agar masing-masing pemda tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun tetap terukur. Dengan demikian, tak terkesan berlebihan di mata masyarakat.

"Jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur (mudik). Terapkan protokol kesehatan dengan baik," ujar Jokowi dalam video conference.

Protokol kesehatan, sambung Jokowi, harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan demi menjamin kesehatan bagi pemudik dan masyarakat di daerah-daerah. Ini berlaku bagi seluruh jajaran di pemda, baik gubernur, bupati, dan walikota.

"Pastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," tegas Jokowi.

Ia mengaku telah mendapatkan informasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Jokowi menyatakan pengawasan yang dilakukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah ketat.

"Ini saya kira inisiatif yang bagus," imbuhnya.

Sementara itu, Jokowi juga mendapatkan laporan bahwa selama dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Angka itu belum termasuk angkutan transportasi lain, seperti kereta api, kapal, dan mobil pribadi.

Ia memerintahkan jajarannya membuat langkah tegas untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halamannya demi mengurangi risiko penularan virus corona. Menurutnya, imbauan yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh negara dan gubernur belum cukup membuat masyarakat tetap tinggal di rumah.

"Menurut saya imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran virus corona," jelas Jokowi.

Pemerintah pusat sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan Kementerian lainnya untuk menyiapkan skema larangan mudik, salah satunya dengan menutup sementara dan menjaga jalan-jalan akses keluar dari Jabodetabek.

Sumber : CNN Indonesia, 30.03.20.

[English Free Translation]
The government is preparing a Presidential Regulation (Perpres) and Presidential Instruction (Inpres) to regulate Lebaran homecoming in order to prevent the spread of the corona virus (covid-19).

Monday, March 30, 2020

[KU-090/2020] Pelaku Usaha Meminta Arus Lalu Lintas Logistik Tidak Boleh Terhambat Kendati Pembatasan Sosial Berskala Besar Diberlakukan.


Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) memastikan bahwa jasa logistik akan tetap berjalan meski opsi karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar akan diberlakukan.

Ketua DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengemukakan bahwa logistik akan menjadi struktur penting dalam menjamin pasokan kebutuhan masyarakat.

Dia pun telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa operasional jasa logistik tak akan menghadapi hambatan meski skenario karantina wilayah diberlakukan.

"Logistik tidak boleh ada hambatan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan obat-obatan yang menyangkut hajat orang banyak. Kalau terhambat tentu masyarakat yang merasakan kerugian," kata Feriadi kepada Bisnis, Senin (30/3/2020).

Dalam hal antisipasi untuk tetap menjaga operasional, Feriadi meyakini para anggota pun telah menyiapkan strategi masing-masing.

"Meski corona dianggap sebagai masalah, banyak juga yang melihatnya sebagai peluang mengingat belanja daring semakin meningkat karena konsumen tak meninggalkan rumah," ujarnya.

Dia pun mengemukakan sejumlah kelompok barang mengalami peningkatan frekuensi dan volume pengiriman, seperti alat kesehatan dan obat-obatan. Di sisi lain, produk makanan dan fesyen pun masih menunjukkan tren yang baik.

"Saya pastikan logistik akan tetap berjalan karena kami sudah dapat kepastian dari pemerintah logistik tidak boleh terhambat."

Adapun, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Sihard Hajopan Pohan memberikan jawaban diplomatis ketika ditanyai mengenai kesiapan logistik dan distribusi dalam situasi karantina wilayah, terutama untuk kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Jika ditetapkan situasi karantina wilayah, distribusi logistik bapok dipastikan tetap jalan dan tidak dihambat," ujarnya.

Sumber : Bisnis, 30.03.20 / Foto : TruckMagz.

[English Free Translation]
The Association of Indonesian Express, Postal and Logistics Shipping Services (Asperindo / Asosiasi Perusahaan jasa Pengiriman Ekspres, Pos & Logistik Indonesia) ensures that logistics services will continue to operate even though regional quarantine options and large-scale social restrictions will be imposed.

Sunday, March 29, 2020

[KX-089/2020] AXI-KALOGers M4 Mar 2020


JaKaRTa : Gerak laju Coronavirus (Covid-19) rupanya semakin hari semakin sulit dibendung. Amrik kabarnya sudah punya vaksin ato obat penangkalnya tapi masih diragukan kebenarannya sampe seberapa berhasil.

Jika selama yang disarankan bermasker adalah mereka yang merasa kurang sehat ato mempunyai indikasi kurang sehat, setelah viral video dari Ceko (salah satu negara di Eropa Timur, pecahan Ceko + Slowakia) kini masyarakat mulai agak nurut. Di Ceko angka penyebaran bisa diminimalisir karena rakyatnya menggunakan masker.

Di lingkungan PT Kereta Api Logistik (KALOG) guna menunjukkan kepeduliannya terhadap penanganan penyebaran wabah Covid-19, salah satunya pembuatan bilik disinfektan yang disemprotkan bagi KALOGers maupun tamu2 yang hendak berkunjung ke KALOG.

Tematik minggu terakhir di bulan Maret 2020 (AXI-KALOGers M4 Mar 2020) periode 24-29/03/2020 bisa disimak berikut ini, masih mendekat isu Covid-19 dan bagaimana tindakan2 pencegahannya. Karikatur berikut ini membantu menjelaskan he 3x.

Selamat menikmati. Dokumentasi terlampir.


Sumber : X-KALOG / Foto : KALOGers – RAM.

[English Free Translation]
Within PT Kereta Api Logistik (KALOG) in order to show their concern for the handling of the spread of the Covid-19 outbreak, one of the goal is the preparation of disinfectant booths sprayed for KALOGers and guests who want to visit KALOG.

Saturday, March 28, 2020

[KU-088/2020] Cegah Corona, Kemenhub Terbitkan Protokol Proyek Perkeretaapian


Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pembatasan kegiatan pembangunan fisik prasarana perkeretaapian yang melibatkan banyak pekerja dan sulit untuk menerapkan physical distancing.

Pembatasan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya bentuk pencegahan penularan virus Corona (Covid-19) dalam kegiatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Hal itu juga sejalan dengan Protokol Pencegahan Covid-19 di Proyek Konstruksi yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan keselamatan dan kesehatan penyelenggaraan konstruksi.

“Kami memiliki beberapa balai yang tersebar di Jawa dan Sumatera serta Sulawesi yang saat ini melangsungkan pembangunan prasarana, misalnya pembangun jalur, stasiun, fasilitas operasi dan lain sebagainya yang semua melibatkan banyak pekerja tentu ada potensi terjadinya penularan Covid-19," kata Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu Wibowo melalui keterangan resmi Sabtu (28/3/20).

Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian telah menandatangani Surat Edaran No. KA.008/A.98/DJKA/20 Tentang Tindak Lanjut Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada pelaksanaan pembangunan perkeretaapian.

Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan arahan dan panduan bagi seluruh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Balai Perkeretaapian dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Pemilik atau Pengguna atau Penyelenggara bersama Konsultan, Kontraktor, Subkontraktor, Vendor atau Supplier dan Fabrikator, Mandor serta para pekerja guna pencegahan, penanganan, pengendalian penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Pembangunan Perkeretaapian.

“Diharapkan dengan surat edaran ini para pihak terkait bisa menyusun SOP tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 serta semaksimal mungkin tidak mengganggu progres pembangunan," kata Heru.

Beberapa arahan yang diberikan kepada para Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Balai Perkeretaapian dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain adalah penundaan sementara pekerjaan Switch Over yang melibatkan jumlah personil yang banyak yang tidak dimungkinkan untuk menjaga jarak.

Kemudian, melaksanakan pembatasan personel dan menjaga jarak serta menggunakan APD dan masker pada pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk kegiatan seperti kegiatan pra konstruksi dan konstruksi untuk pekerjaan jalur dan bangunan KA termasuk track laying, pengeceran bantalan, menggeser atau mengangkat rel atau wesel dan kegiatan instalasi atau test and commissioning peralatan Fasilitas Operasi Kereta Api.

Selanjutnya, mengatur shifting, menjaga jarak serta menggunakan APD dan masker pada saat melaksanakan HTT, MTT dan pengelasan rel atau pengaturan wesel.

Selain itu, para pekerja juga diharuskan untuk menjaga jarak serta menggunakan APD dan masker dalam pengawasan pekerjaan konstruksi prasarana perkeretaapian.

Kemudian, pengguna jasa, konsultan dan kontraktor membatasi interaksi langsung antar orang dengan menggunakan media elektronik dan telekomunikasi terkait kegiatan koordinasi seperti rapat, pemeriksaan dokumen shop drawing/as built drawing, diskusi dan sebagainya.

Pada kegiatan verifikasi dan pembayaran pengadaan lahan atau penertiban lahan yang melibatkan orang banyak harus dilaksanakan dengan sistem pengaturan waktu, pengaturan jumlah orang dan pengaturan jarak.

Dalam hal diperlukan pemberhentian sementara proyek, dilakukan melalui mekanisme sesuai klausul dalam kontrak dengan mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah setempat.

Adapun, penanggung jawab proyek agar melakukan pengendalian dan mitigasi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Disamping itu Direktur Jenderal Perkeretaapian juga telah menerbitkan Surat Edaran NO. UM.006/A.95/DJKA/20 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 pada Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

Dalam surat edaran tersebut stakeholder perkeretaapian baik pemerintah maupun swasta harus melakukan pencegahan penularan Covid-19 di sarana dan prasarana perkeretaapian dengan berpedoman pada protokol pencegahan yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Sebagai implementasi SE ini semua operator perkeretaapian telah dengan sigap dan konsisten melakukan langkah pencegahan antara lain dengan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di dalam kereta maupun stasiun.

Selain itu operator juga terus menerus mengampanyekan dan menyosialisasikan cara pencegahan Covid-19 kepada masyarakat pengguna jasa.

”Kami pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi pada para operator karena telah berusaha dengan keras melakukan pencegahan Covid-19. Kita melihat Kereta api jarak jauh, KRL, MRT, Railink, LRT Sumsel, LRT Jakpro, semuanya telah melakukan langkah-langkah, baik dengan penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker dan penerapan physical distancing. Semua itu dilakukan agar risiko penularan virus dapat ditekan dan pengguna jasa merasa aman," ungkapnya.

Sumber : Bisnis, 28.03.20.

[English Free Translation]
The Ministry of Transportation (MoT), through the Directorate General of Railways, limits the physical construction activities of the railway infrastructure that involve many workers and it is difficult to implement physical distancing. No choice Gaes !

[KU-179/2021] Dirut KAI Commuter Mukti Jauhari Tutup Usia

  Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga besar KAI Group khususnya KAI Commuter hari ini berduka. Direktur Utama KAI Commuter Mukti Jauhari meningg...