[KU-037/2013] Paksa Batu Bara Lewat Jalur Khusus, Alex Noerdin Dikecam

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry Juliantono mengecam keras langkah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang memberlakukan aturan bahwa pengangkutan batu bara harus melewati jalur khusus. Padahal menurut Aspebindo, jalur khusus tersebut belum siap dilewati. 

"Dia (Gubernur Sumsel) sudah tidak mempedulikan kepentingan pihak pelaku usaha pengiriman batu bara dan masyarakat Sumsel yang terlibat dalam kegiatan tambang batubara, termasuk pengangkutan batubara,” ujar Ferry kepada wartawan di, Jakarta, Jumat (25/1).

Ferry menjelaskan selama ini pihaknya berpijak pada pasal 52 pada Perda nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batu bara. Pasal tersebut menyebutkan, pengangkutan batu bara lintas kabupaten/kota  boleh menggunakan jalan umum sampai Maret 2013.

Namun pada Januari 2013, Gubernur tiba-tiba mengeluarkan Pergub yang melarang pengangkutan batu bara melintas di jalur umum dan harus melintas di jalur khusus. Jalur khusus tersebut disediakan oleh perusahaan yang sudah ditunjuk di masing-masing daerah.

“Sesuai Perda nomor 5 Tahun 2011 pasal 52 seharusnya masih bisa menggunakan jalan umum. Tapi kenapa dianulir lebih awal di Januari dengan mengeluarkan Pergubnya,” kata Ferry.

Menurutnya, jalan itu itu tidak layak untuk dilintasi. Bahkan dia menuding, pergub itu sarat dengan kepentingan tertentu. Kebijakan tersebut lanjut Ferry sangat mengganggu stabilitas bisnis dan nasib 30 ribu pekerja

Akibatnya kata Ferry, saat ini hampir seluruh angkutan batubara di Sumsel tidak dapat beroperasi.  Padahal setidaknya ada 30 ribu pekerja yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan batubara ini.  “Akibat pemberlakuan Perda dan Pergub itu nasib mereka bagai di ujung tanduk, masa depan mereka terkatung-katung dan nasib anak istri mereka terancam,” katanya.

“Apa Pak Gubernur mau menanggung resiko itu?  Belum lagi berapa besar kerugian yang harus dialami oleh perusahaan pertambangan  batubara,” tambahnya.

Karena menilai keputusan gubernur yang dianggap melanggar asas keadilan Ferry mengatakan Asbepindo mengambil langkah tegas dengan mengajukan langkah executive review  kepada Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, hal ini  sebagai bentuk upaya  untuk  memperjuangkan  pembatalan pemberlakuan perda dan pergub itu.

“Maka dengan fakta tersebut dan demi kepastian dunia usaha khususnya pada bidang usaha pertambangan batubara, kami meminta kepada Bapak Mendagri segera mengambil langkah korektif yang tepat dan cepat,” pintanya.  Sebab, lanjut Ferry, hal ini penting demi menjamin keberlangsungan dan kepastian hukum investasi yang baik khususnya di Sumsel.(boy/jpnn)

Sumber : JPNN, 25.01.13.

Catatan :

Rujukan sebelumnya silahkan baca : [KU-031/2013] Pasca Pelarangan Truk Batu Bara, Jalintim Palembang-Inderalaya Lancar, [KU-030/2013] Ratusan Sopir Truk Batu Bara Mengamuk , [KU-026/2013] Kantor Pemkab OKU Timur Penuh Tronton Batu Bara, [KU-025/2013] Ratusan Truk Batu Bara Dikandangkan, [KU-023/2013] Upayakan Penundaan Leasing, [KU-021/2013] Alex Noerdin : Kalian Buat Kaya Perusahaan Tambang, [KU-019/2013] Warga Lahat Dukung Larangan Truk Melintas di Jalan Umum.

Bisa dilanjut dengan : [KU-018/2013] DPRD Sumsel Rekomendasi Gunakan Jalan Umum, [KU-017/2013] Gubernur Sumsel Harus Pertahankan Larangan, [KU-016/2013] Kadishubkominfo : Jangan Salahkan Gubernur, [KU-015/2013] DPRD Sumsel Minta Sopir dan Pengusaha Bentuk Konsorsium.

Selain itu, baca juga [KU-013/2013] Tiba di Dermaga Batu Bara, Wartawan Kebingungan, [KG-310/2012] Jalan Khusus Batubara Servo Terendam Banjir, [KU-289/2012] Per 1 Januari 2013, Angkutan Batu Bara Di Sumsel Harus Lewat Jalan Khusus dan [KU-274/2012] Perusahaan Batu Bara Bangun Jalan 116 Kilometer.

[English Free Translation]

Chairman of the Association of Energy Suppliers and Coal Indonesia (Aspebindo) Ferry Juliantono condemned the move South Sumatera Governor Alex Noerdin that enforces the rule that the transport of coal must pass through a special lane. Yet according to Aspebindo, dedicated lines are not yet ready to pass.