[KU-212/2013] Jonan : Nekatopreneur pun Takluk Hadapi “Bonek”

BISNIS INDONESIA : Siapakah tokoh publik paling berani di Indonesia saat ini? kalau pembaca yang budiman menjawab dia adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jawabannya pastilah keliru berat. Kalau jawabannya adalah Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, hmmm...tidak sepenuhnya salah sih, tapi belum juga benar. 

Menurut saya dan sejumlah orang juga membenarkan, ada seorang lagi yang lebih berani ketimbang Ahok. Dialah Jonan, tepatnya Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI. Ini mungkin jawaban yang bagaikan petir di siang bolong dan bagi yang belum mengenalnya tentu akan bilang : "Masak sih...". ya citra Jonan selama ini lebih dikenal sebagai pria santun, gentlemen, dan cenderung priyayi cum akademis. 

Maklum, dia adalah lulusan dari Fletcher School of Law and Diplomacy. Jonan yang saya kenal sejak belasan tahun silam itu memang lebih dikenal sebagai orang finansial, terkenal jauh dari urusan adu otot. Namun jangan lupa, sedikit banyak dia tentu memiliki DNA bonek alias bondho nekat mengingat masa kecil hingga remaja Jonan dihabiskannya di kota Bonek alias Surabaya. 

Bagi yang belum mendengar kisahnya, mari saya ceritakan sedikit tentang epik Jonan membereskan dan membersihkan begitu banyak stasiun kereta api kita, khususnya yang dikawasan Jabodetabek. 

Kita tentu mafhum bahwa stasiun kereta api selama ini cenderung kurang rapi, bahkan cenderung kumuh dan menjadi tempat berkumpulnya para wirausahawan nekat seperti pedagang kaki lima, pengasong, calo, tukang parkir, dan preman, baik yang sepenuhnya liar maupun resmi. 

Memangnya ada preman resmi? Oh, banyak. Mereka ini lebih tepat disebut sebagai preman berseragam. Resminya, mereka ini pegawai BUMN pemegang monopoli alat pengangkutan beroda baja tersebut.


Namun, dalam praktik sehari-hari, mereka ini tak ubahnya seperti preman yang membiarkan para nekatopreneur alias pedagang nekat yang berjualan di dalam kawasan stasiun, atau bahkan di atas gerbong. Tentu saja ada dimensi transactional relationship dalam hal ini, yaitu para nekatopreneur tadi harus menyerahkan uang perlindungan kepada preman resmi tersebut. 

Hubungan transaksional sepertii itu sudah membudaya, sehingga ketika manajemen PT KAI bermaksud membenahi sejumlah stasiun yang mereka miliki, sontak di protes oleh para pedagang resmi yang sudah berbisnis bahkan secara turun temurun di dalam stasiun tersebut plus para wirausahawan nekat yang juga merasa sudah membayar ongkos perlindungan tadi. 

Padahal, jasa angkutan kereta api kini semakin diminati masyarakat lantaran memiliki keunggulan dalam hal kepastian perjalanan. Kita semua tahu bahwa moda transportasi menggunakan bus maupun mobil pribadi kini semakin tidak pasti seiring dengan meningkatnya secara drastis populasi kendaraan bermotot di berbagai kota di negeri ini, yang merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan (sejumlah) anggota masyarakat. 

Walhasil, setiap kali manajemen PT KAI mencoba menertibkan stasiun untuk memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pengguna jasa kereta api tersebut selalu menghadapi hambatan. Para petugas stasiun tidak punya nyali untuk menertibkannya, karena mereka terlanjur punya hubungan transaksional tadi. 

Nah, disini lah tantangannya, kalau Ahok yang didukung penuh Jokowi tampak keteteran menghadapi preman Tenabang (pasar Tanah Abang), tidak demikian halnya dengan Jonan yang dalam periode hanya beberapa pekan berhasil mengusir paksa para pedagang resmi maupun nekatopreneur di sejumlah stasiun. 

Caranya? Dia mengalihtugaskan petugas stasiun 1 dengan stasiun lainnya, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki konflik kepentingan dengan 'konstituen' binaannya, sehingga proses pembersihan pun berjalan seperti diinginkan. 

"Saya sempat diprotes oleh banyak pihak di negeri ini, termasuk oleh Komnas HAM. Saya dianggap tidak memiliki belas kasihan terhadap usaha kecil, dsb. Saya jawab saja. Oke, kalau memang para pemrotes peduli dan memiliki belas kasihan juga, mari kita bagi lapak jualan ini separuh di stasiun separuh di lingkungan tempat kerja Anda masing-masing. Kalau yang berasal dari Komnas HAM ya separuh dari mereka ditaruh di halaman kantor Komnas HAM, kalau yang protes mahasiswa saya minta separuh dari lapak tersebut dipindahkan ke kampus mereka," ungkap Jonan. Ternyata, lanjutnya, tidak satupun di antara pemrotes itu yang bersedia ketempatan lapak pedagang yang selama ini memenuhi stasiun. 

Karenanya, Jonan minta agar mereka jangan asal protes, perlu dilihat dulu persoalannya. Stasiun KA merupakan tempat untuk keperluan penumpang jasa angkutan tersebut. 

Kalau memang areal stasiun yang selama ini ditempati para pedagang itu memang dibutuhkan untuk pengembangan layanan bagi penumpang, menurutnya, PT KAI sebagai pemilik properti tersebut berhak untuk tidak memperpanjang hak sewa para pengguna atau bahkan mengusir pemanfaat tidak resmi tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, Jonan siap meladeni jika diantara para pengguna areal stasiun itu menggugat secara hukum karena posisi PT KAI diyakininya kuat atas properti tersebut. 

"Lha wong PT KAI itu mau memberesi rumahnya sendiri kok diprotes... Mereka itu kan cuma numpang jualan." Semangat seperti yang dicanangkan Jonan itu sesungguhnya layak ditiru oleh para pemimpin kewilayahan, misalnya bupati atau walikota. Kita sering menyaksikan betapa banyak Pemkab ataupun Pemkot tidak berdaya mengatasi ledakan jumlah pedagang nekat yang berjualan di berbagai tempat seenak udel mereka. 

Akibatnya, banyak sekali persekitaran tempat umum, pasar tradisional, pertokoan, terminal angkutan, dsb--dijejali para pedagang nekat tersebut, sehingga potret yang tampak kemudian adalah kekumuhan massal di berbagai lokasi di seluruh negeri ini. 

Tidak jarang kita saksikan deretan PKL nekat berjualan di depan deretan pertokoan yang berbisnis secara resmi 7 kondisi seperti itu oleh pegelola wilayah terkesan dibiarkan bahkan dijadikan objek untuk menyediakan setoran tidak resmi. Sering pula, kerumunan pedagang nekad ini memakan trotoar yang seharusnya merupakan hak pejalan kaki. 

Bahkan banyak pula dari mereka yang karena tidak kebagian trotoar akhirnya dengan rasa tidak bersalah melakukan aktivitas berjualan di badan jalan. Kalau sudah begini, ditingkahi dengan banyaknya angkutan umum yang ngetem atau orang parkir kendaraan seenaknya, maraklah kemacetan lalu lintas yang seharusnya tidak perlu terjadi. 

Itulah potret terkini yang terjadi di kawasan Tenabang & duet Jokowi-Ahok yang ingin membereskannya justru terkesan sebagai pihak yang bersalah, yang dianggap tidak punya empati terhadap wong cilik. Sungguh logika berpikir yang tidak masuk di otak orang waras. 

Pangkal persoalannya, kalau ditelusur lebih jauh, apa yang dihadapi Jonan di berbagai stasiun maupun oleh Jokowi-Ahok di berbagai titik keramaian di Jakarta adalah maraknya premanisme tadi. Ada diantara mereka itu sejumlah oknum menerima setoran & bertindak sebagai mafia itu, dan tentu saja jumlah setorannya tidak kecil.
"Jumlah setoran haram itu dalam setahun tidak main-main lho. Sayangnya, setoran itu enggak nyampai ke saya, jadi ya saya bersihkan saja semua stasiun itu," tutur Jonan berseloroh. 

Begitulah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Harus berani bertindak tegas. Tegas tidak sama dengan kejam. Tegas berarti menegakkan keadilan, tidak ada pihak lain yang dirugikan. kalau kejam, yang diuntungkan hanyalah yang bertindak kejam tersebut. Jelas kan?

Sumber : Bisnis Indonesia, 03.08.13 / Kredit Foto : indonesiarayanews.

[English Free  Translation]

Who is the most courageous public figures in Indonesia today? In my opinion, and some people also confirmed there was a more bolder than Ahok or Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). He is Jonan, precisely Ignasius Jonan, President Director of PT KAI. What is the reason? Read more above.