[KU-076/2013] Palembang : Ribuan Pendemo Pulang Tangan Kosong

PALEMBANG – Ribuan orang yang mengatasnamakan PEKAT (Pembela Kesatuan Tanah Air) Indonesia Bersatu menggelar aksi damai di kantor DPRD Sumsel, kemarin (15/3). Mereka intinya menuntut pembatasan surat keputusan (SK) tentang pelarangan melintas bagi angkutan batu bara di jalan umum.      Menggelar aksi hampir lima jam, mulai pukul 09.30 WIB hingga 14.00 WIB di halaman DPRD Sumsel, para pendemo terpaksa pulang dengan tangan kosong. Pasalnya, tak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka. “Kami minta maaf karena untuk saat ini tidak ada anggota DPRD di kantor,” kata Masito Ratnawati, Kabag Humas Setwan Sumsel.      Selama aksi, massa yang berasal dari beberapa kabupaten/kota seperti Empat Lawang, Muba, OKI, Ogan Ilir, Pagaralam, Lahat dan Palembang, serta perwakilan mahasiswa dari IAIN Raden Fatah, PGRI dan Bina Darma melakukan orasi, menyuarakan pendapat terkait dampak pelarangan operasional angkutan batu bara melalui jalan umum. Koordinator aksi, Febri Zulian Saibul mengatakan, demo dilakukan untuk meminta peninjauan ulang terkait penyetopan operasional angkutan batu bara melalui jalan umum. Mereka bahkan menuntut SK Gubernur tersebut dibatalkan. “Sudah sekitar tiga bulan semenjak dilakukan penyetopan, angka kriminalitas semakin meningkat dan perekonomian warga menurun,” bebernya. Katanya, sebelum ini memang sudah ada aksi damai dari para sopir dan transportir batu bara, tapi tak menuai hasil. Diungkap Febri, aksi kemarin digelar serentak pada dua tempat. ”Satu di Palembang, satu lagi di Merapi, Lahat,”cetusnya. Ia mengungkap, beberapa waktu lalu ada pansus dari DPRD Sumsel yang ditugaskan meninjau ulang lokasi jalan khusus untuk angkutan batu bara. ”Berdasarkan hasil investigasi kami, mereka tidak sampai ke lokasi Merapi, tapi sebatas Muara Enim, lalu putar balik,”bebernya. Sementara itu, Taufiq, Ketua Ikatan Masyarakat Merapi yang turut dalam aksi damai itu mengatakan dalam  tiga bulan terakhir marak terjadi kriminalitas di Lahat. Hampir setiap hari ada yang kehilangan motor. “Kami mohon kebijakan Pak Gubernur supaya melakukan peninjauan ulang. Kami lihat jalan Servo dalam satu tahun terakhir tidak selesai,” imbuhnya. Diungkap Taufiq, ada 300 masyarakat Merapi yang ikut demo. “Tanah mereka semua terpaksa dijual ke perusahaan karena sudah tiga bulan tidak bekerja menyopiri truk batu bara,” pungkasnya. (cj6/cj8)

Sumber : Sumatera Ekspres, 15.03.13.

[English Free Translation]

Thousands of people on behalf of PEKAT (Pembela Kesatuan Tanah Air or Defenders of the Fatherland Unity) Indonesia Unite held a protest in Parliament office in South Sumatera, Friday (15/03). They are essentially demanding restrictions decree or surat keputusan (SK) on the prohibition of passing to transport coal on public roads.