[KU-225/2020] BPH Migas Dukung Pemakaian LNG untuk Bahan Bakar Kereta Api

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa, Komite BPH Migas Ahmad Rizal, serta anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengunjungi Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu agenda yang dijalankan adalah monitoring dan pengawasan pemanfaatan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi untuk untuk konsumen pengguna Kereta Api Umum Penumpang dan Angkutan Barang pada PT Kereta Api (Persero) Divre III Palembang, Kamis (6/8).

Dalam kunjungan yang diterima oleh Direktur Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Azahari itu, Kepala BPH Migas memaparkan bahwa kuota solar subsidi PT KAI pada 2019 adalah sebesar 243.262 KL dengan realisasi sebesar 246.025 atau sebesar 101,14 persen. Artinya, terjadi kelebihan kuota sebesar 1,14 persen.

"Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan kuota BBM Subsidi untuk KAI sebesar 243.262 KL, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp5.150, maka senilai Rp1,2 triliun," kata Ifan, sapaan Fashurullah.

Ifan mengatakan, di tahun ini penetapan kuota BBM subsidi dibuat per tiga bulan, sehingga mencegah terjadi kelebihan kuota. Untuk triwulan pertama, kuota ditetapkan sebesar 51.250 KL dengan realisasi 55.332 KL (107,96 persen).

Ia melanjutkan, "Kemudian untuk triwulan II dinaikkan menjadi 61 ribu KL, akan tetapi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan Covid-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 KL (20,94 persen). Untuk triwulan III kuotanya sama dengan triwulan II yaitu 61 ribu KL."

Ifan juga menyebut, pihaknya mendapati ada angkutan kereta api barang untuk batubara ekspor yang menggunakan BBM Subsidi, dengan rute menuju China, India, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Rata-rata kereta mengangkut 1 juta ton perbulan dengan konsumsi BBM 3,5 ribu KL/bulan setara Rp15,7 miliar perbulan atau Rp189 miliar dalam 24 bulan.

Lebih lanjut, Ifan mengungkap harap agar penggunaan minyak solar subsidi ini bisa diganti dengan Liquified Natural Gas (LNG), sehingga BBM subsidi dapat dihemat. Selain harga yang lebih merah, penggunaan LNG disebut lebih clean energy. Pernyataan itupun diamini oleh anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar yang mendorong percepatan implementasi dalam tahap komersialisasi.

"Selayaknya subsidi Bahan Bakar Minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas ekspor tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta, menggantikan penggunaan minyak solar," ujar Gunhar.

Gunhar menjelaskan, penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api telah dimulai sejak tahun 2015, ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina dengan PT KAI pada 28 Agustus 2015. Hal tersebut mendukung program pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke gas. Tindakan serupa telah diterapkan pula di banyak negara lain, seperti AS, Kanada, Rusia, dan India.

Berdasarkan hasil uji coba DDF LNG pada kereta pembangkit yang dilakukan PT KAI pada 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, disebutkan ada penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71 persen. Suplai LNG dapat dipasok dari Bontang dengan isotank melalui perjalanan laut dan darat.

Selain menghemat biaya BBM, pemakaian LNG masih memiliki keunggulan lain. Sebagai bahan bakar alternatif yang bersih dan ekonomis, LNG juga mendorong pemanfaatan gas bumi dalam negeri, mengurangi impor dan subsidi solar, mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh emisi mesin diesel, serta memperpanjang periode pemeliharaan mesin diesel sehingga menekan biaya pemeliharaan.

Setelah melakukan kunjungan kerja ke PT KAI Divre III Palembang, Kepala BPH Migas beserta tim melakukan kunjungan lapangan ke PT Bukit Asam, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim untuk melihat secara langsung operasional kereta api pengangkut batubara, dan meninjau proses pengisian BBM untuk kereta api di Fasilitas VHS Tanjung Enim.

Sumber : CNN Indonesia, 07.08.20.

[English Free Translation]

Head of BPH Migas M. Fashurullah Asa, BPH Migas Committee Ahmad Rizal, and member of Commission VII DPR RI Yulian Gunhar visited South Sumatera Province. One of the agendas that is being carried out is the monitoring and supervision of the use of certain types of fuel quotas or subsidized diesel fuel for consumers using the Public Passenger Train and Goods Transportation at PT Kereta Api (Persero) in Regional Division III Palembang.