Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar
8,51%. Keputusan tersebut mengacu pada besaran inflasi nasional dan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada Gubenur
Se-Indonesia, besaran inflasi nasional
yang dimaksud sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.
“Dengan demikian kenaikan UMP dan/atau UMK 2020 berdasarkan
data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%,” begitu
bunyi surat edaran yang diterima pada Kamis (17/10/2019).
Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dalam surat tersebut,
menyatakan agar para Gubenur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara
serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya
ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019.
Sementara itu, surat tersebut juga menyatakan,
berdasarkan pasal 63 PP No.78/2015
tentang Pengupahan, bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih dibawa nilai kebutuhan hidup layak (KHL),
wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan
upah minimum 2020. Terdapat 7 provinsi
yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Adapun sebelumnya, Ketua
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan pihaknya bersama
dengan KSPI meminta kenaikan UMP 2020 sebesar 18%--20%.
Sumber : Bisnis, 17.10.19 / Ilustrasi : Media Indonesia.
[English Free Translation]
The Ministry of Manpower decided to raise the provincial
minimum wage (known as UMP) 2020 by 8.51%. The decision refers to the amount of
national inflation and national economic growth
No comments:
Post a Comment