[KU-172/2012] Desain Awal KA Trans Sumatera Selesai Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menargetkan studi jalur kereta api trans Sumatera yang akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.168 kilometer bisa segera selesai pada Agustus 2012. Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini sudah mulai dilakukan secara terpisah di sejumlah provinsi dan realisasinya akan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, saat ini studi sedang dilakukan pemerintah dan akan memperhatikan titik-titik ekonomi di wilayah yang akan dilewati jalur kereta tersebut. "Jelas ada penambahan biaya kalau dibandingkan dengan perhitungan awal, mudah-mudahan studi bisa selesai Agustus 2012," ujarnya akhir pekan lalu.

Sebelumnya sudah ada studi berkenaan pembangunan jalur Kereta Api dari Lampung hingga Rantauprapat sepanjang 1.650 km yang membutuhkan perkiraan dana hingga Rp 49,5 triliun. Namun karena ada perubahan desain dengan menambahkan hingga Banda Aceh, maka pihak pemerintah akan melakukan studi ulang.

"Perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp 60 triliun-Rp 70 triliun," ujar Bambang. Rencananya, sekitar 70 persen sumber dana berasal dari pemerintah, sisanya sebesar 30 persen swasta.

Sugiadi Waluyo, Direktur Sarana Perkeretaapian Kemhub mengungkapkan, targetnya jalur kereta api tersebut sudah bisa beroperasi pada tahun 2030. "Jadi kami sedang menyiapkan studi tentang trans Sumatera, karena memang keinginan dan kebutuhan cukup besar," ujarnya.

Pihaknya tengah mencari investor untuk membangun. "Kami hanya menyiapkan studinya kalau nanti ada yang mau ya silahkan, kami permudah," tegasnya.

Menurut Sugiadi, studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini dilakukan secara sepotong-sepotong, yakni di masing-masing provinsi seperti di Riau. Pihaknya juga membuat masterplan rencana induk kereta api dari ujung ke ujung. "Kami bagi timnya di Medan, Riau, dan Jambi kemudian akan digabung," kata Sugiadi.

Sugiadi bilang, perkiraan kebutuhan dana per kilometer sebesar Rp 25 miliar jika dalam kondisi normal. "Jika kondisi di lapangan terdapat banyak jembatan dan timbunan, diperkirakan bisa mencapai Rp 35 miliar hingga Rp 40 miliar," ujarnya.

Panjang rel kereta api di Sumatera saat ini mencapai 1.869 km. Dari jumlah tersebut, sepanjang 1.348 km masih beroperasi, sisanya 512 km tidak beroperasi. Kemhub mencatat jumlah penumpang jalur kereta api di Sumatera mencapai 4,2 juta per tahun dan jumlah angkutan barang sepanjang 2011 sebanyak 14,7 juta ton. (Dyah Megasari/Kontan)

Sumber : Kontan, 01.07.12.

Berita terkait, silahkan baca [KU-157/2012] Proyek Kereta Api : Trans Sumatra Dirintis.

[English Free Translation]

Ministry of Transportation (Kemhub) studies targeting the railway which will connect Aceh to Lampung (known as the “Trans Sumatera”) along the 2168 kilometers to be completed in August 2012. Railway development studies of trans Sumatera is starting to be done separately in a number of provinces and its realization will be through public-private partnership (PPP).

[KU-171/2012] Alasan Operasional, KAI Minta Biaya Penggunaan Rel Cukup 10%

JAKARTA: PT Kereta Api Indonesia mengusulkan biaya atas penggunaan rel kereta atau track access charge (TAC) hanya 10% dari pendapatan perseroan per tahun, atau hanya Rp 600 miliar untuk 2012.

Direktur Komersial PT KAI Sulistyo Wimbo Hardjito mengatakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.53/2012 pihaknya berkewajiban membayar ke pemerintah track access charge (TAC). Namun, pemerintah juga wajib membiayai perawatan prasarana ataui dikenal dengan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).

“Pembayaran TAC sudah harus dilakukan sejak Perpes No.53 ditandatangani,” kata Wimbo disela-sela Seminar  Peningkatan Keandalan Sistem Persinyalan Perkeretaapian di Jabodetabek, Kamis (5/7).

Dia menambahkan pihaknya mengusulkan agar besaran TAC hanya 10% dari pendapatan perusahaan dalam setahun. Pada tahun ini  PT KAI menargetkan pendapatan sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun. Dengan demikian besaran TAC yang akan dibayarkan ke pemerintah hanya Rp500 miliar-Rp600 miliar.

Soal besaran biaya perawatan prasarana, menurut Wimbo, pihaknya menghitung pemerintah perlu mengeluarkan Rp2 triliun pada tahun ini.

Perpres 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, menegaskan bahwa pemerintah melalui Menteri Perhubungan menyediakan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana (IMO) melalui APBN atau APBN-P. Besaran biaya perawatan didasarkan pada pedoman perhitungan biaya perawatan prasarana dan pedoman perhitungan biaya pengoperasian prasarana. (arh)

Sumber : Bisnis Indonesia, 05.07.12.

[English Free Translation]

Commercial Director of PT Kereta Api Indonesia (KAI) proposes fees for the use of rail or track access charge (TAC) is only 10% of company revenues per year, or its about Rp 600 billion for 2012.

[KG-170/2012] Kunjungan Dirut KALOG - 04/07/12

...

[KU-169/2012] Kereta Api Dinilai Kurang Berpihak Kepada Produksi Domestik

JAKARTA: Pemerintah harus melakukan langkah nyata dan radikal menangani masalah transportasi kereta api, di antaranya dengan berpihak kepada produk industri nasional yakni buatan PT Inka yang merupakan perusahaan BUMN.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kondisi transportasi Jakarta adalah wajah transportasi Indonesia sesungguhnya, seperti mengurai benang kusut. Sehingga perlu fasilitas perkretaapian yang lebih banyak.

"Untuk menyelamatkan perkeretapian Jabodetabek [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi] yang sedang karut marut, Presiden harus turut campur tangan lagi, meski sudah ada Perpres 83/2011 dan UKP4, tapi belum tunjukkan hasil nyata, sementara pengguna transportasi Jakarta kian bertambah. Perlu langkah nyata dan radikal, karena penanganan sudah terlambat yang akhirnya memerlukan biaya tinggi," ujarnya hari ini  Minggu (17/6/2012).

Dia menambahkan salah satu langkah nyata adalah berpihak kepada industri kereta api nasional.

"Pemerintah kalau mau berpihak pada BUMN [Badan Usaha Milik Negara]. Jangan jadikan BUMN sebagai sapi perahan, baik oleh oknum pejabat maupun oknum anggota DPR," tuturnya.

Menurut Djoko, kasihan PT Inka, kereta api pesanan pemerintah kualitasnya berkurang akibat banyaknya biaya tambahan. Tetapi produknya untuk pesanan luar negeri cukup bagus.

"Kalau masih seperti ini susah maju, padahal sejumlah pemerintah daerah sudah mulai ada yang mau pesan kereta kepada PT Inka," tutur Djoko.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin mengatakan industri transportasi perkeretaapian dan bus yang saat ini dikembangkan PT Inka hanya bisa tumbuh bila mendapat dukungan sinergi antar BUMN namun sulit terwujud karena adanya ego sektoral. Ini hanya bisa diselesaikan ditingkat Menko.

"Perusahaan pelat merah sekarang dituntut meraih keuntungan oleh Kementerian BUMN juga peningkatan pelayanan oleh kementerian teknis. Sehingga peranan Menko sangat strategis dalam memangkas ego sektoral di lintas kementerian dan perusahaan pelat merah," tutur Muhidin.

Tanpa adanya peranan dan sikap tegas Menko, lanjutnya, keinginan PT Inka dalam mengembangkan industri perkeretaapian dan angkutan jalan raya di dalam negeri akan sulit terwujud.

Dia mengaku prihatin, kemampuan PT Inka sebagai perusahaan negara tidak dimanfaatkan BUMN laainnya secera maksimal, seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang lebih cenderung membeli kereta dari luar. "Padahal membangun sendiri di PT Inka jauh lebih menguntungkan,"kata Muhidin. (sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 17.06.12.

[English Free Translation]

JAKARTA: The government should make a real and radical measures dealing with rail transportation, including by side with the national industrial product that is made ​​by PT Inka which is a state-owned enterprises.

[KU-168/2012] Proyek Tol Sumatera : Jasa Marga Segera Bentuk 4 Konsorsium

JAKARTA: PT Jasa Marga Tbk akan segera membentuk empat konsorsium untuk membangun empat proyek jalan tol di Sumatera, dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah provinsi  maupun kabupaten setempat.

Keempat proyek itu yakni ruas Padang-Sicincin (Sumatera Barat) sepanjang 23 kilometer, Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi sepanjang 60 kilometer, Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 kilometer, dan Lampung Ring Road-Tanjung Karang sepanjang 21 kilometer.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan realisasi empat konsorsium itu, akan dirampungkan pada semester II/2012, dan dilanjutkan dengan studi kelayakan proyek. Menurutnya, dari penjajakan dengan lima Provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Lampung, empat di antaranya sudah ada kesepakatan dan siap membentuk konsorsium.

“Konsorsium ini, akan menjadi pemrakarsa dalam tiga proyek tol, yaitu Padang-Sicincin(Sumatera Barat), Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kepulauan Riau), dan Lampung Ring Road-Tanjung Karang (Lampung),” ujarnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Perusahaan, lanjut dia, menargetkan proses studi kelayakan rampung pada 2013, dan pembangunan secara bertahap mulai 2014.

Adityawarman mejelaskan, kontribusi pemda nantinya menyediakan dan mempercepat penyediaan lahan. Proses pembebasan tanah diharapkan tuntas sebelum akhir 2013.

“Namun berdasarkan hasil kajian awal perusahaan, tambahnya, realisasi empat proyek tol itu hanya memungkinkan secara finansial jika dibangun dengan konsep High Grade Highway (HGH) dalam satu lajur pada tahap awal,” tambahnya.

Pasalnya, jika pembangunan dilakukan langsung dengan standar dua jalur, maka investasinya tinggi, tapi trafiknya tidak memadai, sehingga tidak layak secara finansial. Karena itulah, katanya, dibutuhkan payung hukum dari kementerian untuk memungkinkan desain satu lajur itu.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjnato mengatakan saat ini, Kementerian PU tengah menyusun dokumen rencana Right of Way (ROW) untuk menindaklanjuti Masterplan for Arterial Roads in Sumatera (MARS).(api)

Sumber : Bisnis Indonesia, 10.06.12.

PT Jasa Marga Tbk will soon form a consortium to build four toll road projects in Sumatra, in cooperation with the Regional Owned Enterprises owned by the provincial government and local districts.

The fourth project is : Sicincin - Padang (West Sumatera - 23 kilometers), Medan - Kuala Namu – Tebing Tinggi (60 kilometers), Pekanbaru – Kandis - Dumai (135 kilometers), and Lampung Ring Road – Tanjung Karang (21 kilometers).

[KU-167/2012] Sumsel Bentuk Bhakamsel

PROVINSI Sumatera Selatan masuk dalam peringkat ke-6 terbanyak di Indonesia soal angka kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal. Pada 2011 lalu, jumlah kasus kecelakaan mencapai 100 ribu lebih dengan 32 ribu di antaranya meninggal dunia. Dari jumlah ini, diketahui 80-90 orang meninggal dunia per hari.

Fakta tersebut menjadi perhatian Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel untuk meminimalisirnya, sehingga bisa ditekan seminimal mungkin. Berbagai program dilakukan, termasuk menciptakan Bhayangkara Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Bhakamsel) yang diatur dalam Peraturan Kapolda Sumsel No 01/2012 tertanggal 7 Juni 2012.

“Program ini belum ada di provinsi lain, baru di Sumsel,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Refdi Andri MSi kepada Sumatera Ekspres di ruang kerjanya, kemarin (15/6). Keanggotaannya, mengambil dari polsek dan polresta dari15 kabupatan/kota di Sumsel.

“Jumlahnya 56 orang. Mereka ini seperti Babinkamtibmas, tapi khusus untuk lalu lintas,” katanya. Dilatih sejak 12-14 Juni lalu di Sekolah Polisi Negara (SPN) Betung.  Yang menjadi Bhakamsel, setidaknya berpangkat Brigadir dan Inspektur dengan pangkat  maksimal setara dengan kanit pada polsek. Kemudian masa kerja tiga tahun dan pernah bertugas di fungsi lalu lintas 2 tahun.

Tugas Bhakamsel, katanya, mendidik dan memberi penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhada UU lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, mereka juga membina agar masyarakat sadar dan taat aturan, menanamkan disiplin, sopan dan etika berlalu lintas.

“Mereka harus bekerja sama dengan potensi masyarakat, kelompok, forum, lembaga dan instansi terkait lainnya guna mendorong peran serta mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan,” jelasnya. Jadi, Bhakamsel berperan sebagai penyuluh, pendidik, pembimbing, pendorong dan mediator serta fasilitator dalam lalu lintas.

“Mereka berkantor di polsek dan lingkup penugasannya meliputi wilayah kecamatan, kelurahan dan desa tertentu,” bebernya. Pembentukan tersebut menurutnya, beriringan dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan dengan mobilitas tinggi di Sumsel. Apalagi, kasus kecelakaan dan meninggal akibat transportasi ini kecenderungannya meningkat.

Pada 2011 lalu, jumlah kecelakaan di Sumsel mencapai 3.111. Meninggal dunia sebanyak 1.332 orang, luka berat (1.676) dan luka ringan (2.481). Kerugian materi ditaksir Rp34.419.933.000 (Rp34,4 M). Khusus wilayah Kota Palembang, jumlah kecelakaan (854 kasus) atau hampir 30 persen dari jumlah keseluruhan. Meninggal dunia (167), luka berat (415), dan  luka ringan (627) dengan kerugian material Rp2,053 M.

Sedangkan jumlah kecelakaan pada 2012, hingga Mei 1.171 orang, meninggal dunia (488), luka berat (680), dan luka ringan (915). Kerugian material mencapai Rp6,717 M. Khusus di Metropolis, jumlah kecelakaan mencapai 325 orang atau 30 persen lebih dengan meninggal dunia (74), luka berat (198), dan ringan (182). Kerugian materi mencapai Rp553,5 juta.

“Angka kecelakaan yang mendominasi sepeda motor, mencapai 65-70 persen,” jelasnya. Diharapkan, dengan program yang ada dapat meminimalisir jumlah tersebut. Tiga faktor utama penyebab kecelakaan ini, yakni kondisi jalan dan fasilitas yang tidak baik, pengemudi itu sendiri dan kendaraan tak standar atau melanggar ketentuan akibat di modifikasi dan lainnya.

Sementara untuk penerapan light on yang tertuang di UU 22/2009, pihaknya sampai saat ini masih terus mensosialisasikan. “Meski sudah diterapkan, kita masih terus menghimbau kepada masyarakat agar tetap menghidupkan lampu saat siang hari,” ungkap Refdi.

Sejak 1 Juni lalu, pihaknya melakukan Operasi Simpatik Musi 2012. penekanan dilakukan pada penggunaan light on pada kendaraan roda dua. “Saat ini jalan hari ke-15 (kemarin, red). Pelaksanaannya sampai 21 Juni mendatang atau selama 21 hari. Langkah yang diambil masih preventif untuk mengingatkan pengendara supaya menghidupkan lampu kendaraan,” ungkapnya. (rei)

Sumber : Sumatera Ekspres, 19.06.12.

[English Free Translation]

PROVINCE South Sumatera enter into the ranks sixth highest in Indonesia about the number of traffic accidents and fatalities. In 2011, the number of cases of accidents reached 100 thousand to 32 thousand of them died. Of this amount, it is known 80-90 people died per day.