PALEMBANG: Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan mengajukan seluas 13.500 hektare lahan karet yang perlu
diremajakan dalam program gerakan nasional peningkatan perkebunan karet rakyat
pada 2013 mendatang.
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumsel Safar Bahri mengatakan proposal pengajuan peremajaan tersebut sudah berada di Kementerian Pertanian.
"Sudah kami ajukan. Program Gernas Karet ini merupakan bantuan berupa bibit,pupuk dan pemeliharaan untuk petani karet,"katanya, Selasa (16/10).
Menurut Safar, luas lahan karet yang diajukan Sumsel memang lebih banyak dibanding provinsi lain di Sumatra, seperti Sumatra Utara. Pasalnya, Sumsel memiliki banyak petani karet rakyat sementara lahan di Sumut cenderung dimiliki perusahaan besar.
Dia melanjutkan setelah 3 tahun pertama program berjalan, pihaknya akan kembali mengajukan peremajaan lagi ke pemerintah pusat.
"Memang jumlah segitu masih kurang. Tetapi kan provinsi sendiri dibatasi oleh pusat dalam pengajuannya. Setelah yang pertama rampung mungkin bisa diajukan lagi,"katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah merancang program gernas peningkatan perkebunan karet rakyat seluas 350.000 ha dengan anggaran selama 3 tahun senilai Rp5 triliun. Program ini sama halnya seperti gernas komoditas lain yang dananya dialokasikan secara khusus.
Data Kementan sendiri menunjukkan luas perkebunan karet di Indonesia pada 2011 mencapai 3,45 juta ha.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhrurrozi menambahkan saat ini terdapat sekitar 137.052 ha tanaman karet yang dalam kondisi sudah tua atau rusak dan harus segera diremajakan.
"Harus ada percepatan peremajaan supaya produksi karet bisa dipertahankan,"katanya.
Dalam asumsi Disbun Sumsel, kebutuhan peremajaan karet di provinsi itu mencapai sekitar 40.000 ha per tahun.
Melalui asumsi tersebut, pemerintah dapat membantu seluas 20.000 ha per tahun dengan rincian anggaran dari APBN untuk lahan seluas 750 ha, APBD Provinsi 2.000 ha, dan APBD kabupaten/kota setempat 7.500 ha.
Sisanya diharapkan peremajaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Dia melanjutkan tingkat produktivitas tanaman pun masih tergolong rendah, yaitu 1,4 ton per ha per tahun. Produktivitas itu, tambah dia, masih bisa ditingkatkan karena sebagian tanaman berasal dari benih sapuan bukan klan unggul.
"Karena itu kami terus memberikan bantuan berupa bibit unggul untuk peningkatan produktivitas ini,"katanya. (Bsi)
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumsel Safar Bahri mengatakan proposal pengajuan peremajaan tersebut sudah berada di Kementerian Pertanian.
"Sudah kami ajukan. Program Gernas Karet ini merupakan bantuan berupa bibit,pupuk dan pemeliharaan untuk petani karet,"katanya, Selasa (16/10).
Menurut Safar, luas lahan karet yang diajukan Sumsel memang lebih banyak dibanding provinsi lain di Sumatra, seperti Sumatra Utara. Pasalnya, Sumsel memiliki banyak petani karet rakyat sementara lahan di Sumut cenderung dimiliki perusahaan besar.
Dia melanjutkan setelah 3 tahun pertama program berjalan, pihaknya akan kembali mengajukan peremajaan lagi ke pemerintah pusat.
"Memang jumlah segitu masih kurang. Tetapi kan provinsi sendiri dibatasi oleh pusat dalam pengajuannya. Setelah yang pertama rampung mungkin bisa diajukan lagi,"katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah merancang program gernas peningkatan perkebunan karet rakyat seluas 350.000 ha dengan anggaran selama 3 tahun senilai Rp5 triliun. Program ini sama halnya seperti gernas komoditas lain yang dananya dialokasikan secara khusus.
Data Kementan sendiri menunjukkan luas perkebunan karet di Indonesia pada 2011 mencapai 3,45 juta ha.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhrurrozi menambahkan saat ini terdapat sekitar 137.052 ha tanaman karet yang dalam kondisi sudah tua atau rusak dan harus segera diremajakan.
"Harus ada percepatan peremajaan supaya produksi karet bisa dipertahankan,"katanya.
Dalam asumsi Disbun Sumsel, kebutuhan peremajaan karet di provinsi itu mencapai sekitar 40.000 ha per tahun.
Melalui asumsi tersebut, pemerintah dapat membantu seluas 20.000 ha per tahun dengan rincian anggaran dari APBN untuk lahan seluas 750 ha, APBD Provinsi 2.000 ha, dan APBD kabupaten/kota setempat 7.500 ha.
Sisanya diharapkan peremajaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Dia melanjutkan tingkat produktivitas tanaman pun masih tergolong rendah, yaitu 1,4 ton per ha per tahun. Produktivitas itu, tambah dia, masih bisa ditingkatkan karena sebagian tanaman berasal dari benih sapuan bukan klan unggul.
"Karena itu kami terus memberikan bantuan berupa bibit unggul untuk peningkatan produktivitas ini,"katanya. (Bsi)
Sumber : Bisnis Indonesia, 16.10.12.
[English Free Translation]
South Sumatera Provincial
Government filed a land area of 13,500 hectares
of rubber that needs to be rejuvenated in the national
movement program improvement
rubber plantation in 2013. Head of Production Department
Sumatera Plantations, Safar Bahri said the
proposal was in the
Ministry of Agriculture.
No comments:
Post a Comment