[KU-182/2020] Rapat di DPR, Menhub Dicecar soal Kereta Bogor-Sukabumi

Jakarta - Komisi V DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS). Agenda rapat membahas tentang rencana kerja dan anggaran pemerintah (RKAP) Kementerian Perhubungan.

Namun usai pemaparan rencana anggaran, BKS mendapatkan pertanyaan dari anggota Komisi V Sudewo terkait anggaran kereta lintasan ganda jalur Bogor-Sukabumi yang menelan biaya Rp 439 miliar.

"Ini menguras anggaran untuk kereta double track Bogor Sukabumi, sementara kita tahu Kementerian PUPR sedang membangun jalan tol Bogor Sukabumi, kan tujuannya sama, maksudnya sama apa yang hendak dicapai sama tetapi sarana dan pra sarana yang disiapkan terlalu berlebih," kata Sudewo dalam RDP, Selasa (23/6/2020).

Dia mengungkapkan proyek ini terlalu banyak meskipun anggarannya sama-sama dari pemerintah meskipun beda lembaga. Menurut dia dibutuhkan koordinasi lanjutan antar Kementerian.

"Tepatnya kalau anggaran jalur ganda sementara diprioritaskan untuk penganggaran kereta bandara Jogja Kulon Progo untuk mendukung eksistensi bandara baru," jelas dia.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan melaksanakan pembangunan double track atau jalur ganda kereta api segmen Cigombong-Cicurug Lintas Bogor-Sukabumi.

Jalur kereta api sepanjang 7,5 km ini merupakan bagian dari pembangunan jalur ganda lintas Bogor-Sukabumi.

Stasiun Bogor akan terintegrasi dengan Stasiun Bogor Paledang untuk menunjang akesbilitas penumpang. Dengan dioperasikan double track ini diharapkan bisa meningkatkan mobilitas masyarakat sekitar dan pemerintah mendorong masyarakat Sukabumi untuk membangun daerah yang dapat menjadi destinasi wisata di Sukabumi.

Sumber : detik.Finance, 23.06.20 / Foto : Radar Bogor.

[English Free Translation]

Commission V of the Indonesian House of Representatives today held a virtual hearing (RDP) with the Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi (BKS). The meeting agenda discussed the work plan and the government budget (RKAP) of the Ministry of Transportation (MoT).