Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Kemaritiman dan
Investasi menyatakan pemerintah belum
mengambil keputusan soal mitra baru dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Ini artinya, belum ada kepastian apakah investor
asal Jepang benar-benar akan masuk dalam proyek tersebut atau tidak.
"Belum ada keputusan soal
itu (masuknya Jepang dalam proyek kereta cepat)," ucap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ridwan
Djamaluddin dalam video
conference, Senin (15/6).
Ia mengaku belum mengetahui
secara pasti pembahasan integrasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.
Hal yang pasti, Ridwan menyatakan wajar jika ada calon mitra baru yang ingin
masuk di tengah proyek.
"Saya belum tahu
(pembahasannya seperti apa). Tapi kalau di tengah jalan ada mitra baru tidak
apa-apa," ujar dia.
Diketahui, proyek kereta api
cepat Jakarta-Bandung saat ini berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mayoritas atau sebesar 60
persen saham perusahaan digenggam
oleh PT Pilar Sinergi BUMN
Indonesia (PSBI), sedangkan sisanya 40 persen dimiliki oleh
Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Sementara, proyek kereta cepat
Jakarta-Surabaya melibatkan investor asal Jepang. Tepatnya adalah Japan International Cooperation Agency
(JICA).
Ridwan menjelaskan persoalan
mitra baru dalam proyek infrastruktur adalah murni keputusan pemerintah
Indonesia. Hal itu bukan menjadi urusan China atau Jepang.
"Pembahasan integrasi belum.
Belum sampai ke sana. Ini bukan persoalan Jepang atau China, ini urusan dalam
negeri," tegas Ridwan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyatakan Jepang
akan masuk dalam anggota konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung -
Surabaya. Ia bilang Jepang akan masuk konsorsium karena rute akan diperpanjang
dari yang sebelumnya hanya Jakarta-Bandung menjadi Jakarta-Bandung-Surabaya.
Selain itu, pelibatan juga
dilakukan karena karena proses pengerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang
melibatkan konsorsium China mengalami keterlambatan selama satu tahun. Semua
ini, kata Airlangga, adalah laporan dari Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber : CNN Indonesia, 15.06.20.
[English Free Translation]
The Maritime and Investment
Coordinating Ministry said the government had not yet made a decision regarding
new partners in the Jakarta-Bandung-Surabaya fast train project. This means,
there is no certainty whether Japanese investors will actually enter the
project or not.
No comments:
Post a Comment