[KU-175/2012] Hadapi Tuntutan Churcil Plc: Pemerintah Harus Siapkan Negosiator Tangguh

INILAH.COM, Jakarta - Untuk menghadapi tuntutan Churchil Plc di Arbitrase Internasional pemerintah harus memilki negosiator yang tangguh dan profesional dan memahami end to end berbagai persoalan teknis dan non teknis pertambangan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII, Dewi Aryani kepada INILAH.COM di Jakarta Minggu (8/7/2012).

"Selama ini kelemahan pemerintah karena tidak terlalu concern dengan kapabilitas negosiator yang dimiliki dan cenderung pasrah. Akibatnya persoalan renegosiasi kontrak karya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Dewi Aryani.

Lebih lanjut Dewi Aryani mengatakan, munculnya kasus tersebut menandakan adanya indikasi bahwa selama ini ada ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pemberian IUP (ijin usaha pertambangan) kepada pengusaha lokal, nasional dan asing. "Komisi 7 DPR bisa saja memanggil nanti. Karena bisa saja ini ada indikasi ketidakharominasan antara pemerintah pusat dan daerah, terkait pemberian IUP tersebut," ujar Dewi Aryani.

Dewi Aryani menambahkan, negosiator tersebut berupa tim yang paham konstitusi,legal,teknis dan memahami international legal mining. Bisa siapa saja yang memiliki kriteria itu dan di bawah kendali esdm. Tentu negosiator resminya ya dari kementrian terkait tapi di support tim," pungkasnya.

Churchil Mining Plc menggugat pemerintah Indonesia terkait tumpang tindih pertambangan batubara di Kutai, Kalimantan Timur dan menuntut ganti rugi sebesar US$ 2 miliar. Gugatan Churchil telah sampai ke pengadilan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada 22 Mei kemudian pada 30 Mei. 

ICSID mengirim pemberitahuan kepada tergugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPKM, dan Bupati Kutai Timur. Churchil menuding pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang layak. [mel]

Rujukan sebelumnya : [KU-174/2012] Inilah Penyebab SBY Digugat Churchill Mining.

Sumber : Inilah, 08.07.12.

[English Free Translation]

To deal with the demands of the Churcill Plc in International Arbitration, government needs to have a tough negotiator and professional and understand end to end range of technical and non technical problems of mining. This was conveyed by members of Commission VII, Dewi Aryani to INILAH.COM in Jakarta on Sunday (08/07/12)..