[KU-169/2012] Kereta Api Dinilai Kurang Berpihak Kepada Produksi Domestik

JAKARTA: Pemerintah harus melakukan langkah nyata dan radikal menangani masalah transportasi kereta api, di antaranya dengan berpihak kepada produk industri nasional yakni buatan PT Inka yang merupakan perusahaan BUMN.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kondisi transportasi Jakarta adalah wajah transportasi Indonesia sesungguhnya, seperti mengurai benang kusut. Sehingga perlu fasilitas perkretaapian yang lebih banyak.

"Untuk menyelamatkan perkeretapian Jabodetabek [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi] yang sedang karut marut, Presiden harus turut campur tangan lagi, meski sudah ada Perpres 83/2011 dan UKP4, tapi belum tunjukkan hasil nyata, sementara pengguna transportasi Jakarta kian bertambah. Perlu langkah nyata dan radikal, karena penanganan sudah terlambat yang akhirnya memerlukan biaya tinggi," ujarnya hari ini  Minggu (17/6/2012).

Dia menambahkan salah satu langkah nyata adalah berpihak kepada industri kereta api nasional.

"Pemerintah kalau mau berpihak pada BUMN [Badan Usaha Milik Negara]. Jangan jadikan BUMN sebagai sapi perahan, baik oleh oknum pejabat maupun oknum anggota DPR," tuturnya.

Menurut Djoko, kasihan PT Inka, kereta api pesanan pemerintah kualitasnya berkurang akibat banyaknya biaya tambahan. Tetapi produknya untuk pesanan luar negeri cukup bagus.

"Kalau masih seperti ini susah maju, padahal sejumlah pemerintah daerah sudah mulai ada yang mau pesan kereta kepada PT Inka," tutur Djoko.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin mengatakan industri transportasi perkeretaapian dan bus yang saat ini dikembangkan PT Inka hanya bisa tumbuh bila mendapat dukungan sinergi antar BUMN namun sulit terwujud karena adanya ego sektoral. Ini hanya bisa diselesaikan ditingkat Menko.

"Perusahaan pelat merah sekarang dituntut meraih keuntungan oleh Kementerian BUMN juga peningkatan pelayanan oleh kementerian teknis. Sehingga peranan Menko sangat strategis dalam memangkas ego sektoral di lintas kementerian dan perusahaan pelat merah," tutur Muhidin.

Tanpa adanya peranan dan sikap tegas Menko, lanjutnya, keinginan PT Inka dalam mengembangkan industri perkeretaapian dan angkutan jalan raya di dalam negeri akan sulit terwujud.

Dia mengaku prihatin, kemampuan PT Inka sebagai perusahaan negara tidak dimanfaatkan BUMN laainnya secera maksimal, seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang lebih cenderung membeli kereta dari luar. "Padahal membangun sendiri di PT Inka jauh lebih menguntungkan,"kata Muhidin. (sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 17.06.12.

[English Free Translation]

JAKARTA: The government should make a real and radical measures dealing with rail transportation, including by side with the national industrial product that is made ​​by PT Inka which is a state-owned enterprises.