Simon F. Sembiring, pengamat pertambangan sekaligus mantan Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM mengatakan ada beberapa kemungkinan Ditjen Minerba menggandeng Tim Independen UI.
“Pertama, di lingkungan Ditjen Minerba tidak steril atau ada tekanan pihak lain sehingga perlu UI yang dianggap murni atau independen,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Kemungkinan kedua adalah pengalokasian dana tambahan melalui UI untuk bisa dibagi-bagi ke berbagai pihak dan ketiga, Ditjen Minerba mau melepaskan tanggung jawab dan menggunakan hasil verifikasi UI sebagai senjata terhadap pada bupati/pemda.
“Atau yang paling kotor, UI bisa dijadikan alat untuk membenarkan atau melegalisir IUP yang bermasalah,” ujar Simon.
Sebelumnya, Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM diketahui menggandeng Tim Independen UI untuk membantu melakukan verifikasi IUP nasional. Hal ini sempat membuat pertentangan internal karena pekerjaan verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batu bara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral diambil alih oleh Tim Independen UI itu.
Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan pihaknya memang menggandeng UI untuk bekerjasama memverifikasi IUP yang jumlahnya sangat banyak, yakni mencapai 9.662 IUP.
“[IUP] jumlahnya banyak, jadi kita ingin dibantu, kerja sama dengan UI,” ujar Thamrin.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari mengatakan pada dasarnya verifikasi IUP baik verifikasi legal dan teknik, semestinya bisa dilakukan oleh ESDM sendiri.
“Karena pada dasarnya verifikasi tidak perlu perhitungan teknik yang detail, bisa jadi justru aspek administrasi dan legal yang sering jadi masalah. Jadi bisa jadi pilihan ke UI lebih pertimbangan untuk mempercepat saja,” ujarnya.
Menurutnya, organisasi profesi seperti IAGI pun sebenarnya bisa-bisa saja dilibatkan, sejauh bisa menempatkan kenetralannya. Rovicky menduga sepertinya masalah administrasi dan legalitasnya benar-benar ruwet sehingga ESDM sendiri tidak cukup data dalam memutuskan apakah izin itu sudah clean and clear.
“Kehati-hatian terlihat dalam membuat keputusan,” ujarnya.
Verifikasi tahap ke-2
Sejak terbitnya UU Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mencatat hingga pertengahan 2011 telah terdapat total 9.662 IUP yang dikeluarkan oleh daerah. Angka ini berpotensi terus bertambah hingga awal 2012 ini dan tidak dapat diprediksikan.
Hasil verifikasi IUP tahap pertama yang sudah diumumkan yakni dari total 9.662 IUP hanya 3.778 IUP yang berstatus clean and clear atau yang memiliki dokumen SK-SK yang lengkap, tidak mengalami tumpang tindih dan tidak ada persoalan hukum. Thamrin mengatakan pemerintah segera akan mengumumkan hasil verifikasi tahap kedua dari 5.884 IUP sisanya.
“Mungkin sebentar lagi tahap kedua akan kita umumkan, jumlahnya sekitar 700-an IUP yang clean and clear, yang sudah jelas dia tidak tumpang tindih. Tahap ketiga sisanya, insyaallah 2012 selesai semua [verifikasinya],” ujarnya.
Menurutnya, dari hasil verifikasi IUP yang masih terus berlangsung saat ini, tumpang tindih izin lebih banyak disebabkan oleh bupati yang sembarangan memberikan izin kepada beberapa pihak.
“Paling banyak itu karena bupatinya terus terang aja ngaco, banyak yang ngaco. Izinnya sudah dikasih ke satu orang, lalu dikasih lagi ke orang lain,” ujar Thamrin.(sut)
Sumber : Bisnis Indonesia, 15.01.12.
[English Free Translation]
Analysts suspect that many pressures faced by the Directorate General of Mining (DitjenMinerba) in the verification process of Ijin Usaha Pertambangan (IUP) or mining business permit throughout Indonesia, so the Ditjen Minerba is now holding independent team of University of Indonesia.
No comments:
Post a Comment