[KU-009/2012] Potensi KORUPSI : Izin Usaha Pertambangan

JAKARTA: Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/IMA) menyarankan pemerintah pusat mengundang KPK untuk ikut terlibat dalam proses verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan hal itu untuk menelisik kemungkinan adanya korupsi dalam setiap pemberian IUP yang dikeluarkan oleh bupati.

"Undang saja KPK masuk, suruh KPK lihat bahwa banyak tumpang tindih IUP terjadi di daerah akibat dari pemberian IUP oleh bupati," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.

Bupati diberikan kewenangan untuk mengeluarkan IUP sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Sayangnya, biaya politik lokal yang tinggi mendorong oknum pemda mengeluarkan IUP. Jumlah IUP yang dikeluarkan pemda khususnya yang kaya batu bara naik signifikan menjelang pemilu kepala daerah.

Hal ini berpotensi menciptakan tindakan korupsi yang dilakukan bupati atau kepala daerah.

Sejak terbitnya UU Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mencatat hingga pertengahan 2011 telah terdapat total 9.662 IUP yang dikeluarkan oleh daerah. Angka ini berpotensi terus bertambah hingga awal 2012 ini dan tidak dapat diprediksikan.

Dari hasil rekonsiliasi IUP secara nasional yang dilakukan Ditjen Minerba, dari total 9.662 IUP hanya 3.778 IUP yang berstatus clean and clear atau yang memiliki dokumen SK-SK yang lengkap, tidak mengalami tumpang tindih dan tidak ada persoalan hukum. Namun hingga saat ini, pemerintah belum juga mengumumkan hasil verifikasi 5.884 IUP sisanya.

"Kami tidak tahu mengapa pemerintah belum juga mengumumkan hasilnya. IMA sendiri telah meminta update-nya, tapi ngga dikasih," ujar Syahrir. (tw)

Sumber : Bisnis Indonesia, 08.01.12.

[English Free Translation]

Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association / IMA) suggest the central government invited the Commission (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi) to be involved in the process of verification of the Mining Business Permit or Ijin Usaha Pertambangan (IUP).