[KG-032/2012] Pergantian Dirut PT Kereta Api Logistik

PALEMBANG: Awalnya seperti rumors yang beredar di khalayak ramai dan kami tidak begitu memperhatikan hiruk-pikuk di atas karena khawatir bisa mengganggu semangat kerja seperti kami-kami ini.

Namun seiring dengan diterimanya SMS atau layanan pesan singkat dari pak Yayat Rustandi, jelaslah bahwa isu pergantian pimpinan di PT. Kereta Api Logistik (KALOG) bukan lagi rumors tetapi kenyataan.

Suka tidak suka, sebagai anak buah yang selama ini mendapat panduan dan bimbingan di lapangan sangat kehilangan dengan sosok yang baik dan bersahabat. Tugas tidak ada yang abadi dan yang ada di hadapan setiap orang adalah tantangan.

Berhenti menghadapi tantangan, ya sudah pensiun aja deh - gitu seloroh pembangkang kerja yang hobinya selalu bergonta-ganti profesi atau tepatnya berpindah perusahaan dari waktu ke waktu. Sebut aja kutu loncat.

Sosok pak Yayat tetap Rustandi, gheto. Walaupun dimedan manapun, Insya Allah bisa mengatasi tugas yang diemban dengan baik. Amin. Pergantian pimpinan ini mulai berlaku efektif per tanggal 01/02/2012.

Berikut ini, cuplikan SMS dari mantan Direktur Utama yang memimpin KALOG sejak diproklamirkan 3 (tiga) tahun lalu. Syukur alhamdulillah kini sudah menapak sedikit demi sedikit di industri logistik Tanah Air.

--- quote ---

Yth. Keluarga Besar PT KA Logistik. Sehubungan kepindahan saya ke ktr pusat pt kai, mulai besok sy tidak bertugas sebagai dirut lagi. Untuk itu dengan kerendahan hati saya sekeluarga mohon pamit dan ma'af bila selama meminpin pt ka logistik ada kesalahan dan kehilapan serta mohon doa untuk kelancaran di tempat baru.  Sy berharap kalog menjadi salah satu anak perusahaan pt kai yang terbaik dan terbesar dalam kontribusi pendapatan kepada induknya. Semoga Alloh SWT selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amiin....yra. Wass. Yayat Rustandi sekeluarga.

--- unquote ---

Semoga dengan penugasan baru, PT KALOG terus berkembang dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun mendapat kontribusi pemikiran yang tak kalah penting. Good luck.

Sumber / Foto : RAM.

[Engish Free Translation]
As of February 1st, 2012, Yayat Rustandi formally transferred and assigned to the headquarters of PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bandung, waiting for the next assignment. His successor has been officially established yet, since we have not received the press release, we will revert soon.

[KU-031/2012] Batu Bara : Renegosiasi 15 Kontrak Tambang Diselesaikan

JAKARTA: Pemerintah sementara ini telah menyelesaikan renegosiasi 15 kontrak tambang, terdiri dari 11 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan 4 Kontrak Karya.

Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan renegosiasi kontrak tambang memang dilakukan bertahap dan sementara ini sudah diselesaikan 15 kontrak tambang.

“15 kontrak itu campuran, terdiri dari 11 PKP2B dan 4 KK,” ujarnya, hari ini, 18 Januari 2012.

Sayangnya Thamrin enggan merinci kelimabelas perusahaan pemegang PKP2B dan KK tersebut, maupun generasi kontraknya. Menurutnya, kelimabelas kontrak tersebut saat ini masih disusun narasi hasil renegosiasinya dan akan ditandatangani dalam waktu dekat.

“Tinggal sedikit lagi, narasinya masih disusun,” ujarnya.

Thamrin mengatakan kelimabelas perusahaan tersebut sudah dievaluasi rencana jangka panjangnya oleh pemerintah. Hasil renegosiasinya adalah kedua belah pihak sudah menyetujui dari segi luas wilayah dan peningkatan penerimaan negara sesuai dengan PP No.45 Tahun 2003.

“Luas wilayah sudah selesai, penerimaan sudah selesai. Artinya kita sudah sepakat untuk prevailing law atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran royalti nanti disesuaikan dengan PP 45 atau revisinya nanti. Yang 15 ini sudah setuju, yang lainnya kita masih negosiasi,” ujarnya.

Thamrin mengakui bahwa renegosiasi kontrak mineral (KK) lebih sulit dan lebih lama mencapai kesepakatan dibanding renegosiasi kontrak batu bara (PKP2B). Secara total, pemerintah harus merenegosiasikan total 42 KK dan 76 PKP2B yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan ada perbedaan yang mencolok dari renegosiasi kontrak mineral dan batu bara.

“Saya lihat renegosiasi ini lebih condong ke mineralnya. Kalau batu bara, jelas sekali dibandingkan mineral, kita bayar royalti sudah 13,5% dan bayar pajak badan 45%. Sudah terbukti bahwa luas yang kecil-kecil ini kontribusinya bisa maksimum [ke negara],” ujarnya.

Bob berharap pemerintah bisa berlaku proporsional terhadap perusahaan batu bara lainnya di luar PKP2B, yakni yang memegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang izinnya dikeluarkan oleh daerah.

“Kenapa produk yang sama [batu bara], harga jual sama, tapi penerimaan [negara] beda-beda? IUP dan KP perlu dilihat secara proporsional. Gunung Bayan itu IUP lho, PTBA itu juga bukan PKP2B, dia itu KP lho,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif berpendapat bahwa renegosiasi KK maupun PKP2B seharusnya mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel bagi kedua belah pihak. Terkait pembayaran royalti, sudah jelas bahwa royalti PKP2B lebih tinggi dari royalti KP maupun IUP.

“Sementara di KK, masalah royalti yang ada saat ini adalah tarif di PP 45 yang masih berbeda cukup signifikan. Inilah satu faktor yang menyebabkan proses renegosiasi untuk KK masih alot,” ujarnya.

Selain masalah royalti, lanjutnya, alotnya renegosiasi KK juga menyangkut luas wilayah dan perpanjangan kontrak yang harus mendapat kepastian, karena harus sesuai dengan nilai ekonomis masing-masing tambang. (faa)

Sumber : Bisnis Indonesia, 18.01.12.

[English Free Translation]
The interim government has completed the renegotiation of 15 mining contracts, consisting of 11 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) or work agreement on coal mining concession and 4 Contract of Work (read : Kontrak Karya). Director General of Mineral and Coal Energy and Mineral Resources Ministry said Thamrin Sihite mining contract renegotiation is done gradually.

[KG-030/2012] Wawancara Dengan Koran Sumeks – (bag. 2/2)

PALEMBANG: Berikut ini lanjutan cuplikan artikel ke-2 yang dimuat di Laporan Khusus harian Sumatera Ekspres tanggal 28/01/2012, halaman 2

--- quote ---.

Artikel 2 : Mulai Berdebu, Aktivitas Dihentikan

Manager Area PT Kereta Api Logistik (Kalog), RAM, sebagai pihak yang menangani salah satu aktifitas pemuatan dan pembongkaran stockpile batu bara (maksudnya, pembongkaran batu bara di stockpile, editor) di dermaga Kertapati, mengaku telah melakukan penyiraman tiap hari untuk mengantisipasi debu batu bara ini.

Dijelaskannya, di stockpile Kertapati (KPT) ada tiga perusahaan batu bara. Yakni PT Bukit Asam (PTBA), PT Prima Mulia Sarana Sejahtera (PT PMSS) dan PT Bara Alam Utama (PT BAU).

Untuk PT BAU, aktivitas pemuatan dan pembongkaran diawasi oleh KALOG dengan menyewa Dermaga milik PT Kereta Api sedangkan PTBA dan PT PMSS dikelola sendiri.

Menurut RAM, untuk mencegah menyebarnya debu ke lingkungan warga, pihaknya juga telah melakukan penyiraman saat pengangkutan ke tongkang dari dermaga stockpile.

“Kami melakukan penyiraman tiap hari. Selain itu aktivitas kami juga menyesuaikan dengan keadaan lingkungan warga. Di saat waktu shalat, aktivitas kami hentikan dan bila hari sudah sangat panas dan mulai berdebu, aktivitas juga dihentikan sementara agar disiram lebih banyak”, ujar RAM.

Diakuinya, beberapa minggu terakhir, angin dan cuaca ekstrem mengganggu aktifitas mereka. Namun bila disinggung mengenai debu hitam yang menyelimuti kawasan Dipo Ujung, menurut RAM, jarak stockpile mereka (PT BAU) cukup jauh dari kawasan Dipo Ujung.

“Kalau untuk warga di kawasan stasiun Kertapati ini memang ada keluhan dan mereka sering mengingatkan kita tapi kalau untuk Dipo Ujung, stockpile terdekat ialah milik PTBA”, pangkas RAM.

Sementara, Manajer Umum PTBA Unit Dermaga Kertapati, Haryanto, ponselnya tidak aktif saat dihubungi ke nomor 081266291xxx.

Sedangkan Humas PTBA Tanjung Enim, Baskoro, ketika dikonfirmasi tadi malam, mengaku sedang berada di Jakarta. Ketika ditanyakan soal debu batu bara yang dikeluhkan warga di Jl Dipo Ujung, Kertapati, beberapa hari ini, dia meminta agar mengkonfirmasikannya saja langsung dengan pihak di Kertapati.

“Langsung datangi saja kesana, saya lagi di Jakarta,” tutupnya.

Sumber : Sumeks, 28.01.12.

[English Free Translation]

In essence, KALOG already done the utmost thing to minimize the effects of dust, especially during extreme weather in recent days, until about mid-February 2012. We’ll keep close monitor the situation.

[KG-029/2012] Wawancara Dengan Koran Sumeks – (bag. 1/2)

PALEMBANG: Jumat (28/01) sore, kami kedatangan 2 orang wartawan Sumatera Ekspres (Sumeks) di kantor kontainer PT Kereta Api Logistik area Sumatera Selatan. Ke-dua wartawan tersebut adalah Agus dan Jaja.

Dua artikel muncul di Laporan Khusus harian Sumeks edisi 28 Januari 2012 di halaman 2 namun cuplikan beritanya kami muat menjadi 2 bagian Blog KALOG SS, di tanggal 29 Jan : Laporan Khusus berjudul “Debu batu Bara Warnai Rumah” dan tanggal 30 Jan : “Mulai Berdebu, Aktivitas Dihentikan” (termasuk tanggapan dari KALOG SS, salah satunya).

Selamat menyimak cuplikannya, sebagai berikut :

Artikel 1 : Debu Batu Bara “Warnai” Rumah (Dampak Pemukiman Di Sekitar Stockpile Batu Bara, Saat Cuaca Ekstrem.

Debu warna hitam, menyelimuti rumah warga di kawasan Jl. Dipo Ujung, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, beberapa hari terakhir. Aktifitas masyarakat pun sempat terganggu, demikian SMS online yang masuk ke tim Lapsus Sumatera Ekspres, Rabu lalu (25/1).

Sumin, salah seorang warga Jl Dipo Ujung RT 20, mengatakan debu hitam yang menyelimuti (koreksi.editor) rumah warga telah terjadi sejak tiga hari yang lalu. Debu itu bahkan memasuki rumah warga dan mengotori isi rumah.

“Debunya memang tidak kelihatan tebal. Tapi makin lama tahu-tahu  lantai sudah hitam dan terlihat debu berwarna hitam seperti bekas arang”, ujar Sumin, ditemui di rumahnya, Rabu (25/1).

Tak hanya Sumin, beberapa ibu rumah tangga mengeluhkan akibat debu hitam yang menyelimuti rumah warga ini. Mar (40), mengatakan kalau ia terpaksa menyapu lantai berkali-kali. Selain itu masakannya segera harus ditutup dengan kain.

Bukan hanya makanan, air di dalam bak penampungan dan bak mandi juga harus segera ditutup agar debu hitam tersebut tidak masuk.

“Debunya masuk rumah, jadi pintu harus ditutup rapat. Cak itu juga makanan sama air, Terus jemuran pakaian putih juga jadi hitam gara-gara debu itu”, ujar Mar.

Selain mengganggu aktifitas warga dan membuat rumah jadi kotor, debu hitam juga mengganggu kesehatan warga. Beberapa warga mengeluhkan matanya merah , akibat debu-debu tersebut masuk kedalam kelopak mata.

Juga anak-anak santri di kawasan tersebut mengeluhkan kesulitan bernapas hingga pilek serta sedikit sesak.

Pantauan koran ini, memang tampak beberapa warga sesekali menyapu lantai rumahnya dan menutup rapat pintu. Bila kita mencolek lantai atau kaca-kaca jendela, maka terlihat jelas debu hitam yang menyelimuti rumah warga tersebut.

Informasi yang dihimpun, menurut warga debu hitam ini berasal dari pembongkaran batu bara oleh perusahaan batu bara yang berada dekat stasiun Kertapati Palembang. Jarak tumpukan batu bara tersebut dari rumah warga berkisar 500 meter dari pemukiman warga Dipo Ujung.

“Dari pembongkaran batu bara dek, mungkin PTBA terus debunya dibawa angin kesini. Sudah tiga hari ini, kira-kira sejak Minggu (22/1) kemarin, belum lagi karena dak hujan, jadi debunya banyak nian”, ujar Jul (27) warga setempat.

Mereka juga telah melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat dan berharap adanya tindakan dari perusahaan batu bara itu. Akibat debu ini sebagian besar warga Dipo Ujung juga menjadi resah dan tak nyaman.

Terpisah, Camat Kertapati A. Zaini Rivai Sip menegaskan telah mendapatkan laporan warga terkait debu hitam yang menyelimuti pemukiman warga tersebut. Pihaknya telah memerintahkan perusahaan batu bara untuk memiliki solusi terhadap debu batu bara tersebut.

Pihaknya menyarankan agar perusahaan batu bara di kawasan Kertapati itu menganalisis dampak lingkungan dari pembongkaran batu bara perusahaan mereka.

“Perusahaan batu bara yang ada di kawasan stasiun sudah kami sarankan untuk segera mengantisipasi debu batu bara mereka, karena dampaknya terhadap lingkungan pemukiman sekitar. Pihak PTBA sudah memiliki upaya untuk menyiram debu tersebut agar tidak menyebar ke pemukiman dan alat penyedot debu,” ujar Zaini.

Sumber :  Sumeks, 28.01.12.

[English Free Translation]

Black dust, blanketing homes in the area of ​​Jl. Dipo Ujung, Kertapati village, District of Kertapati, the last few days. Activities of the community also had disturbed, so incoming SMS online to Sumatera Ekspres (newspaper) team, last Wednesday (25 /1).

[KU-028/2012] Petrocom Siap Bangun 20 Proyek Pencampuran Batu Bara

CILEGON, Banten : Petrocom Energy Limited menargetkan bisa membangun 20 proyek pencampuran batu bara (Coal Blending Facility/CBF) di Indonesia dengan total investasi mencapai US$600 juta - US$800 juta.

Chairman dan CEO Petrocom Howard Au mengatakan perusahaannya gencar berekspansi di Indonesia mengingat Indonesia merupakan pengekspor batu bara thermal terbesar di dunia.

“Kami berencana membangun total 20 CBF di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Lokasinya bervariasi. Kami sudah mengunjungi lokasi-lokasi seperti di PLTU Paiton dan Suralaya, hingga ke Tarahan,” ujarnya dalam konferensi pers launching proyek CBF di Cilegon, hari ini.

Howard mengatakan saat ini fasilitas pencampuran batu bara baru ada dua di dunia, pertama di Belanda dan kedua di China. Indonesia, lanjutnya, akan menjadi negara ketiga yang mengimplementasikan teknologi yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara ini.

“Kami mendesain setiap CBF di mana pun dengan kapasitas yang sama, yakni 10 juta ton batu bara per tahun. Kami berencana membangun 20 CBF di Indonesia, artinya nanti bisa mencapai 200 juta ton per tahun,” ujarnya.

Howard juga mengatakan satu CBF bisa membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 100 orang tenaga kerja di Cilegon. Adapun total 20 CBF tidak hanya akan dibangun di Jawa, tapi juga di Sumatra dan Kalimantan. Selain dari sisi tenaga kerja, dengan adanya CBF juga bisa memberikan kontribusi pajak dan pendapatan kepada negara.

Chief Financial Officer Petrocom David Howell mengatakan pembangunan satu CBF membutuhkan investasi sekitar US$30-40 juta. Adapun Petrocom merupakan perusahaan yang berbasis di Hongkong dan akan menggunakan teknologi yang berasal dari Belanda dan Jerman untuk membangun CBF.

Saat ini, pilot project pertama CBF di Indonesia sekaligus pertama di kawasan Asia Tenggara milik Petrocom akan segera dibangun di Cilegon, Banten, tepatnya di dekat pelabuhan milik Krakatau Bandar Samudera, anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Studi kelayakan proyek tersebut saat ini sudah selesai dan diperkirakan bisa dibangun dalam waktu 12-15 bulan. Artinya, diperkirakan fasilitas pencampuran batu bara tersebut selesai pada 2013. Rencananya, CBF akan dibangun di lahan seluas 103.000 m2.

“Batu bara yang akan dicampur nanti bisa datang dari mana saja. Kami bisa bertindak sebagai coal buyer, coal processor sekaligus trader. Tapi tentu saja prioritas kami adalah untuk memenuhi DMO batu bara Indonesia, baru kami akan ekspor diantaranya ke China, Korea, Jepang dan Taiwan,” ujar Howard.

Bambang Setiawan, mantan Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM yang saat ini menjabat sebagai penasihat internasional Petrocom mengatakan dalam tiga bulan ke depan, Petrocom akan melanjutkan proses selanjutnya seperti mengajukan izin operasi, produksi hingga pengangkutan kepada pemerintah dan mengurus prosedur legal lainnya.

“Setelah FS [studi kelayakan] selesai, selain mengurus dari sisi legal, kami juga akan membicarakan skema kerjasamanya dengan Krakatau Steel. Setelah tiga bulan, kami harapkan proyek ini sudah bisa mulai konstruksi,” ujarnya.

Bambang mengatakan sudah sejak lama saat ia masih di pemerintahan, ia menginginkan Indonesia memiliki fasilitas pencampuran batu bara seperti ini. Dengan adanya fasilitas pencampuran batu bara ini, PLN sebagai pemakai 70% batu bara nasional bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit sesuai spesifikasi boiler-nya.

“Dengan adanya CBF ini, kami bisa menciptakan batu bara dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh PLN, maupun pemakai batu bara lainnya. CBF juga bisa membantu produsen batu bara domestik memenuhi kewajiban DMO-nya [Domestic Market Obligation/DMO],” ujarnya.

Bambang mengatakan CBF bisa mencampur batu bara kalori rendah di kisaran 3.000-4.000 KKal/Kg dengan kalori tinggi di atas 6.000 KKal/Kg, sehingga bisa tercipta batu bara dengan kalori medium sekitar 5.000 KKal/Kg. Selain itu, CBF ini sangat ramah lingkungan dan bisa mengurangi polusi/emisi dari pembangkit serta meningkatkan efisiensi pembangkit.

“Terkait harganya, harga batu bara hasil pencampuran ini nantinya akan dijual sesuai harga pasar,” ujarnya.

Denny Tumbelaka, Country Manager Petrocom mengatakan ada kemungkinan Petrocom membentuk perusahaan patungan (Joint Venture) bersama Krakatau Bandar Samudera. Namun skema detailnya belum dibicarakan secara resmi dengan pihak Krakatau Steel.

I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Industri Dasar Logam Kementerian Perindustrian mengatakan dengan adanya fasilitas ini, batu bara hasil pencampuran juga bisa digunakan untuk kebutuhan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk menghasilkan baja. Dia menyambut baik lokasi CBF yang akan dibangun di kawasan industri baja nasional yang menjadi tulang pungung pembangunan ekonomi itu.  

“Selain untuk pembangkit listrik, batu bara juga bisa digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan baja Krakatau Steel yang saat ini masih menggunakan gas. Kebutuhan batu bara akan meningkat ke depannya seiring dengan kerjasama Krakatau Steel dan POSCO,” ujarnya.

Adapun Krakatau Bandar Samudera merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang saat ini mengelola pelabuhan Cigading, Cilegon. Di pelabuhan Cigading saat ini sudah ada terminal batu bara (Cigading International Bulk Terminal), tapi memang belum ada fasilitas pencampuran batu baranya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian ESDM Edi Prasodjo menyambut baik adanya CBF. Menurutnya, selama ini PLN sering mengeluhkan kualitas batu bara yang dipasok oleh produsen batu bara domestik karena tidak sesuai dengan spesifikasi boiler-nya.

“CBF ini sangat kita tunggu, ini proyek yang sangat strategis. CBF ini juga mendukung kebijakan pemerintah tentang peningkatan nilai tambah batu bara,” ujarnya. (faa)

Sumber : Bisnis Indonesia, 11.11.11.

[English Free Translation]
Petrocom Energy Limited to build 20 projects targeting blending coal (Coal Blending Facility / CBF) in Indonesia with total investment reaching U.S. $ 600 million - U.S. $ 800 million.

[KU-027/2012] Sumsel : 15 Transportir Batubara Ilegal

PALEMBANG, SRIPO — Carut marutnya persoalan angkutan batubara di Sumsel mulai terkuak. Ternyata, ada 15 perusahaan transportir (angkutan) batubara tidak mengantongi izin operasional. Dan lagi, orang-orang berpangkat di Jakarta intervensi saat Polresta dan Dishub melakukan pengandangan.

Fakta terbaru inilah yang mencuat sehingga aparat kepolisian di lapangan terkesan tidak mau lagi ikut mengamankan truk batubara yang overload melintas di jalan umum. Tak heran begitu sudah ditindak dan dikandangkan, truk batubara itu dilepaskan lagi begitu ada telepon dari Jakarta.

Pada rapat koordinasi penertiban truk batubara, Kamis (12/1) yang dipimpin Asisten II Setdaprov Sumsel H Eddy Hermanto dan Kadishub Sumsel H Sarimuda MT di ruang Rapat Bina Praja, lebih banyak mendengarkan laporan dan kelurahan 15 Kepala Dishub se-Sumsel.

“Dishub dan kepolisian sudah menangkap. Tidak berapa lama kemudian, tronton pengangkut batubara dilepaskan karena ada telepon dari Jakarta,” kata Kepala Dishub Banyuasin Supri-yadi.

Hal yang sama disampaikan Dishub Prabumulih, Muaraenim dan Lahat dan Kepala Dishub lainnya. Dengan intervensi seperti ini, Dishub harus bekerja sendirian. Terlebih lagi, ada kekompakan di kalangan sopir batubara.

“Kalau kita tangkap, para sopir menghentikan truk mereka di jalan dan menguncinya. Lalu mereka pergi sehingga menganggu lalu lintas,” kata Kadishub Lahat Syarifuddin.

Syarifuddin juga menilai positif surat edaran gubernur soal pembatasan angkutan batubara, ternyata di Lahat saat ini ada 24 perusahaan transportir, dimana masing-masing perusahaan memiliki 168 unit kendaraan lebih.

Sementara terdaftar dan berizin di Pemprov Sumsel hanya ada sembilan perusahaan.
“Kami data, ternyata ada perusahaan transportir ilegal. Saat ditangkap, mereka berdalih tidak surat edaran itu tidak berlaku baginya,” katanya.
Ditambahkan, truk dan tronton batubara itu bergerak ke Palembang, Bengkulu dan Lampung.

Bantah Loloskan
Kadishub Muaraenim Fathurrahman membantah tudingan truk batubara yang lolos ke OKI, OI dan Palembang sengaja diloloskan. Menurutnya, upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi di malam hari mereka jalan.

“Sepertinya mereka tahu betul jam operasi yang dilakukan,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Kadisub Prabumulih Kosim. Akibat ulah sopir truk batubara ini, masyarakat kesal dan beberapa kali melakukan aksi ke kantor walikota.
“Kami sudah berusaha menyetop, malamnya mereka bergerak,” katanya.

Sementara Kadishub Palembang Masrifin di rapat itu memberikan statemen cukup tegas. Ia akan mengamankan Palembang dari truk batubara dengan membuka posko di Terminal Karyajaya.
“Persoalan ini bisa selesai dan kita tidak repot jika diselesaikan di hulu. Kita selesaikan di pemilik izin pertambangan,” katanya.

Secara umum, 15 Kadishub se-Sumsel memaparkan arus lalu lintas di siang sudah jauh lebih baik dengan adanya surat edaran gubernur. Hanya saja persoalan masih ada pada malam hari karena masih ada sopir yang membandel. (sin)

Sumber : Sripoku, 13.01.12.

[English Free Translation]
Complicated problem of coal transportation in (South) Sumatera began to lift. Apparently, there are 15 coal transport company do not have an operating permit. And again, people rank in Jakarta intervene when Police and Transportation Agency (dinas perhubungan) to make an arrest. It's just like a vicious circle.

[KU-026/2012] 15 Persen Cadangan Batu Bara Sumatera Ada di Muba

SRIPOKU.COM, SEKAYU - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan luas wilayah tidak kurang dari 14 ribu kilometer persegi masih menyimpan potensi batu bara sekitar 3,4 miliar ton atau 15,29 persen dari keseluruhan potensi cadangan batu bara di Sumatera. Potensi alam ini tentu saja menjadi peluang investasi bagi Bumi Serasan Sekate jika mampu terkelola dengan baik.

“Untuk potensi alam sebesar ini, sudah sewajarnya bisa mendorong pembangunan daerah secara lebih baik. Apalagi di Muba ini bukan hanya batu bara yang banyak, minyak dan gas juga melimpah,” ujar Kepala Bappeda Sumsel, Yohanes Toruan dalam rapat koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumsel tahun 2013 bersama unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Muba di ruang rapat Pemkab Muba, Kamis (19/1/2012).

Rapat ini bertujuan untuk memastikan atau mengkonfirmasi pelaksanaan RPKAD, selain menyerap kondisi setiap daerah, dalam upaya menyusun RAPBD 2013.

Pada kesempatan itu Yohanes menjelaskan, Provinsi Sumsel secara keseluruhan menyimpan 82,37 persen potensi cadangan batu bara di wilayah Pulau Sumatera, dan 39,30 persen cadangan batu bara nasional. Potensi terbesar berada di Kabupaten Muara Enim, yaitu 13,64 miliar ton, atau 61,33 persen dari keseluruhan cadangan batu bara di Sumatera.

“Nah di Muba ini, selain kaya batu bara, juga memiliki 38,68 persen kandungan minyak bumi di Sumsel. Belum ditambah 39,07 persen gas bumi, dan 2 triliun kaki kubik gas metan. Jadi luar biasa peluang investasinya,” tambah Yohanes.

Sumber : Sripoku, 19.01.12.

[English Free Translation]
District Banyuasin (Muba), South Sumatera with an area of ​​not less than 14 thousand square kilometers, still holds the potential coal of about 3.4 billion tons, or 15.29 percent of the total potential reserves in Sumatera. It is amazing natural resources !

[KG-025/2012] CSR PT KAI Dibagikan

PALEMBANG: Sebagai bagian dari program rutin kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, hari Minggu (22/01) PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Sumatera Selaan membagikan 6 (enam) unit gerobak sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Bagi-bagi gerobak sampah yuuuuk

Sumber : KALOG / Foto : Budi Susanto.

[English Free Translation]
As part of a routine program of corporate social concern to the community, on Sunday (22/01) PT Kereta Api Indonesia (KAI) South Sumatera distribute 6 (six) units wheelie bin to keep the environment clean.

[KU-024/2012] Izin Tambang : Verifikasi IUP Oleh Pihak Independen Disorot

JAKARTA : Pengamat menduga banyak tekanan yang dihadapi oleh Ditjen Minerba dalam proses verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluruh Indonesia, sehingga Ditjen Minerba kini menggandeng Tim Independen Universitas Indonesia.

Simon F. Sembiring, pengamat pertambangan sekaligus mantan Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM mengatakan ada beberapa kemungkinan Ditjen Minerba menggandeng Tim Independen UI.

“Pertama, di lingkungan Ditjen Minerba tidak steril atau ada tekanan pihak lain sehingga perlu UI yang dianggap murni atau independen,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Kemungkinan kedua adalah pengalokasian dana tambahan melalui UI untuk bisa dibagi-bagi ke berbagai pihak dan ketiga, Ditjen Minerba mau melepaskan tanggung jawab dan menggunakan hasil verifikasi UI sebagai senjata terhadap pada bupati/pemda.

“Atau yang paling kotor, UI bisa dijadikan alat untuk membenarkan atau melegalisir IUP yang bermasalah,” ujar Simon.

Sebelumnya, Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM diketahui menggandeng Tim Independen UI untuk membantu melakukan verifikasi IUP nasional. Hal ini sempat membuat pertentangan internal karena pekerjaan verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batu bara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral diambil alih oleh Tim Independen UI itu.

Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan pihaknya memang menggandeng UI untuk bekerjasama memverifikasi IUP yang jumlahnya sangat banyak, yakni mencapai 9.662 IUP.

“[IUP] jumlahnya banyak, jadi kita ingin dibantu, kerja sama dengan UI,” ujar Thamrin.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari mengatakan pada dasarnya verifikasi IUP baik verifikasi legal dan teknik, semestinya bisa dilakukan oleh ESDM sendiri.

“Karena pada dasarnya verifikasi tidak perlu perhitungan teknik yang detail, bisa jadi justru aspek administrasi dan legal yang sering jadi masalah. Jadi bisa jadi pilihan ke UI lebih pertimbangan untuk mempercepat saja,” ujarnya.

Menurutnya, organisasi profesi seperti IAGI pun sebenarnya bisa-bisa saja dilibatkan, sejauh bisa menempatkan kenetralannya. Rovicky menduga sepertinya masalah administrasi dan legalitasnya benar-benar ruwet sehingga ESDM sendiri tidak cukup data dalam memutuskan apakah izin itu sudah clean and clear.

“Kehati-hatian terlihat dalam membuat keputusan,” ujarnya.

Verifikasi tahap ke-2

Sejak terbitnya UU Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mencatat hingga pertengahan 2011 telah terdapat total 9.662 IUP yang dikeluarkan oleh daerah. Angka ini berpotensi terus bertambah hingga awal 2012 ini dan tidak dapat diprediksikan.

Hasil verifikasi IUP tahap pertama yang sudah diumumkan yakni dari total 9.662 IUP hanya 3.778 IUP yang berstatus clean and clear atau yang memiliki dokumen SK-SK yang lengkap, tidak mengalami tumpang tindih dan tidak ada persoalan hukum. Thamrin mengatakan pemerintah segera akan mengumumkan hasil verifikasi tahap kedua dari 5.884 IUP sisanya.

“Mungkin sebentar lagi tahap kedua akan kita umumkan, jumlahnya sekitar 700-an IUP yang clean and clear, yang sudah jelas dia tidak tumpang tindih. Tahap ketiga sisanya, insyaallah 2012 selesai semua [verifikasinya],” ujarnya.

Menurutnya, dari hasil verifikasi IUP yang masih terus berlangsung saat ini, tumpang tindih izin lebih banyak disebabkan oleh bupati yang sembarangan memberikan izin kepada beberapa pihak.

“Paling banyak itu karena bupatinya terus terang aja ngaco, banyak yang ngaco. Izinnya sudah dikasih ke satu orang, lalu dikasih lagi ke orang lain,” ujar Thamrin.(sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 15.01.12.

[English Free Translation]
Analysts suspect that many pressures faced by the Directorate General of Mining (DitjenMinerba)  in the verification process of Ijin Usaha Pertambangan (IUP) or mining business permit throughout Indonesia, so the Ditjen Minerba is now holding independent team of University of Indonesia.

[KU-023/2012] Izin Terbit, Double Track Dibangun

PALEMBANG – Pembangunan double track (jalur ganda) kereta api (KA) khusus batu bara tak lagi menuai kendala. Sebab, izin dari Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan jalur KA ke Kawasan Tanjung Api-Api (TAA) sudah clear.

Demikian diungkap Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir H Sarimuda MT, kemarin. Menurut Sarimuda, izin yang selama ini diperlukan untuk mewujudkan jalur KA khusus batu bara ke kawasan Tanjung Api-Api (TAA) itu sudah tidak ada masalah.

”Menhub telah mengeluarkan Peraturan (Permenhub) No PM 91 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang belum lama ini kita terima. Artinya, yang berkaitan dengan Kemenhub sudah clear,” ujarnya, kemarin.

Dengan tidak ada kendala lagi administrasi di Kemenhub, seyogianya pembangunan double track bisa dilaksanakan tahun ini (2012, red). Menurut dia,  beberapa hari lalu pihaknya telah menggelar rapat dengan PT Adani Sumsel. ”Rencana dalam waktu dekat akan ada rapat lagi membahas langkah dan persiapan pembangunan,” tutur Sarimuda.

Soal kendala pinjam pakai kawasan hutan di ujung jalur double track ini, beberapa kilometer pada kawasan hutan lindung di TAA, Sarimuda mengakui belum tahu perkembangannya. ”Kalau untuk trase atau titik dan daerah yang dilintasi, PT Adani yang lebih tahu,”cetusnya.

Terkait angkutan batu bara ini, selama tiga bulan ke depan jalan umum sudah jauh lebih lengang dan kosong. Pasalnya, telah berlaku surat edaran gubernur yang melarang angkutan batu bara jenis truk diesel dan dumb truck bertonase lebih dari 12 ton melintas di jalan umum. Walaupun kurang dari itu, operasionalnya pun tetap dibatasi pada malam hari.

”Nantinya, dengan adanya double track ini, jalanan umum makin bebas dari angkutan batu bara,”katanya. Apalagi, jalan khusus melalui beberapa perkebunan pun akan dioperasionalkan mulai awal April mendatang. Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan, saat ini memang sudah keluar izin yang berkaitan dengan pembangunan double track KA khusus batu bara di Sumsel.

”Izin sudah keluar dari menteri. Tahun ini mulai dibangun, kita sudah telat sekitar satu tahun menunggu izin itu,”imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumsel, Ir Sigit Wibowo menyatakan, pihaknya sudah lama sekali telah menyampaikan usulan pinjam pakai beberapa titik kawasan hutan lindung di TAA.

Titik yang dipinjam pakainya kemungkinan besar akan dilalui double track KA khusus batu bara ini.

”Sekarang prosesnya sudah di Kementerian. Kita belum dapat kabar lagi bagaimana perkembangannya. Itu sudah lama kita usulkan,”tegas Sigit.

Kawasan yang telah diajukan ke Kemenhut untuk dipinjam pakai pada kawasan hutan lindung untuk perlintasan double track KA khusus batu bara PT Adani panjangnya sekitar 24 Km. Lahan yang diperlukan memang hanya seluas untuk jalan KA tersebut.

Rencananya, PT Adani akan membangun rel gantung di sepanjang lahan pinjam pakai itu. Tapi tetap saja diperlukan izin pinjam pakai dari Kemenhut karena pengerjaan rel gantung tetap berimbas pada kawasan hutan lindung itu.

Diketahui, PT Adani Sumsel merupakan badan khusus hasil kerjasama PT Adani Global asal India dengan BUMD milik pemprov Sumsel, PD Pertambangan dan Energi (PDPDE). Double track KA khusus batu bara ini akan melintasi wilayah tiga kabupaten/kota dengan panjang sekitar 290 kilometer, yakni Muara Enim, Muba dan Banyuasin.

Di Muara Enim, melintasi kecamatan Lawang Kidul, Ujan Mas, Gunung Megang dan Benakat. Masuk Muba, melintasi kecamatan Sekayu, Sungai Keruh dan Sungai Lilin. Sedangkan di Banyuasin melintasi kecamatan Pulau Rimau, Talang Kelapa, Tanjung Lago dan Banyuasin II. (tha)

Sumber : Sumeks, 11.01.12.

[English Free Translation]
Construction of double track (double track) for special coal train (KA batubara) is no longer reap constraints. Therefore, permission from the Ministry of Transportation to realize the path train to Tanjung Api-Api Area (TAA) is clear. Thus submitted by the Head Office of Transportation, Communications, and Information (Kadishubkominfo) South Sumatera, Ir H Sarimuda MT.

[KU-022/2012] Bukit Asam Targetkan Jalur KA Tanjung Enim-Lampung Selesai 2015

TANJUNG ENIM, Sumsel: PT Bukit Asam (Tbk) menargetkan proses pembangunan jalur kereta api transpasific dari Tanjung Enim ke Lampung sepanjang 307 km dapat diselesaikan pada awal 2015.

Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Milawarma mengatakan saat ini konsorsium Bukit Asam Transpasific Railway tengah melaksanakan proses restrukturisasi tambang atau proses persiapan alat, sarana kesanggupan kereta api, kapasitas angkut, serta lokasi.

Setelah proses tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan pembebasan lahan. “Kalau sekarang lahan baru uji coba satu segmen, sambil menunggu restrukturisasi tambang,” ujarnya di Tanjung Enim, tadi malam.

Sementara itu, untuk pembangunan, sambungnya, baru dapat dilaksanakan setelah lahan terbebaskan 75%. Pasalnya, meski telah mendapatkan komitmen pendanaan dari empat perbankan China, dana baru dapat dicairkan setelah adanya kepastian lahan dan kemajuan pekerjaan di lapangan. "Perbankan China tidak mau dulu sebelum ini selesai."

Dengan terbangunnya jalur kereta tersebut, ditargetkan pada 2016 PTBA dapat menambah penjualan batu bara 25 juta ton/tahun.

"Target 2015 awal bisa diselesaikan sehingga 2016 sudah dapat dipergunakan mengangkut 25 juta ton batu bara," ucapnya.

PTBA memiliki kepemilikan 10% saham dalam proyek rel kereta api. Sementara itu, untuk penambahan saham sekitar 10% menurutnya masih dalam proses.

PT Transpasific Railway Infrastructure (milik grup Rajawali) memegang kepemilikan 80% saham dan China Railway Engineering Corp menguasai 10% saham. (ea)

Sumber : Bisnis Indonesia, 20.01.12.

[English Free Translation]
PT Bukit Asam (Tbk) targeting the railway line from Tanjung Enim transpasific to Lampung along the 307 miles can be completed in early 2015. President Director of PT Bukit Asam (PTBA) Milawarma said  the consortium Bukit Asam Transpasific Railway was carrying out the restructuring process of mining or preparation process tool, a means of train ability, carrying capacity, and location.

[KU-021/2012] Asosiasi: Tidak Masalah Ada Tim Evaluasi Kontrak Karya Batu Bara

JAKARTA : Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/IMA) menyambut baik adanya Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara yang dibentuk oleh Presiden SBY.

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan dengan adanya tim yang terdiri dari beberapa menteri dan departemen terkait lainnya, pemerintah bisa mendapatkan banyak angle yang sangat komprehensif dalam proses renegosiasi kontrak.

“Pemerintah akan punya banyak angle yang cukup dari segala sudut. Tapi apakah dengan adanya tim ini bisa mempercepat penyelesaian renegosiasi kontrak atau tidak, saya tidak tahu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat 13 Januari.

Pada 10 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden No.3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa didaulat sebagai Ketua Tim, sementara itu Menteri ESDM Jero Wacik sebagai Ketua Harian dan Dirjen Mineral dan Batu bara Thamrin Sihite sebagai sekretaris.

Adapun anggota Tim Evaluasi ini melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kepala BPN, serta Kepala BKPM.

Tim Evaluasi memiliki 3 tugas, pertama adalah melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B yang perlu disesuaikan dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Tugas kedua adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian KK dan PKP2B.

Terakhir, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang KK dan PKP2B, terhadap pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batu bara. Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keppres ini sampai dengan Desember 2013.

Meski pun IMA menyambut gembira terbitnya Keppres ini, namun Keppres ini dinilai masih belum konket. Syahrir semula menduga bahwa Keppres ini akan mencantumkan tanggal-tanggal tertentu dimana pemerintah harus melakukan renegosiasi kontrak dengan satu per satu KK dan PKP2B.

“Saya pikir Keppres ini berisikan tanggal sekian misalnya pemerintah membahas luas wilayah dengan perusahaan ini, itu lebih konkrit,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif mengatakan hal senada dengan Syahrir. Menurutnya, penyesuaian KK dan PKP2B memang bukan hanya kewenangan Kementerian ESDM semata.

“Saya pikir ini proses yang penting, menurut saya pembentukan tim itu sudah tepat. Walaupun demikian, ESDM sudah mulai melakukan renegosiasi sejak UU Minerba diterbitkan, antara lain sudah meminta KK dan PKP2B untuk melakukan long term planning,” ujarnya.

Irwandy mengatakan renegosiasi kontrak tambang memang bukan hanya menyangkut aspek teknis saja, tapi juga hal-hal lain termasuk bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Meski demikian, ia pesimis proses renegosiasi kontrak bisa lebih cepat diselesaikan dengan adanya tim ini.

“Karena ini juga tidak mudah. Prinsip-prinsip dari ESDM pasti sudah ada, karena mereka dulu sudah mulai bekerja, sekarang tinggal bagaimana memfokuskan ini semua dan menghubungkan dengan multiaspek,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengaku pesimis dengan adanya tim yang melibatkan banyak orang, maka renegosiasi bisa cepat dicapai.

“Saya ngga yakin, saya lihat kok makin ribet karena di pemerintah sebelum ada tim ini saja sudah terjadi ego sektoral. Misalnya di Kemenkeu, mereka menuntut tambahan penerimaan negara sementara di ESDM bilang ada kaidah pertambangan dan lingkungannya. Belum lagi sektoral yang lain, jadi kita harus mengikuti yang mana?,” ujarnya.

Menurut Bob, jika dibandingkan dengan kontrak mineral, kontrak batu bara sebenarnya sudah maksimal berkontribusi khususnya terhadap penerimaan negara, mengingat royalti yang dibayarkan sudah cukup besar yakni 13,5%.

“Renegosiasi antara batu bara dan mineral ada perbedaan yang mencolok. Saya lihat di sini, tim ini lebih condong ke renegosiasi mineralnya. Tapi kami [PKP2B] selalu terbuka untuk renegosiasi, mari kita duduk bersama namun tetap harus ada take and give-nya,” ujarnya.  (ea)

Sumber : Bisnis Indonesia, 13.01.12.

[English Free Translation]
Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) welcomed the Evaluation Team for the adjustment of the Contract of Work and Work Agreement Coal Mining Concession which was formed by President SBY. Related info, read more [KU-016] KepresTim Evaluasi Kontrak Tambang Terbit.

[KU-020/2012] Palembang Terinovatif, Eddy Santana Raih IGA Award

PALEMBANG, SRIPO — Kota Palembang dinobatkan sebagai kota terinovatif dalam pengembangan pembangunan. Atas penilaian itu, Walikota Palembang, Eddy Santana Putra berhak atas penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Studio 5 TVRI Pusat Jakarta, Kamis (22/12).

“Ini bukti bahwa kemajuan pengembangan pembangunan di kota kita berhasil, otonomi daerah itu berjalan sukses. Saya harap, semua kepala daerah dapat terus menciptakan ide-ide inovatif untuk memajukan daerahnya,” kata Gamawan dalam siaran persnya kepada Sripo.

Penghargaan IGA Award ini, lanjut dia, diberikan kepada empat daerah kabupaten/kota, dari 30 (tiga puluh) daerah Kabupaten/Kota yang masuk sebagai nominator. Empat daerah itu dinyatakan sebagai pemenang dengan masing-masing kategori. Yaitu, bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

“IGA Award ini merupakan salah satu kegiatan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 sebagai bentuk pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara Walikota Palembang, Eddy Santana Putra yang dihubungi Sripo, mengatakan tak menyangka sama sekali, karena memang proses penilaian tidak diketahui. Kemungkinan besar, kesuksesan pelayanan publik, peningkatan daya saing serta visi Palembang menjadi kota International dinilai berhasil dari kementrian. Ini juga berkat kesuksesan pelaksanaan SEA Games.

“Yang terpenting terobosan yang kita lakukan dalam dua tahun terakhir dinilai baik oleh pusat, sangat banggalah karena Palembang menjadi kota dengan penilaian tertinggi di antara empat pemenang,” kata Eddy.

Selain pembangunan, lanjut dia, Palembang juga dinilai unggul dalam pelayanan ke masyarakat. Salah satunya dengan adanya kantor pelayanan perizinan terpadu yang saat ini sudah mendapatkan ISO 9001-2008 serta kesuksesan pelayanan publik lainnya, seperti sistem transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Selain Palembang, lanjut dia, ada tiga kota lain yang juga berhak mendapatkan penghargaan serupa dengan kategori yang berbeda. Yakni, Semarang, Malang dan Banjar (Jawa Barat).

“Tapi yang menempati urutan teratas adalah Palembang, sangat bangga sekali,” kata dia.
Dengan penghargaan ini, Eddy berharap bisa terus mengembangkan potensi-potensi serta mampu terus memacu pembangunan berkesinambungan. (sta)

Sumber : Sripoku, 23.12.11.

[English Free Translation]
Palembang city was named the most innovative in the development of city development. Above assessment, the Mayor of Palembang, Eddy Santana Putra entitled to the award-Government Innovative Award (IGA) from the Ministry of Home Affairs.

[KU-019/2011] Program Gas Untuk Transportasi Diresmikan Di Palembang

PALEMBANG: Pemerintah hari ini meresmikan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) atau bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum dan taksi di Kota Palembang.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan dari tiga kota yang diusulkan untuk program gas untuk transportasi, hanya satu kota yang disetujui anggarannya.

"Kelihatannya Palembang ini dengan gas dekat sekali hubungannya. Pertama kali program gas untuk rumah tangga itu di Palembang, demikian juga program gas untuk transportasi," ujar Evita di acara peresmian penggunaan CNG di Kantor Walikota Palembang, hari ini.

Dia menjelaskan pihaknya mengajukan tiga kota kepada pemerintah untuk mendapat anggaran, tapi yang disetujui hanya satu kota, yaitu Palembang.

Sebelumnya, PT Medco E&P telah memasok gas untuk rumah tangga di Palembang sebanyak 0,1 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Selain itu, Medco juga akan memasok gas untuk angkutan umum dan taksi di Palembang sebesar 0,5 MMSCFD.

Dalam Permen ESDM No.19 Tahun 2010 tentang pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas yang digunakan untuk transportasi, tercantum bahwa potensi total alokasi gas bumi untuk SPBG di Palembang sebesar 12 MMSCFD untuk 2010-2015, terdiri dari Pertamina EP sebesar 8,32 MMSCFD dan Medco sebesar 3,69 MMSCFD. Namun saat ini Pertamina belum memasok kewajibannya.

"Pertamina memang saat ini belum, tapi selanjutnya kami harapkan bisa," ujar Evita.

Evita mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 200 unit converter kit untuk Palembang yang akan dipasang bertahap untuk angkutan umum dan taksi. (tw)

Sumber : Bisnis Indonesia, 21.12.11.

[English Free Translation]
The government inaugurated the use of Compressed Natural Gas (CNG) or bahan bakar gas (BBG) for public transport and taxis in the city of Palembang.

[KG-018/2012] Kunjungan Diropsar KALOG JKT Ke Kertapati

Selasa (17/01), Direktur Operasi & Pemasaran PT Kereta Api Logistik (Diropsar KALOG) melakukan kunjungan kerja ke Kertapati, disela-sela rapat koordinasi dengan PT KAI dan PT BAU, yang berlangsung di Plaju, Palembang.

Dalam kunjungan tersebut, tampak Patria Suprioso (Diropsar) didampingi Manajer Terminal PT KAI, Satar dan advisor PT KALOG, Sutrimo (lihat foto) meninjau lokasi stockpile batu bara di Kertapati, disamping fasilitas Conveyor.

Kebetulan di stockpile sedang ada proses pemuatan ke tongkang BG Star Marine 3001 dan sejauh berjalan lancar. Congrats.

Sumber : KALOG / Foto : RAM.

[English Free Translation]

Tuesday (17/01), Director of Operations & Marketing PT Kereta Api Logistik (Diropsar KALOG) conducted a courtesy visit to Kertapati, on the sidelines of a coordination meeting with PT KAI and PT BAU, which took place in Plaju, Palembang.

[KG-017/2012] Kunjungan Tim JICA Ke Kertapati

Hari ini, Senin (17/01) kami kedatangan tamu dari Jepang, yang juga merupakan calon rekanan kerja dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre 3 Plaju. Mereka datang atas nama JICA terdiri dari 4 (empat) orang berkebangsaan Jepang dan 2 mitra lokal.

Tim JICA terdiri dari Hideki Kuramoto, Hirofumi Mori, Y. Miura dan Masaaki Ohsawa serta pendamping dari mitra lokal Zaki dan Irwan Joe. Intinya, mempelajari kemungkinan peningkatan kapasitas bila dijalankan double-tracks dari Lahat – Palembang.

Sumber : KALOG / Foto RAM

[English Free Translation]

Monday (17/01) we had guests from Japan on behalf JICA. The main purpose, to study the possibility of increasing rail freight capacity from Lahat - Palembang.

[KU-016/2012] Keppres Tim Evaluasi Kontrak Tambang Terbit

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Evaluasi Kontrak Karya Batubara dengan menunjuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim tersebut.

Melalui Keppres No.3/2012 yang menjadi dasar hukum dari pembentukan  tim tersebut, disebutkan, pertama, tugas Tim Evaluasi, meliputi tugas melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan TAMBANG.

Kedua, menetapkan langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara. Hal itu untuk menjadi dasar dalam posisi pemerintah untuk  melakukan renegoisasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Ketiga, menetapkan langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara terhadap pengelolaan dan pemurnian mineral dan batubara.

“Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan  tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu  apabila diperlukan,” bunyi poin keempat Keppres No. 3/2012 itu,  sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, hari ini (13/01).

Presiden Yudhoyono telah menunjuk pendamping Hatta untuk duduk di Tim Evaluasi, yaitu Menteri ESDM Jero Wacik menjadi Ketua Harian merangkap anggota, serta anggota tim yang terdiri atas Menkeu Agus Martowardoyo dan Mendagri Gamawan Fauzi.

Kemudian  Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menperin MS. Hidayat, Menperdag Gita Wiryawan, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Seskab Dipo Alam, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Kepala BKPM. Untuk posisi sekretaris tim diberikan kepada Dirjen Mineral dan Batubara Thamrin Sihite.

Menurut Sekretariat Kabinet, dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi dapat melibatkan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.

"Tim Evaluasi juga dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi," ungkap Sekretariat Kabinet dalam rilisnya tersebut.

Dalam hal ini, lanjutnya, Tim Evaluasi sudah bertugas sejak ditetapkannya Keppres No. 3/2012 sampai dengan Desember 2013. (Bsi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 13.01.12.

[English Free Translation]

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) formed Evaluation Team Coal Contract and appointed Coordinating Minister Hatta Rajasa became head of the team. Legal basis of this evaluation team building through Presidential Decree No.3/2012.