[KU-148/2011] Penghitungan Pajak Batu Bara Ada Indikasi Pelanggaran

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan adanya indikasi pelanggaran pada perhitungan pajak batu bara dikarenakan biaya cost recovery ditentukan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.

Prof. Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkapkan penghitungan cost recovery perusahaan minyak dan gas diatur oleh pemerintah. Cost recovery batu bara ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Padahal cost recovery adalah unsur penting dalam penghitungan pajak yang akan dibayarkan kepada negara. 

"Kalau BP Migas cost recovery migas ditentukan sama BP migas, batu bara kan dewe [sendiri], makanya bisa terjadi penyimpangan apa lagi kalau mengawasinya tidak benar," ujarnya ketika ditemui di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta hari ini.

Dia menyatakan cara penghitungan pajak adalah pendapatan dikurangi dengan cost recovery. Apabila cost recovery ditentukan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan maka kemungkinan adanya penyelewengan semakin besar.

"Orang mau ngakalin pajak gampang, pajak itu tinggal revenue dikurangi cost recovery, akali saja produksinya, akali saja price-nya, akali saja cost recovery supaya pajak minimal," ujar Widjajono.

Dia mengakui pengawasan terhadap pertambangan batu bara lebih sulit karena manajemennya berada di tangan perusahaan dengan sistem kontrak karya. Hal ini berbeda dengan perusahaan minyak dan gas yang manajemennya berada di tangan pemerintah sehingga mudah untuk diawasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, jelasnya, Dirjen Pajak harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan menerjunkan pengawas pajak yang lebih mengerti hal bersifat teknis. Hal ini penting agar pengawas pajak dapat mengetahui perhitungan produksi dengan lebih detail sehingga tidak akan dibohongi oleh perusahaan. (17)

Sumber : Bisnis Indonesia, 14.11.11.

[English Free Translation]

Ministry of Energy and Mineral Resources (Indonesian : ESDM) found indications of violations of the coal tax calculation due to the cost recovery fee is determined solely by the company concerned.

[KU-147/2011] Potensi Gas Metana Batu Bara Diyakini Cukup Besar

JAKARTA - Badan Pelaksana Migas (BP Migas) menyatakan potensi gas methana batubara di Indonesia mencapai 400 triliun cubic feet (TCF), lebih besar dibandingkan cadangan gas bumi yang hanya 200 TCF.

"Cadangan gas metana batubara atau coal bed methane itu tergolong besar hingga 400 TCF, dari jumlah tersebut, Virginia Indonesia Company sudah memiliki sepertiga lapangan CBM. Bandingkan dengan total cadangan gas bumi yang hanya sekitar 200 TCF," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, baru baru ini.

Dari jumlah total cadangan CBM itu, BP Migas mengaku baru Lapangan Sanga-Sanga milik Virginian Indonesia Company yang sudah memproduksi menjadi gas untuk bahan bakar pembangkit PLN. Meskipun jumlahnya masih satu mmscfd, pada tahun 2014 volume produksinya ditargetkan meningkat menjadi 10 mmscfd.

Gde menambahkan, saat ini ada beberapa perusahaan yang juga mengembangkan gas methana batubara yakni PT Medco Energi International Tbk. PT Energi Pasir Hitam Indonesia serta British Petroleum. Beberapa kontrak pengembangan, kata Gde sudah ditandatangani tetapi realisasi produksi CBM-nya masih relatif kecil dan belum bisa dikomersialisasikan.

Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi berharap Kementerian ESDM dan Pemda mendorong pengembangan energi baru terbarukan melalui Bada Usaha Milik Daerah, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah. aan/E-12

Sumber : Koran Jakarta, 08.11.11.

[English Free Translation]

Badan Pelaksana Migas (BP Migas) said the potential for coal methane gas in Indonesia reached 400 trillion cubic feet (TCF), is greater than natural gas reserves are only 200 TCF.

[KU-146/2011] APBI : Produksi Batu Bara RI 380 Juta Ton Di 2012

JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyatakan optimis jika produksi batu bara di Indonesia bisa mencapai 380 juta ton pada 2012.

"Bisa lebih dong dari target 2012, karena tahun ini saja (2011) kita bisa capai 360 juta ton jadi tahun depan bisa diantara 370-380 juta ton," kata Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Adapun target tersebut tercatat lebih tinggi sekira 14,4 persen dibanding target dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sebesar 332 juta ton dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Presentase Minimal Penjualan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012.

Dikatakannya, rendahnya target dari pemerintah lantaran Kementerian ESDM hanya menghitung hasil produksi batu bara dari perusahaan tambang yang terdaftar di Pemerintah Pusat dan Izin Usaha pertambangan (IUP) besar. Sedangkan, Kuasa Pertambangan (KP) skala kecil yang tidak terdaftar tidak dihitung.

"Yang terdaftar di pusat sekitar 80 persen dari total. Daftar Keputusan Menteri, itu belum semua, padahal ada ratusan perusahaan tapi belum semua terkena kewajiban DMO (Domestic Market Obligation/kebutuhan dalam negeri)," tandasnya. (wdi)

Sumber : OkeZone, 12.09.11.

[English Free Translation]

Indonesia Coal Mining Association (APBI) expressed optimism if coal production in Indonesia could reach 380 million tons in 2012. Wooow amazing !

[KG-145/2011] KD1 Dari KAI

PALEMBANG: Selama ini yang kita kenal hanya kereta penumpang dan kereta barang saja. Ternyata inovasi dan tuntutan jaman, mengubah pola pemikiran petinggi kereta api (KA) untuk  melakukan perubahan dan berinovasi.

Buktinya, logo sudah berganti, bukti keseriusan komitmen manajemen. Kini, langkah selanjutnya meneruskan tujuan dan cita-cita KAI dari tingkat atas hingga ke level bawah, agar proses sosialisasi berlangsung dengan baik.

Beberapa waktu lalu, pas jalan-jalan di stasiun KA Kertapati, kebetulan kami melihat kereta putih bersih dan pastinya bukan untuk penumpang biasa nih – pikir editor sepintas. Ternyata kereta yang dikenal dengan kode "KD1" ini, untuk disewakan bagi keperluan bisnis.

Bila melihat penampilan fisiknya, di bagian badan KA ada tulisan Sriwijaya, nama kerajaan yang mengangkat kebesaran wilayah Palembang dan Sumatera Selatan ke kancah percaturan nasional, regional maupun internasional.

Didalamnya kami sempat melihat-lihat ada fasilitas ruang meeting lengkap, ber-AC dan di ruang sebelah ada ruang karaoke agar sepanjang perjalanan tidak membosankan serta bisa melihat-lihat pemandangan.

KD1 sejauh ini dipakai diwilayah Sumatera Selatan hingga Lampung dan Linggau. Bila ada yang berminat silahkan hubungi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) area Sumatera Selatan. Harga sewa, silahkan dinego langsung.

Sumber : KALOG / Foto : RAM.

[English Free Translation]

PT. KAI has a special train called the "KD1" and intended to rent out for business purposes. Interesting ?

[KU-144/2011] 'Subsidi Solar KA Barang Untuk Tekan Biaya Logistik Nasional'

JAKARTA: Pemerintah memperhitungkan kebutuhan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi kereta barang yang akan membebani APBN 2012 sekitar Rp150 miliar. Permintaan PT. Kereta Api tersebut dikabulkan guna menurunkan biaya logistik.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menuturkan pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, dari posisi saat ini sekitar 14%  terhadap biaya produksi menuju level yang lebih rendah dari 10%.

Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah memberikan subsidi BBM solar terhadap kereta barang guna meningkatkan penggunaan moda transportasi kereta dan mengurangi beban angkutan jalan darat.

"Angkutan kereta api barang yang minta subsidi akan diberikan, toh cuma Rp150 miliar saja," ujarnya ketika ditemui di kantornya hari ini.

Dia menyadari bahwa kebijakan subsidi tersebut akan berimplikasi terhadap postus APBN 2012, sehingga Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo harus mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan DPR.

"Jadi jangan lihat Rp150 miliar-nya, tapi efeknya mengurangi beban jalan raya karena [angkutan barang] beralih ke kereta api, sehingga kompetisi tumbuh," tegas Hatta.

Menurutnya, penerapan kebijakan subsidi bahan bakar tidak boleh diskriminatif terhadap moda transportasi tertentu. Termasuk untuk angkutan barang kereta api, yang hampir semua negara menyubsidinya.

"Intinya volume BBM bersubsidi yang 40 juta kilo liter [di APBN 2012] harus dijaga, tidak boleh melejit. Jadi kalau memberikan tambahan subsidi  bagi kereta barang, harus ada [jenis subsidi BBM lain] yang ditekan," jelasnya. (sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 28.11.11.

[English Free Translation]

Government subsidized budget into account, the needs of fuel oil diesel for freight trains that will burden the state budget of about IDR 150 billion in 2012. Demand of PT. KAI is granted, in order to reduce logistics costs.