[KU-175/2021] BPJPH Diminta Tingkatkan SDM Untuk Pelayanan Sertifikasi Halal

 

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, dengan diterbitkannya aturan baku seperti dalam PMK tersebut terbilang bagus, sehingga jelas berapa tarif yang dikenakan untuk layanan sertifikasi halal tersebut.

"PR nya tentunya pertama di SDM dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh BLU tersebut, apakah memadai atau tidak untuk mengkaver semua layanan yang dicantumkan, dan kedua di pengawasan pelaksanaannya," ujar Ajib saat dihubungi, Selasa (15/6).

Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki mengatakan, anggaran sertifikasi halal usaha mikro dan kecil (UMK) belum dapat direalisasikan. Hal ini karena rancangan peraturan menteri agama tentang sertifikasi halal bagi UMK masih tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Tentang program sertifikasi halal bagi UMK, ini merupakan program prioritas pemerintah dan merupakan amanat dari UU cipta kerja dan juga PP nomor 39/2021. Harus dilakukan bahwa mekanisme pernyataan halal oleh pelaku UMK dengan biaya Rp 0 atau gratis," ujar Mastuki dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (14/6).

Adapun pelaku UMK yang berhak menerima program ini adalah pelaku UMK yang secara kriteria telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pernyataan halal oleh pelaku usaha ini proses pemeriksaan produknya tidak dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal (LPH). Akan tetapi dilakukan melalui skema pendampingan proses produksi halal (PPH).

"Pendamping PPH tersebut adalah sebagai penanggungjawab dan memastikan bahwa segala bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan oleh UMK adalah halal dan telah sesuai syariat islam," ujar dia.

Setelah proses pendampingan PPH selesai, maka dokumen pernyataan halal pelaku UMK termasuk dokumen pendampingan PPH nya diajukan ke komisi fatwa setelah terlebih dahulu melalui verifikasi BPJPH.

Mastuki mengatakan, isu yang dihadapi BPJPH saat ini salah satunya mengenai digitalisasi layanan untuk kemudahan semua layanan yang dilaksanakan oleh BPJPH. Meliputi sertifikasi dan registrasi halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, pelatihan auditor halal, pelatihan penyelia halal, pengawas halal dan pelatihan pendamping PPH untuk UMK. Termasuk di dalamnya layanan kerjasama bidang halal baik dalam maupun luar negeri.

"Digitalisasi layanan menghubungkan berbagai sistem informasi dan aplikasi dari pemangku kepentingan halal yang lainnya. seperti LPH, Komisi Fatwa MUI, Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, asosiasi, national halal value chain, seperti kawasan industri halal, logistik halal dan port halal dan sebagainya," terang dia.

Mastuki menyebut, BPJPH mengelola big data dari database pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri. "Karena itu kami membutuhkan pengelolaan data yang canggih dengan data center yang bagus dan koneksi data yg luar biasa besar," ucap dia.

Kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengenai pembentukan organ badan layanan umum (BLU). Dengan telah disahkanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2021 tentang tarif layanan BLU BPJPH maka tahun 2021 ini BPJPH akan melakukan pembentukan organ atau struktur organisasi pengelolaan BLU. Terdiri dari pejabat pengelola BLU terdiri dari pimpinan BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

Kemudian, satuan pengawas internal BLU. Ketiga, Dewan Pengawas. Keempat pejabat pengembangan bisnis BLU.

"Sebagai tahap awal untuk membentuk organ atau struktur organisasi BLU, BPJPH melakukan sejumlah koordinasi secara intensif baik di internal kementerian agama maupun dengan kementerian terkait dan juga melakukan benchmarking ke lembaga yang menerapkan sistem keuangan yang menerapkan BLU," jelas dia.

Selanjutnya, Mastuki mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi halal di seluruh Indonesia dibutuhkan kantor perwakilan BPJPH di daerah. BPJPH telah mengusulkan pembentukan satker kantor perwakilan kepada Kemenpan RB melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama.

"Berdasarkan tugas dan kewenangan BPJPH perlu didukung struktur dan infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan tugas secara optimal. Rujukannya dalam pasal 5 uu 23/2014 dinyatakan bahwa BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Hal tersebut sesuai kebutuhan JPH (jaminan produk) di pusat dan daerah, sehingga perlu dan pentingnya BPJPH di daerah ini sebagai pelaksanaan JPH di daerah untuk memastikan pelayanan bisa berjalan secara efektif," tutur Mastuki.

Sumber : Kontan, 15.06.21.

[English Free Translation]

The government has issued the Minister of Finance Regulation number 57/PMK.05/2021 concerning Service Tariffs for the Public Service Agency for the Implementation of Halal Product Assurance at the Ministry of Religion.