Jakarta, CNBC Indonesia- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko Kementerian Keuangan
menggelar Forum Koordinasi
Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun
2020 dengan
tema
"Pembiayaan Produktif Mendukung APBN yang Berkualitas".
Kegiatan ini diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan media.
Kegiatan ini merupakan bagian
dari pengelolaan pembiayaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yakni
penyiapan Proyek SBSN 2021, Kick off pelaksanaan proyek SBSN TA 2020, dan
sekaligus penutupan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun
2019, secara bersama antara Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian dan Lembaga
(K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN.
Selanjutnya dalam acara ini
dilakukan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2020 oleh para
Pimpinan Unit Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN, pemberian penghargaan satker
pengelola proyek SBSN TA 2019 dengan kinerja terbaik oleh Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kepada para pimpinan
satker didampingi pejabat Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN.
Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman menyampaikan hal-hal terkait kinerja perekonomian
dan kebijakan fiskal terkini, serta peran penting SBSN sebagai sumber
pembiayaan APBN, termasuk dalam membiayai proyek infrastruktur yang
dilaksanakan oleh K/L.
Dia menjabarkan, total pembiayaan proyek SBSN tahun
2013-2020 sebesar Rp 118,26 triliun dengan
jumlah proyek sebanyak 2.939 di 8 K/L dan tersebar di 34 provinsi. Sektor utama
yg dibiayai antara lain jalur
kereta api dan stasiun perkeretaapian,
jalan dan jembatan, gedung PTN, PTKIN, Madrasah, Asrama Haji, KUA,
infrastruktur sumber daya air, serta Laboratorium.
"Pembiayaan proyek melalui
SBSN tersebut, menunjukkan angka yang meningkat dibandingkan tahun tahun
sebelumnya, baik itu dari jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai
pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun sebaran
satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan,"
ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis
(23/1/2020).
Pada 2019 pembiayaan proyek SBSN
sebesar Rp 28,34 triliun, meliputi 16 unit eselon I di 7 K/L untuk 619 proyek
yang tersebar di 34 provinsi. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp 27,35 triliun,
meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L untuk 728 proyek yang tersebar di 34
provinsi.
Adapun tahun ini, pembiayaan
proyek melalui SBSN dialokasikan sebesar Rp 27,35 triliun. Jumlah K/L
pemrakarsa proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin banyak, meliputi 17 unit
eselon I di 8 K/L dari tahun sebelumnya hanya 16 unit eselon I di 7 K/L.
Sementara itu, cakupan proyek yang dibiayai juga semakin meningkat, mencapai
728 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
"Dalam menyiapkan proyek
2021 tim teknis Kemenkeu, Bappenas, dan K/L agar memperhatikan
kebijakan-kebijakan umum tersebut di atas dan mencermati aspek teknis terkait
dengan kesiapan pelaksanaan proyek SBSN tersebut. Sehingga proyek yang
diusulkan berkualitas dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga
sanggup memenuhi target output dan outcome yang ditetapkan," tegasnya.
Sumber : CNBC Indonesia,
23.01.20.
[English Free Translation]
The Directorate General of
Financing and Risk Management of the Ministry of Finance held a Coordination
Forum for the Preparation of the 2021 SBSN Project and a Kick Off for the
Implementation of the 2020 SBSN Project with the theme "Productive
Financing Supporting APBN".
No comments:
Post a Comment