TEMPO.CO , Jakarta: Ignasius Jonan, Direktur Utama
PT Kereta Api Indonesia, yang lama berada di bisnis keuangan, berhasil
melakukan berbagai perbaikan di tengah banyak keterbatasan, terutama dana.
Salah satu yang penting adalah biaya perbaikan prasarana dan pengoperasian
prasarana kereta api (infrastructure maintenance and operation, IMO).
Seharusnya biaya ini ditanggung negara sebagai bentuk pelayanan publik.
Prasarana meliputi rel, sinyal, dan stasiun.
Landasan pemberian subsidi itu adalah Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Negara. Namun, sejak 2010, subsidi IMO tak menetes.
Pada 2012, KAI meminta Rp 1,5 triliun. Tak dikabulkan. Untuk 2013, mereka mengajukan Rp 1,7 triliun. Lagi-lagi mentah. “Enggak ada penjelasan dari pemerintah,” kata Jonan kepada Tempo, Selasa malam dua pekan lalu, di ruang VIP Pintu Timur Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. “Saya sudah bertanya kepada Menteri Perhubungan.” Jonan mengaku tak jadi masalah jika pemerintah menyetop subsidi. “Tapi dihapus dulu undang-undangnya.”
Anggaran Rp 1,7 triliun tadi, ia menerangkan, untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang. KAI menangani pengoperasian kereta jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL), seperti Commuter Line Jabodetabek. Kalau ingin ditingkatkan, misalnya membuat prasarana yang bagus dan semua stasiun semegah Gambir, dibutuhkan Rp 2,5 triliun per tahun. Ada 580 stasiun di seluruh Indonesia, 60 di antaranya di Jabodetabek.
Akhirnya KAI membiayai sendiri pengelolaan prasarana menggunakan keuntungan perusahaan. Perbaikan bidang lain, seperti pengelolaan kereta Commuter Jabodetabek, apa boleh buat, melambat dari target.
Apalagi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 menugasi KAI menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar Jabodetabek. “Saya tak mau mengemis,” katanya.
Jonan menjadi salah satu dari enam "CEO BUMN Pilihan Tempo 2012".
Landasan pemberian subsidi itu adalah Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Negara. Namun, sejak 2010, subsidi IMO tak menetes.
Pada 2012, KAI meminta Rp 1,5 triliun. Tak dikabulkan. Untuk 2013, mereka mengajukan Rp 1,7 triliun. Lagi-lagi mentah. “Enggak ada penjelasan dari pemerintah,” kata Jonan kepada Tempo, Selasa malam dua pekan lalu, di ruang VIP Pintu Timur Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. “Saya sudah bertanya kepada Menteri Perhubungan.” Jonan mengaku tak jadi masalah jika pemerintah menyetop subsidi. “Tapi dihapus dulu undang-undangnya.”
Anggaran Rp 1,7 triliun tadi, ia menerangkan, untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang. KAI menangani pengoperasian kereta jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL), seperti Commuter Line Jabodetabek. Kalau ingin ditingkatkan, misalnya membuat prasarana yang bagus dan semua stasiun semegah Gambir, dibutuhkan Rp 2,5 triliun per tahun. Ada 580 stasiun di seluruh Indonesia, 60 di antaranya di Jabodetabek.
Akhirnya KAI membiayai sendiri pengelolaan prasarana menggunakan keuntungan perusahaan. Perbaikan bidang lain, seperti pengelolaan kereta Commuter Jabodetabek, apa boleh buat, melambat dari target.
Apalagi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 menugasi KAI menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar Jabodetabek. “Saya tak mau mengemis,” katanya.
Jonan menjadi salah satu dari enam "CEO BUMN Pilihan Tempo 2012".
Berita terkait, simak [KU-307/2012] Nama Jonan
Identik dengan Transformasi di KAI dan [KU-292/2012] PT KAI BUMN
Terbaik 2012.
Sumber : Tempo, 25.12.12.
[English Free Translation]
Ignasius Jonan, President Director of Indonesian
Railways Corp. or PT Kereta api Indonesia (KAI), he has good carreer in the
financial business, managed to do a variety of improvements in the many
limitations, especially funding. Prominent among them is the cost of
infrastructure improvements and operating railway infrastructure
(infrastructure maintenance and operation, IMO). Should these costs borne by
the state as a form of public service. Infrastructure includes the tracks,
signals and stations.
No comments:
Post a Comment