JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengeluarkan kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pemberian izin pembukaan tambang batubara. Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, moratorium tersebut akan diterapkan sembari Kementrian ESDM membereskan masalah tumpang tindih pemberian izin batubara seperti yang dikaji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sementara rencananya seperti itu, artinya diberesin dulu tumpang tindih tidak karuan itu, nah sesudah itu dilihat lagi," kata Widjajono di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/11/2011).
Kajian KPK menemukan adanya lebih dari 4000 izin perusahaan tambang yang bermasalah. Tumpang tindih izin pembangunan tambang yang umumnya diberikan oleh kepala-kepala daerah tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus memperburuk iklim investasi. Widjajono mengatakan, pihaknya akan segera memulai moratorium ini sekaligus segera menyusun action plan atas kajian KPK tersebut.
"Secepatnya, jangan ngapa-ngapain dulu lah sebelum ini beres," katanya.
Dia juga menjelaskan, ada tiga jenis kasus tumpang tindih pemberian izin. Pertama, izin yang sudah diberikan kepada suatu perusahaan batu bara kemudian diberikan lagi kepada perusahaan lainnya. Kedua, tumpang tindih pemberian izin batubara sekaligus izin tambang mineral lain seperti emas atau tembaga. Ketiga, tumpang tindih terkait wilayah tambang yang diizinkan.
"Ada bupati enggak ngerti batasan wilayahnya mana, kemudian diberi lagi izin sama bupati (wilayah) yang sebelahnya," kata Widjajono. Untuk kasus yang ketiga, katanya, banyak terjadi di daerah pemekaran.
Sumber : Kompas, 14.11.11.
[English Free Translation]
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) plans to issue a moratorium or temporary discharge permits for opening of coal mines.
No comments:
Post a Comment