Saturday, December 31, 2011

[KU-001/2012] Renegosiasi Tambang Capai Dua Titik Temu

JAKARTA : Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association / IMA) menyatakan dua dari tiga poin utama yang dibahas dalam renegosiasi kontrak tambang sudah menemui titik temu.

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan kedua poin tersebut yakni luas wilayah dan penerimaan negara. Sementara itu untuk poin ketiga yakni perpanjangan kontrak, diperkirakan tidak terlalu sulit pembahasannya dan segera akan menemui titik temu.

“Kami akan maju untuk renegosiasi luas wilayah mengacu pada pasal 171 UU Minerba No.4 Tahun 2009. Permasalahan luas wilayah ini sudah solved sekitar satu setengah bulan yang lalu,” ujarnya dalam satu acara diskusi, hari ini.

Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan pasal 171 UU Minerba sebagai regulasi bagi penyesuaian 42 Kontrak Karya (KK) dan 76 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang ada di Indonesia.

Pasal 171 ayat 1 UU Minerba berbunyi pemegang KK dan PKP2B harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak hingga jangka waktu berakhirnya kontrak, untuk mendapat persetujuan pemerintah. Kemudian ayat 2-nya berbunyi, jika ketentuan itu tidak terpenuhi, luas wilayah tambang yang telah diberikan akan disesuaikan dengan UU ini.

Semula dalam pasal 53 UU Minerba disebutkan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektar. Saat ini, menurut Syahrir, pemerintah sudah melunak dengan menyetujui bahwa luas wilayah diberikan sesuai dengan kelayakan ekonomi proyek tambang tersebut dan tidak terpatok pada 25.000 hektar.

“Misalnya kelayakan ekonominya butuh luas wilayah 70.000 hektar, sedangkan UU menyebut 25.000 hektar, ini yang tidak ketemu. Tapi sekarang masalah ini sudah solved, nanti luas wilayah berdasarkan kelayakan ekonomi,” ujarnya.

Syahrir mengatakan di sinilah peluang pemerintah untuk mengontrol kelayakan ekonomi usaha tambang tersebut berdasarkan rencana jangka panjangnya. Meski demikian, kesepakatan yang dicapai antara pengusaha tambang dan pemerintah itu masih secara informal. Saat ini IMA masih menunggu terbitnya aturan tertulis dari pemerintah.

Sementara itu terkait poin kedua yakni penerimaan negara, pemerintah sudah sepakat untuk memberlakukan prevailing law dan mencabut nailing down. Hal ini berarti pemerintah sepakat untuk memberlakukan aturan yang ada saat ini dan mencabut aturan yang berlaku pada saat suatu kontrak tambang ditandatangani.

IMA menyatakan ketentuan tentang penerimaan negara sesuai pasal 169 huruf c bertentangan dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Syahrir, saat ini pemegang KK/PKP2B ada yang masih membayar Pajak Badan sebesar 35%, sedangkan dalam UU 36/2008 sebenarnya sudah turun menjadi 28%.

Menurutnya, jika nailing down tetap diberlakukan, maka PP No.45 Tahun 2003 tentang tarif royalti tidak bisa diberlakukan. Sebaliknya jika nailing down tidak diberlakukan dan pemerintah menggunakan prevailing law, penerimaan negara dari Pajak Badan memang pasti akan turun.

“Tapi pemerintah bisa saja mengeluarkan peraturan perundangan baru yang mencegah penurunan penerimaan negara. Saya dapat info bahwa Pak Bambang Brodjo [Kepala BKF] bisa terima kalau diberlakukan prevailing law,” ujarnya.

Saat ini seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus membayar 26 jenis pajak plus PNBP. Angka tersebut setara hampir 30% pendapatan kotor perusahaan. Selain pajak, perusaaan tambang juga berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Sumber : Bisnis Indonesia, 26.12.11.

[English Free Translation]
Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association / IMA) said two of the three main points discussed in the renegotiation of mining contracts already seeing common ground. In this occasion, we'd like to wish you a "Happy New Year 2012".

Friday, December 30, 2011

[KG-159/2011] Foto-foto Kenangan Di Tahun 2011

PALEMBANG: Banyak kisah dan kenangan selama tahun 2011. Ada canda, tawa, suka, duka, serius, humor, semua berpasangan dan berikut ini momen-momen yang diambil selama KALOG dan mitra kerja berkarya selama ini.

Jangan melihat sisi negatif dari penampilan dibawah ini. Kebetulan sang fotografer punya sikap usil sehingga jarang-jarang juga yang difoto tahu bahwa dirinya sedang diabadikan. Sekali lagi, tidak ada maksud terselubung kecuali menampilkan apa adanya.

Fokus foto ngga cuma areal batu bara, bisa di setiap segmen kehidupan. Saat ngantuk, lelah, narsis, sok tahu, .... dan banyak lagi lah. Enjooooooy.


Sebelum menutup aktifitas tahun 2011, kami menghaturkan "SELAMAT TAHUN BARU 2012". Capai apa yang seharusnya kita dapatkan, buktikan dengan prestasi terbaik kita semua. Go Get 'Em.

Sumber : Dari Sana-sini.

[KG-158/2011] Kilas Balik BLOG KALOG SUMSEL 2011

[JAN] Uji coba pertama angkutan batubara dengan kereta api kontainer, mulai diresmikan per tanggal 08/01/2011 dari stasiun Suka Cinta (SCT) ke stasiun Kertapati (KPT), Palembang. Peresmian ini menandai babak baru angkutan batubara swasta, yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan pelat merah.


[FEB] PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan menyiapkan dana Rp2,7 triliun untuk memperbesar kapasitas dermaga dan pelabuhan yang dimiliki guna menunjang peningkatan kinerja perseroan dalam pengangkutan batu bara. Direktur Utama PTBA Sukrisno mengatakan dana sebesar Rp2,7 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2013.

[MAR] PT Kereta Api Indonesia akan menambah sekitar 2.000 tenaga kerja untuk memperkuat lini bisnis pengangkutan batu bara di Sumatra Selatan. Direktur Personalia dan Umum PT KA Joko Margono mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk kereta api pengangkut batu bara di Sumsel saat ini sebanyak 4.000 orang.

[APR] Sumatera Selatan akan dijadikan sebagai daerah pemasok bahan baku energi bagi pulau Sumatera dan sekitarnya. Ini memungkinkan karena Sumatera Selatan merupakan lumbung batu bara, gas, dan coal bed methan atau CBM. Itu ungkapan Menko Hatta Rajasa.

[MEI] Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI0, Ignasius Jonan mengunjungi CY KPT, disela-sela kesibukan meninjau stasiun Kertapati yang akan segera direnovasi dalam waktu dekat – guna menghadapi Lebaran dan SEA Games XXVI.

Untuk pertama kalinya, armada truk KALOG diterjunkan ke area pelabuhan Boom Baru, Palembang membantu memperlancar arus distribusi barang hingga end-users. Perkara supir, rata-rata berpengalama puluhan tahun di pelabuhan.

[JUN] Kegiatan KALOG terfokus di pelatihan dan pendalama materi handling batu bara bagi karyawan di lingkungan kerja KALOG, baik yang ada di Kertapai (KPT), Palembang maupun yang ada di Suka Cinta (SCT), Lahat. Maklum, aktifitas masih hidup-mati-hidup.

[JUL] Untuk pertama kalinya, dermaga Kertapati (KPT) yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kedatangan tongkan Arung Perkasa 6 untuk memuat batu bara keluar Sumatera Selatan. Selanjutnya, terserah pemilik barang ‘lah.

Pula untuk pertama kalinya, KALOG menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) I selama 2 hari, mulai tanggal 21-22 Juli 2011 di Jakarta. Perwakilan semua area hadir dalam pertemuan tersebut, membahas pencapaian Semester 1 dan proyeksi Semester 2 – 2011.

[AGS] Selama bulan suci Ramadhan, praktis semua kegiatan mernuansa religi dan semua pihak juga mematuhi segala aturan yang dikeluarkan, semisal larangan angkutan truk batu bara yang beroperasi antara Lahat ke Palembang.

[SEP] Pemerintah menegaskan mega proyek infrastruktur terintegrasi batu bara milik Grup Rajawali dan PT Bukit Asam Tbk di Sumatra Selatan senilai US$1,8 miliar akan tetap jalan.

Uji-coba Conveyor Belt milik PT Kereta Api Logistik (KALOG) di Kertapati mulai dioperasikan. Kapasitas yang dimiliki sekitar 700 hingga 1.000 ton per jam batu bara yang bisa dinaikkan ke tongkang, dari lokasi stockpile.

[OKT] PT Adaro Energy Tbk membeli saham PT. Servo Meda Sejahtera (SMS) sebesar 35% dengan nilai Rp 200 milyar serta meningkatkan saham di PT Bukit Enim Energy (BEE) senilai USD 46 juta.

Menjelang perhelatan SEA Games XXVI di Palembang, SPBU antara Palembang hingga Lahat kesulitan mendapat pasok BBM, baik bensin hingga solar. Ditumpuk siapa ya ? Oh,  ada operator taxi baru, yng buka cabang di Palembang, namanya Blue Bird Taxi.

[NOV] Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan olah raga bertaraf internasional, SEA Games XXVI / 2011 di Palembang (ssst, berbagi dengan Jakarta). Kegiatan akbar ini berlangsung mulai tanggal 11/11/11 hingga 22/11/11. Acara ini dinilai sukses dan mendulang banyak Rupiah (Rp) di industri jasa turisme dan kuliner Sumsel, saat SEA Games berlangsung.

Info penting juga. Permohonan peninjauan kembali (PK) Tata Usaha Negara (TUN) nomor 109 PK/TUN/2011, oleh Bupati Lahat terhadap PT Bukit Asam (BA), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Begitu juga putusan PK perdata, dengan nomor perkara 405 PK/PDT/2011, ikut dikabulkan.

Putusan PK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat menjadi landasan Pemkab Lahat dan perusahaan swasta mengelola batubara di wilayah yang disengketakan.

[DES] Semakin banyak investor dan buyer yang mengunjungi KPT, terutama menjelang tahun baru untuk transaksi kontrak baru he he he. Dipastikan juga, hasil pertemuan 4 (empat) menteri, bahwa kereta api (KA) barang mendapat subsidi BBM. Bravo !

Sumber : Diolah RAM, dari mana-mana.

Wednesday, December 28, 2011

[KU-157/2011] Bisa Pakai APBD Untuk Bayar Utang SEA Games

PALEMBANG – Utang biaya pembangunan tiga venues SEA Games XXVI (lapangan tembak, stadion atletik dan aquatic stadium) Rp 324,9 miliar bisa dibayar menggunakan dana APBD 2012. Hal ini dijelaskan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin SH dalam tanggapan Gubernur pada rapat paripurna DPRD Sumsel, kemarin.

“Kementerian Dalam Negeri telah membuat surat dukungan kepada Gubernur Sumsel bahwa penganggaran dana untuk membayar utang tiga venues itu dapat dialokasikan pada APBD 2012,” ucapnya. Terbitnya surat Kemendagri ini menindaklanjuti surat dari Kemenpora dan Kemenkeu yang intinya menyatakan kalau kekurangan dana pembayaran pembangunan venues tidak lagi dianggarkan dalam APBN 2012.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kesra pada 13 Desember lalu telah mengirimkan surat kepada ketiga kementerian tersebut dengan tembusan ke Presiden dan Wapres RI serta Gubernur Sumsel. Surat dari Kemenko Kesra itu merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi sebelumnya yang melibatkan 13 kementerian.

“Berbagai upaya tersebut kami lakukan untuk menghindari adanya persoalan hukum  ke depan terkait penganggaran dan pembayaran utang ini dengan dana APBD,” cetus Alex. Terkait rekening belanja yang akan digunakan, pemprov siap bersama DPRD meneliti dan mempelajari kemungkinan yang ada agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depannya.  

Alex membeberkan, munculnya utang Rp324,9 miliar untuk tiga venues ini bermula dari mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlit. Jumlah dana yang terkumpul per 17 Oktober melalui rekening kas umum daerah, baru Rp36,1 miliar. Namun, masih ada potensi bertambah karena sejumlah sponsor menyatakan siap membantu Rp42,5 miliar  dan 550 ribu dolar.

Saat itu, dari APBN telah diterima Rp75 miliar untuk kolam renang. “Tapi memang, kekurangan dana yang harus ditutupi Rp 324,9 miliar. Namun, dengan gencarnya pemberitaan negative menyebabkan banyak sponsor yang menunda, mengurangi bahkan menarik diri dari kesediaan semula memberikan bantuan dalam pembangunan venues di Jakabaring Sport City (JSC),”bebernya.

Mengantisipasi kekurangan dana ini, pemprov Sumsel sudah mengajukan tambahan dana untuk tiga venues tersebut ke APBN Rp200 miliar. Namun, nyatanya dana itu tidak dapat direalisasikan. Tanpa jaminan, pihak PT Prambana Dwipaka tidak mau melanjutkan pekerjaan ketiga venues.

“Saat itu, saya sebagai gubernur harus buat keputusan dan mengambil resiko. Kami katakan, kekurangan dana akan dibayar melalui APBD. Kalau tidak begitu, SEA Games tidak akan terlaksana dan sukses seperti yang telah terjadi. Tidak ada niat kami menempatkan anggota DPRD Sumsel pada kondisi dan situasi yang berdampak pada masalah hukum karena kami pun tidak mau itu terjadi,”cetusnya.

Karenanya, Gubernur Sumsel telah berkirim surat kepada pimpinan DPRD yang intinya ingin agar dana Rp 324,9 miliar bisa dianggarkan dalam APBD 2012. Gubernur juga berkirim surat meminta saran dan pendapat hukum dari Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Mendagri dan Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Mendagri menjawab melalui suratnya, mensyaratkan pemprov Sumsel untuk meminta kepastian kepada instansi  yang berwenang sehingga dana pembayaran pekerjaan venues di Jakabaring dapat dianggarkan dalam APBD 2012. Pada 6 Desember, Gubernur Sumsel sebagai tindak lanjut dari jawaban Mendagri itu berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI.

Surat itu ditembuskan kepada Menpora, Mendagri, dan Menko Kesra. Pada 9 Desember, dilakukan rapat koordinasi dihadiri 27 orang dari 13 kementerian dan lembaga yang dipimpin plt Sekretaris  Menko Kesra. Hasil rapat itulah dikirimkan oleh Menko Kesra kepada tiga kementerian, Presiden dan Wapres RI.

”Mudah-mudahan, dengan ini kita bersama dengan DPRD Sumsel bisa segera membahas anggaran itu sebelum APBD 2012 disahkan, apalagi payung hukumnya sudah ada. Dalam waktu singkat, kita tuntaskan ini,”tutur Alex. Ada pemandangan sedikit beda dalam paripurna kemarin.

Seluruh pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumsel ramai-ramai hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel tersebut. Di luar gedung dewan, ada dua aksi demo. Aksi dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sumsel yang menyuarakan tiga aspirasi.

Mereka menolak dana pembayaran utang Rp 324,9 miliar dianggarkan dalam APBD Sumsel 2012. ”SEA Games adalah hajatan negara karena itu pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Kami menagih janji Gubernur yang mengatakan pelaksanaan SEA Games tidak menggunakan dana APBD Sumsel,”tegas koordinator aksi, Dian Sandi.

Aksi lain dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi RI, yang mengungkap dugaan suap miliaran rupiah dalam penerimaan CPNS Muba melibatkan oknum anggota DPRD Sumsel. ”Aspirasi anda kami terima. Bantu kami mencari buktinya. Kalau betul terlibat, kita dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel akan bertindak tegas,”ungkap Nasrun Madang, Ketua BK DPRD Sumsel.(46)

Sumber : Sumeks, 16.12.11.

[Engish Free Translation]
Debt cost of construction of three venues SEA Games XXVI (the shooting, athletics stadium and the aquatic stage) Rp 324, 9 billion can be paid using budget funds in 2012. It is described the Governor of South Sumatra, H Alex Noerdin SH in response to the Governor of South Sumatera DPRD plenary meeting.

Tuesday, December 27, 2011

[KU-156/2011] Milawarma Pimpin Bukit Asam

JAKARTA: Posisi Sukrisno sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi digantikan oleh Milawarma yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Produksi perseroan.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini.

Direktur Utama PTBA yang baru terpilih Milawarma mengatakan jabatan itu mulai berlaku efektif hari ini, sejak ditutupnya RUPSLB.

Selain pergantian Direktur Utama, sejumlah susunan direksi baru adalah Achmad Sudarto sebagai Direktur Keuangan sekaligus merangkap jabatan lamanya yakni Sekretaris Perusahaan.

Untuk posisi Direktur Pengembangan Usaha diisi oleh Anung Driprasetio yang sebelumnya ditempati oleh Heri Supriyanto.

Maizal Gazali
yang sebelumnya menjabat Senior Manajer Sistem Manajemen Informasi PTBA ditetapkan sebagai Direktur SDM dan Umum. Terakhir, posisi Direktur Niaga diisi oleh Muhammad Jamil yang sebelumnya menjabat sebagai Senior Manajer Logistik PTBA.
Pada kesempatan yang sama Sukrisno berharap kinerja usaha BUMN tambang itu terus berkembang.

"Saya harap perkembangan PTBA terus berjalan. Saya juga senang karena pengganti dari internal sehingga bisa melanjutkan apa yang telah kami kerjakan," ungkapnya. (faa)

[English Edition] Milawarma Appointed To Lead Bukit Asam

JAKARTA: Milawarma has been appointed to be the new President Director of state coal miner PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, replacing Soekrisno.
 

The decision taken in extraordinary meeting of shareholders today.  Milawarma was previously responsible as Operating and Production Director.

The decision is effective today after the meeting, Milawarma said.

The board of director also changed. Ahmad Sudarto appointed as Finance Director and Corporate Secretary while Anung Driprasetio is now the Business Development Director, replacing Heri Supriyanto.

Maizal Gazali, previously served as Senior Manager of Information Management System was designated as Director of Human Resources and General Affairs, while Muhammad Jamil who was Senior Manager of Logistics is now the Commercial Director.
 

Sukrisno expected Bukit Asam's performance will keep growing. “I am happy since my successor is an internal officer thus he can continue what I have done. I hope the company’s growth will continue,” he said.

Sumber / Source : Bisnis Indonesia, 22.12.11.

Monday, December 26, 2011

[KU-155/2011] Objek Royalti Tambang Bertambah

JAKARTA: Pemerintah telah menambahkan komoditas mineral dan bahan galian tertentu yang dikenakan royalti dalam revisi Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2003.

Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan draf PP 45/2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku pada Kementerian ESDM, saat ini sudah tinggal ditandatangani oleh Presiden SBY.

“Sudah diparaf oleh Menteri Keuangan, tinggal ditandatangani oleh Presiden,” ujarnya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, hari ini.

Thamrin mengatakan ada perubahan besaran royalti bagi jenis-jenis mineral tertentu. Sayang ia enggan merinci hal itu lebih jauh.

“Ada yang royaltinya naik, ada yang tetap. Angka benarnya saya lupa,” ujarnya.

Selain itu, revisi PP 45/2003 juga menambahkan jenis-jenis mineral serta bahan galian lainnya yang selama ini belum dikenakan royalti, seperti misalnya palladium.

“Jadi ada penambahan komoditas, seperti palladium, tadinya ngga ada sekarang kami masukkan ke komponen royalti. Ada mineral-mineral jarang yang kami masukkan ke situ,” ujarnya.

PP 45/2003 diantaranya mengatur penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti untuk usaha pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang mencakup 38 jenis mineral serta bahan galian lainnya.

Misalnya saja, royalti untuk batu bara (open pit) dengan tingkat kalori = 5.100 KKal/Kg royaltinya ditetapkan sebesar 3% dari harga jual per ton, untuk kalori >5.100—6.100 KKal/Kg sebesar 5% dari harga jual per ton, serta untuk kalori >6.100 KKal/Kg sebesar 7% dari harga jual per ton.

Selanjutnya, untuk komoditas timah 3% dari harga jual per ton, tembaga 4% dari harga jual per ton, emas 3,75% dari harga jual per kilogram, dan perak 3,25% dari harga jual per kilogram.

Sumber : Bisnis Indonesia, 19.12.11.

[English Free Translation]
The government has added minerals and mineral commodities are subject to certain royalty in the revision of Government Regulation No.45 of 2003.

[KU-154/2011] Belanja Modal Bukit Asam Rp1,7 Triliun

JAKARTA: PT Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk (PTBA) mengalokasikan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1,7 triliun naik 30,77% dari tahun ini Rp1,3 triliun.

Direktur Utama PTBA yang baru saja terpilih Milawarma mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktutr perseroan dan kegiatan investasi rutin. Dana tersebut, lanjut dia, seluruhnya akan berasal dari dana kas internal.

Dia juga menegaskan jumlah capex tersebut tidak termasuk dengan alokasi dana untuk akuisisi ataupun pengembangan proyek seperti pembangunan listrik tenaga uap (PLTU).

“Capex kami tahun depan Rp1,7 triliun. itu untuk investasi rutin, dan keperluan pengembangan infrastruktur di luar akuisisi dan pembangunan PLTU. Dananya semua dari kas internal,” ujarnya, hari ini.

Dia mengatakan baru-baru ini perseroan bersama China Huadian Corporation (CHD) baru saja memenangkan tender pembangunan PLTU Mulut Tambang di Tanjung Enim Sumatera Selatan. Proyek yang rencananya dibangun pada tahun depan itu menghabiskan dana investasi sebesar US$1,59 miliar.

Dia mengatakan pendanaan itu sudah menjadi tanggung jawab CHD dan sama sekali tanpa memerlukan adanya jaminan dari pemerintah Indonesia. Dalam proyek itu perseroan menguasai 45% saham dan sisanya 55% dikuasai oleh CHD.

“Kalau pembangunan PLTU, itu sumber pendanaan biasanya kesepakatan kami dengan konsorsium yang bersangkutan. Seperti kemarin ini kami membangun PLTU 2x620 mw bersama CHD, pendanaan ditanggung oleh CHD,” paparnya. (Bsi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 22.12.11.

[English Free Translation]
Mining company PT Bukit Asam Tbk (PTBA) to allocate capital expenditure (capital expenditure / capex) amounted to Rp 1,7 trillion, up 30.77% of this year Rp 1,3 trillion.

Sunday, December 25, 2011

[KU-153/2011] Alex Noerdin, Gubernur Paling Bersinar Versi Markplus Inc.

JAKARTA: Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mendapat Anugerah The Best Regional Leader 2011 dari Markplus Inc, perusahaan marketing.

Salah satu pertimbangan pemberian anugerah itu kepada Alex Noerdin adalah keberhasilan Sumatera Selatan menggelar SEA Games ke-26 pada November lalu.

Penyerahan anugerah itu disampaikan langsung oleh CEO Mark Plus Michael Hermawan dan bersama pengusaha papan atas Murdaya Poo.

Dalam sambutannya, pendiri Markplus Inc, Hermawan Kertajaya, mengungkapkan institusinya memandang Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel memiliki kreativitas, inovasi, dan terobosan yang mampu mewujudkan visi menjadi kenyataan.

"Di balik keberhasilan pelaksanaan SEA Games itu ada sesosok Gubernur yang berandil besar, yaitu Alex Noerdin," ujar Hermawan pada acara penganugerahan itu seperti ditulis dalam siaran pers yang diterima Bisnis hari ini.

Dalam sambutan sebelum pemberian penghargaan tersebut, Alex Noerdin menceritakan bahwa begitu banyak orang yang tidak percaya Sumsel dapat menyelenggarakan SEA Games.

Alasannya adalah pada saat itu Sumsel belum memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk menyelanggarakan pesta olahraga sekelas SEA Games. "Tapi kami hanya punya satu modal, yaitu tekad dan semangat untuk berhasil."

Menurut Alex, SEA Games adalah sasaran antara Sumsel menuju sasaran utama yaitu menarik perhatian dan komitmen dunia internasioinal terhadap Sumsel.

Apabila Sumsel sanggup menyelanggarakan SEA Games, tambah Alex, artinya keamanan terbukti kondusif, infrastruktur cukup memadai, dan ada komitmen yang kuat dari rakyat dan pemerintah untuk menarik investor.

"Alhamdulillah dengan bantuan Pemerintah Pusat dan seluruh sumber daya yang ada kami berhasil menyelenggarakan Sea Games yang dibuka pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 setelah membangun infrastruktur hanya dalam 11 bulan, yang diikuti oleh 11 negara di Asean," ujar Alex.

Untuk menyelenggarakan SEA Games, Sumsel membangun kota olahraga berstandar dunia Jaka Baring Sport Center yang terdiri dari 22 venue yang berdiri diatas 325 hektare yang semula merupakan rawa-rawa.

Di kompleks olahraga yang hanya berjarak 2,5 kilometer dari jembatan Musi itu, terdapat stadium aquatic/kolam renang, stadion atletik, dan lapangan tembak yang termasuk terbaik di Asia.

Menurut Alex, saat ini Sumsel sedang membangun 170 km rel kereta api double track dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tanjung Api-Api dan jalan tol yang merupakan bagian dari 1.980 KM trans Sumatra Highway yang akan pararel dengan trans Sumatra Railway.

"Kami bersyukur bahwa nilai infrastruktur untuk membangun SEA Games bernilai lebih dari Rp 4 triliun, namun hanya 8%-nya yang berasal dari APBD Sumsel."

Dalam kesempatan itu, Alex juga mengajak para Investor untuk melakukan Investasi di Sumsel karena 48,5 % cadangan batu bara di Indonesia dimiliki oleh Sumsel.

"Gas kami menerangi Singapura, produksi minyak bumi Sumsel nomor tiga di Indonesia, dan 28% dari cadangan geotermal dunia ada di Sumsel," ujarnya.

Menurut dia, semua itu merupakan potensi yang luar biasa yang siap untuk dikelola oleh investor baik dari dalam dan luar negeri.

"Keberhasilan penyelenggaraan Sea Games, kami yakini menjadi bukti kesiapan kami menjadi tempat investasi terbaik di Indonesia." 

Sumber : Bisnis Indonesia, 16.12.11.

[English Free Translation]
South Sumatera Governor Alex Noerdin got the Best Regional Leader Award 2011 from MarkPlus Inc., a marketing firm. Congrats !

Friday, December 23, 2011

[KU-152/2011] Sopir Serbu Dermaga PT LKS

Banyuasin, Situs Hukum - Ratusan sopir diduga dari perusahaan batu bara di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), kemarin (21/12), sekitar pukul 14.00 WIB, mengamuk di dermaga stock batu bara PT Lambung Karang Sakti (LKS), Km 24, Kecamatan Tanjung Lago.

Massa membakar dan merusak camp karyawan, alat berat, tiga motor, mobil jip, tiga unit kantor, pos keamanan, timbangan, dan alat-alat kantor. Selain itu, uang Rp20 juta milik salah satu mekanik bernama Ngadiman juga hilang lantaran ia tinggalkan dalam camp.

Total kerugian ditaksir ratusan juta. Sebaliknya, para karyawan dan sopir PT LKS termasuk perusahaan batu bara lain yang memakai dermaga stock pile PT LKS langsung kabur melarikan diri dari amuk massa.

Diduga para pelakunya merupakan sopir dari perusahaan lain yang ada di kawasan Tanjung Api-Api yaitu PT CSS, OT BAW, dan PT SMJ yang berkisar 150 orang. Motifnya, diduga para sopir ini marah lantaran kemacetan panjang terjadi di Jl Tanjung Api-Api (TAA), persisnya berada di simpang Tiga dermaga PT LKS tersebut.

Belum lagi para sopir terpaksa menginap hingga tiga hari tiga malam karena simpang tiga dermaga tersebut mengalami kemacetan. Ditambah dari truk angkutan batu bara dari PT LKS memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan TAA karena akses menuju jalan dermaga rusak dan lambat.

Informasi yang dihimpun Sumatera Ekspres menyebutkan amuk massa diduga dipicu lantaran kemacetan di Jl TAA sekitar satu kilometer lebih dari simpang tiga dermaga PT LKS. Kemacetan dipicu oleh akses jalan menuju dermaga tersebut rusak parah sehingga truk-truk angkutan batu bara lambat melakukan bongkar muat ke penampungan yang ada di dermaga tersebut.

Selain itu, dermaga PT LKS digunakan pula oleh perusahaan batu bara lain di antaranya PT MAS, PT BAS, PT UMM, PT MME, PT Agros, PT Inayang, PT LCC, PT MER, dan PT Parlin. Dampaknya, jumlah kendaraan menuju ke dermaga bertumpuk hingga memenuhi badan jalan TAA.

Sementara itu, akses Jl TAA juga digunakan oleh angkutan-angkutan perusahaan lain di kawasan TAA. Akibatnya para sopir angkutan kesal lantaran terpaksa menginap. Ditambah biaya hidup mereka yang habis untuk biaya makan dan bahan bakar. Kemarahan para sopir tersebut diarahkan ke dermaga PT LKS yang diduga penyebab kemacetan tersebut.

Para sopir PT CSS, PT BAW, dan PT SJM itu hilang kesabaran dan mengambil tindakan sendiri. Mereka dengan menggunakan kayu balok dan senjata tajam langsung menuju dermaga.

Karyawan dari PT LKS yang melihat gelagat tersebut langsung kabur menyelamatkan diri. Ada yang naik tugboat, ada pula yang berenang ke dalam sungai menghindari amuk massa. Sementara massa langsung membakar dan merusak aset-aset yang ada di dermaga tersebut.

"Mereka datang ada yang bawa kayu sama sajam. Jadi kami langsung lari menuju tugboat. Saya hanya melihat motor saya dirusak dan dilempar ke sungai. Sementara satu teman saya terpaksa nekat menceburkan diri ke dalam sungai saat dikejar para sopir yang mengamuk tersebut," ujar Rizki (23), karyawan PT LKS bagian distibusi batu bara dari darat ke laut. Usai merusak aset-aset tersebut, massa kemudian membubarkan diri.

Saat ini aparat keamanan dari Polsek Tanjung Lago, Polres Banyuasin, Dishub Banyuasin anggota DPRD Banyuasin, serta pemerintah setempat terdiri dari Camat Tanjung Lago dan kades-kades, telah berada di lokasi kejadian untuk menenangkan suasana. Mereka bersama-sama mengatur arus lalu lintas di simpang tiga dermaga PT LKS yang menjadi pusat kemacetan.

"Tindakan para pelaku diduga lantaran akumulasi dari kekesalan terhadap PT LKS yang menyebabkan kemacetan di simpang tiga dermaga JL TAA ini. Namun kejadian ini sendiri masih dalam penyelidikan lebih lanjut," ujar Kapolres Banyuasin AKBP A Zaenuddin yang berharap ini agar permasalahan ini juga diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Kadishub Banyuasin, Supriadi, menjelaskan kalau akses TAA mengalami kerusakan akibat volume kendaraan yang melintasi jalan ini cukup ramai. Ditambah dengan beban muatan yang cukup berat. Setidaknya ada lima perusahaan besar yang memiliki dermaga di kawasan Kecamatan Tanjung Lago ini.

Wakil Ketua DPR Tingkat II Banyuasin, Arkoni serta anggota DPR Banyuasin dari Komisi III juga langsung mengecek kerusakan akibat amuk massa tersebut. Dijelaskannya kalau masalah ini merupakan akumulasi dari kekesalan sopir akibat jalan yang rusak dan macet.

Camat Tanjung Lago Ali Sadikin, didampingi Nasir, ketua Forum Komunikasi 15 Desa di Tanjung Lago mengatakan, akibat kemacetan jalan dan kerusakan di Jl TAA, Kecamatan Tanjung Lago tersebut, aktivitas transportasi, ekonomi, sosial, dan pendidikan warga Desa ikut kena imbasnya.

Belum lagi, ada informasi bahwa salah satu warga Desa yang hendak melahirkan meninggal di perjalanan saat menuju ke rumah sakit. Warga tersebut meninggal lantaran terjebak kemacetan di jalan.

Sumber: Sumeks, 22.12.11.

[English Free Translation]
Hundreds of drivers suspected of coal companies in the area of ​​Tanjung Api-Api (TAA), Wednesday (21/12), at around 14.00 pm, raged at the coal dock stock PT Lambung Karang Sakti (LKS), Km 24, Subdistrict Tanjung Lago. This coal stock belongs to H. Imron.

Thursday, December 22, 2011

[KU-151/2011] Asmara: Larangan Menambang Batu Bara Harus Diikuti Solusi

SRIPOKU.COM, MUARENIM - Deadline Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar terkait aktivitas penambangan batu bara liar hingga Januari 2012, diatngapi positif oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Batubara (Asmara), Herman.

Herman dalam pernyataannya kepada Sripoku.com, Sabtu (17/12/2011) menyatakan, pada intinya tidak keberatan adanya himbauan bupati untuk menghentikan tambang rakyat. Tetapi ia berharap, pemerintah jangan melarang saja namun juga memberikan solusi yang nyata sehingga masyarakat tidak menganggur dan menjadi penonton saja.

Menurut Herman, apapun itu bentuknya yang penting masyarakat diikutkan dalam menambang batu bara dan tidak berhenti menjadi penambang.

Mengenai ada rencana PTBA akan menampung hasil tambang rakyat ia mendukung. Selama ini, rakyat menambang sendiri harga jual batu bara hanya sebesar Rp 250 per ton. Namun jika dikoordinir oleh PTBA tentu akan lebih besar yakni sebesar Rp 580 ton.

“Jadi kami siap saja dan tidak menentang pemerintah. Dengan harga murah saja kami rakyat telah bisa menikmati hasilnya, apalagi jika dengan harga pasaran PTBA tersebut,” ujarnya.

Sumber : Sripoku, 17.12.11.

[English Free Translation]
Regent Muaraenim, Muzakir Sai Sohar give a time limit to illegal coal mining activity until January 2012. Positive response and appreciation, submitted by the Chairman of the Association of Coal Society (Asmara), Herman.

Tuesday, December 20, 2011

[KU-150/2011] Rakerpim KALOG 21-22/12/2011


JAKARTA: Pada tanggal 21-22/12/2011 PT Kereta Api Logistik (KALOG) melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) ke-2 di tahun 2011. Bertempat di JRC Building Jakarta, syukur alhamdulillah semua perwakilan hadir.
 
Sumber : KALOG / Foto : Khusus.

[English Free Translation]
On 21-22/12/2011 PT Kereta Api Logistik (KALOG) held a 2nd meeting leader (Rakerpim) in the year 2011. Located at the JRC Building Jakarta, thank God all the representatives present.

Monday, December 19, 2011

[KU-149/2011] Penyerapan Batu Bara Domestik Diprediksi Capai 70%


JAKARTA: Penyerapan batu bara domestik tahun ini diperkirakan hanya 70% seiring dengan keterlambatan operasi beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan seluruh pemegang PKP2B dan IUP batu bara telah berupaya memenuhi kewajiban pasok dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) namun PLN tidak bisa menyerap seluruhnya.

“PLN itu ada beberapa COD [Commercial Operation Date] PLTU-nya terlambat, jadi ada pengurangan konsumsi untuk dalam negeri. Artinya bukan berarti produsen tidak mau suplai, tapi karena PLN tidak bisa menyerap,” ujarnya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, hari ini.

Thamrin memperkirakan domestik hanya bisa menyerap batu bara total sekitar 70% dari yang sudah dialokasikan 78,97 juta ton atau sekitar 55 juta ton saja.

“Jadi kenapa di dalam negeri itu menurun, bukan salahnya PKP2B atau pemegang IUP batu bara, jadi itu betul-betul karena kendala di PLN, itu intinya,” ujarnya. 

Rendahnya realisasi penyerapan batu bara domestik diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun depan. Thamrin mengatakan pemerintah saat ini telah menyelesaikan formula harga untuk PLTU mulut tambang yang diharapkan bisa memicu produsen batu bara untuk investasi di PLTU mulut tambang.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan rencana jangka panjang produksi batu bara agar sebagian besar tidak ekspor lagi dan konsumsi di dalam negeri bisa ditingkatkan. Saat ini pihaknya sudah menerbitkan surat terkait formula harga PLTU mulut tambang untuk merangsang PLTU mulut tambang agar semakin banyak ada di Indonesia.

“Ada tahap-tahap tertentu dimana kami tidak perlu ekspor kalau kebutuhan dalam negeri sudah semakin meningkat. Sekarang sudah ada Surat Dirjen untuk formula PLTU mulut tambang. Diharapkan dengan ditetapkannya itu, sudah ada kepastian bagaimana menegosiasikan harga,” ujarnya.


Formula tersebut, lanjutnya, terdiri dari ongkos operasi ditambah margin. Sementara itu, harga finalnya perlu dinegosiasikan kembali antara pengusaha batu bara dan PLN. 

“Kami tidak menentukan harga, tapi formula. Yang jelas si penambang itu harus untung juga,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, perkiraan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri pada 2011 adalah sebesar 78,97 juta ton, terdiri dari 66,28 juta ton untuk kebutuhan PLTU, sebesar 0,34 juta ton untuk metalurgi dan 12,35 juta ton untuk industri semen, pupuk, pulp dan tekstil.

Dari kebutuhan PLTU 66,28 juta ton, untuk PLN dialokasikan 55,82 juta ton, untuk IPP 8,97 juta ton, untuk PT Freeport Indonesia 0,83 juta ton, PT Newmont Nusa Tenggara 0,47 juta ton dan PT Pusaka Jaya Palu Power 0,19 juta ton.(api)

Sumber : Bisnis Indonesia, 19.12.11.

[English Free Translation]
Utilization of domestic coal this year estimated that only 70% along with some delay surgery Steam Power (power plant) owned PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

[KU-179/2021] Dirut KAI Commuter Mukti Jauhari Tutup Usia

  Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga besar KAI Group khususnya KAI Commuter hari ini berduka. Direktur Utama KAI Commuter Mukti Jauhari meningg...