[KU-109/2011] Kebocoran Tambang Banyak Berasal Dari Izin Daerah

JAKARTA: Potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor tambang ditengarai paling banyak berasal dari banyaknya izin-izin usaha tambang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah pasca desentralisasi.

Anggota tim formatur Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia Chandra Kirana mengatakan para pengusaha tambang kecil itu kerap tidak memenuhi aturan, termasuk tidak transparan dalam melaporkan kewajiban pembayarannya kepada negara.

“Mungkin kita perlu selidiki KP-KP (Kuasa Pertambangan) yang kecil-kecil di daerah, yang izin tambangnya dikeluarkan oleh daerah.

Kebocoran pendapatan negara yang paling besar mungkin ada di sana, terutama untuk tambang batu bara, emas dan timah,” ujarnya di sela-sela acara media briefing hari ini.

Saat ini jumlah izin tambang sudah semakin menjamur seiring dengan desentralisasi yang membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut. Bahkan, saat ini jumlah izin tambang di Indonesia disinyalir sudah mencapai 10.000 izin.

“Di Bangka saja ada sekitar 500 KP timah yang kecil-kecil,” ujarnya.

Hal ini cukup membahayakan mengingat kegiatan tambang yang dilakukan perusahaan-perusahaan kecil yang jumlahnya massif itu seringkali tidak memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitarnya dan kerap tidak peduli dengan keselamatan kerja karyawannya. Aliran pendapatan dari mereka untuk negara juga kerap tidak transparan.

Belum membayar

Oleh sebab itu, besar kemungkinan bahwa mereka juga belum membayar kewajibannya kepada negara karena kurangnya pengetahuan.

Artinya, masih ada potensi tambahan pendapatan negara dari kewajiban membayar royalti serta pajak dari ribuan KP-KP tersebut.

Chandra mengatakan untuk mengetahui hal itu lebih jauh, pihaknya saat ini sedang mengadakan studi di tiga lokasi pertambangan di Indonesia.

“Kita sedang pelajari tiga kasus di Indonesia, mulai dari mengapa izin pertambangan itu diberikan sampai ke anatomi pembayaran. Pertama kita pelajari di pemerintah tingkat II Samarinda untuk batu bara, kedua di Bangka untuk timah dan satu lagi kita lagi cari, kemungkinan untuk emas,” ujarnya.

Chandra mengatakan dari hasil studi tiga kasus tersebut baru bisa direncanakan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mendapatkan tambahan pendapatan negara dari ribuan KP-KP tersebut. “Dari situ baru kita bisa lihat apa yang kira-kira bisa dilakukan,” ujarnya. (Bsi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 07.11.11.

[English Free Translation]

Mine leaks a lot come from local license area.