Bisnis.com, JAKARTA -
Investigasi terbaru oleh Oil
Change Internasional menunjukkan
kebijakan pinjaman dan pendanaan kelompok Bank Dunia untuk pengembangan
infrastruktur di Indonesia.
Salah
satunya adalah mendorong percepatan pembangunan lebih dari 16 GW proyek-proyek PLTU Batu
bara di Indonesia, dimana Indonesia sendiri belum mengembangkan
alternatif energi terbarukan.
Pada Juli
lalu, Kelompok Bank Dunia menerbitkan Kertas Arahan Sektor Energi, dimana
Bank Dunia berjanji untuk membatasi pinjaman untuk batu bara hanya untuk
keadaan-keadaan khusus – atau hanya kepada negara-negara tanpa alternatif yang
memungkinkan selain batu bara.
Janji
Bank Dunia, yang mendapat pujian secara luas, tidak menyebutkan mekanisme yang
mendukung proyek batu bara Indonesia- pinjaman kebijakan pembangunan dan
perantara pendanaan.
Di dalam
laporan diungkapkan bahwa Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
(Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia, IIGF) yang diciptakan dan didukung
secara finansial oleh Bank Dunia memberikan jaminan pemerintah pertamanya
sebesar US$33,9 juta untuk Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah,
PLTU batu bara 2000 megawatt yang kontroversial.
Proyek
batu bara raksasa ini telah memicu perlawanan lokal termasuk tuntutan hukum dan
protes yang dilakukan berulangkali oleh ribuan penduduk lokal yang kerap
berujung pada bentrokan disertai kekerasan dengan pihak keamanan proyek dan
militer.
"Agar
Bank Dunia dapat memenuhi janjinya untuk menghentikan pendanaan batu bara, Bank
Dunia harus menarik dukungannya dalam pengembangan batu bara secara
besar-besaran di Indonesia," kata Arif Fiyanto dari Greenpeace
Asia Tenggara, Kamis (26/9/2013) melalui siaran persnya.
“Proyek
PLTU Batubara Batang di Jawa Tengah akan mencemari perairan pesisir Indonesia,
merusak mata pencaharian nelayan dan petani, serta berkontribusi pada perubahan
iklim. Bank Dunia seharusnya tidak membiarkan proyek ini dijalankan,"
tambah Arif.
"Kelompok
Bank Dunia tidak hanya bertindak sebagai penasihat keuangan untuk PLTU Batang,
Jawa Tengah, tetapi juga mengamankan dukungan pendanaan yang diperlukan untuk
proyek ini, Bank Dunia justru secara aktif mengawasi perluasan rencana dari
PLTU batu bara Batang menjadi salah satu PLTU batu bara terbesar di Kawasan
Asia Tenggara," kata Heike
Mainhardt dari Oil Change International.
“Masih
ada waktu bagi Bank Dunia untuk melakukan hal yang benar. Bank Dunia harus
menuntut Pemerintah Indonesia untuk membatalkan penjaminannya terhadap proyek
ini.” Dengan melakukan hal ini akan menghentikan penutupan keuangan dan
pencairan dana, yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2013.
Di
Amerika Serikat, dukungan Bank Dunia untuk proyek ini juga merupakan ujian bagi
janji pemerintahan Obama untuk menghentikan pendanaan batu bara di luar negeri.
Sebagai pemegang saham terbesar Bank Dunia, Amerika Serikat memiliki suara yang
paling utama dalam operasi Bank Dunia.
"Pemerintah
Amerika Serikat harus tegas bahwa janji Presiden adalah bersifat menyeluruh dan
melingkupi seluruh bentuk pendanaan batu bara termasuk pinjaman kebijakan
pembangunan dan perantara pendanaan," kata Mainhardt.
Pemerintahan Obama seharusnya tidak membiarkan Bank Dunia mendukung batu bara indonesia masuk
melalui celah dan menjebak Indonesia ke dalam masa depan yang disesaki oleh
batu bara.
Sumber : Bisnis
Indonesia, 26.09.13.
[English Free
Translation]
In last July, the
World Bank Group published a paper Energy Sector Referral, where the World Bank
pledged to restrict lending for coal only for special circumstances - or just
to countries with no viable alternative other than coal. How about Indonesia ?
No comments:
Post a Comment