Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia
mempertanyakan tugas pemerintah daerah yang ketika kampanye berjanji
menyediakan lahan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima.
"Tugas KAI itu melayani
penumpang dengan baik dan benar, bukan menyediakan lapak-lapak. Lalu semua
Pemda itu tugasnya apa? Kan banyak pemimpin yang dalam kampanye berjanji
menyediakan lahan untuk berjualan bagi PKL. Sedangkan saya hanya menjalankan
tupoksi saya dalam transportasi perkeretaapian bagi masyarakat," ujarnya
dalam pesan yang disampaikan kepada Bisnis hari ini Senin (16/9/2013).
Ia menjelaskan hal itu terkait
dengan masih adanya protes terhadap kebijakan manajemen PT KAI yang menggusur
pada pedagang kaki lima. Sejumlah stasiun mulai dari Bogor hingga Kota dan dari
Manggarai ke Jatinegara saat ini sudah bersih dan bebas dari pedagang kaki
lima.
Di stasiun Cikini kios yang
dibongkar akan digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran. Pembongkaran
sejumlah kios itu akan dilakukan sendiri oleh para pedagang.
Penertiban kios pedagang di
stasiun Cikini merupakan penertiban yang terakhir karena 62 stasiun lainnya di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi telah ditertibkan oleh PT
KAI.
Berdasarkan pemantauan Bisnis, stasiun
Gondang Dia, Jakarta Pusat, saat ini juga telah dibersihkan. Para pekerja
tengah sibuk merapikan stasiun itu menyusul stasiun lainnya yang telah
dibersihkan dari pedagang kaki lima terlebih dahulu.
Di stasiun Bogor, yang kini
tampak luas dan tertib para pedagang kaki lima juga tampak teratur. Memasuki
pintu utama stasiun tertulis pedagang kaki lima modern (Kalimo) menjajakan
beraneka barang dagangan.
Jonan menjelaskan bahwa yang ada kios seperti itu hanya stasiun
besar dan KAI tidak pilih kasih dalam penertibannya. Kalau mau sewa dengan baik
dan benar, silakan saja. "Kami tidak pilih-pilih kok," tegasnya.
Kalau menyediakan tempat untuk
PKL, maka tupoksi PTKAI harus diubah total, Jika penertiban PKL di peron dan
halaman stasiun menjadi orang merasa kasihan kepada Pak Jokowi [Joko Widodo,
Gubernur DKI Jakarta] saya siap berdialog dengan Pak Jokowi kapan saja karena ini
bukan tugas KAI".
Sumber : Bisnis
Indonesia, 16.09.13.
[English Free
Translation]
PT Kereta Api
Indonesia (KAI) questioned local governments task when in the campaign promise
to provide the land for informal traders (known as pedagang kaki lima / PKL). President
Director of PT KAI, Ignasius Jonan explained that it was related to the persistence
of the protest against the policy of the management of PT KAI is displacing the
informal traders. What’s next to do ? Meet Jokowi and discuss furthermore.
No comments:
Post a Comment