PALEMBANG - Laju pertumbuhan penduduk Sumsel cukup
mengkhawatirkan, yakni 1,85 persen. Angka itu 0,36 persen di atas rata-rata
pertumbuhan penduduk secara nasional yang hanya 1,49 persen.
Data itu diungkap Kepala BKKBN Sumsel, Dra Sri Rahayu dalam acara koalisi
kependudukan di Hotel Azsa, kemarin. Dikatakan, BKKBN tidak dapat mencegah
pertumbuhan penduduk secara langsung, namun diupayakan menekan laju pertumbuhan
penduduk.
"Setiap pasangan pasti ingin punya keturunan, jadi tidak bisa kita cegah sebuah laju pertumbuhan penduduk. Yang dapat kita lakukan hanya menahan agar tidak terlalu tinggi," imbuhnya.
Disampaikannya, jika tahun lalu jumlah penduduk Sumsel hanya 7,4 juta jiwa, maka pada tahun ini angkanya meningkat menjadi 8 juta jiwa. Pengendalian itu dilakukan dengan kembali memasyarakatkan program KB (keluarga berencana), dua anak cukup. "Untuk itu diharapkan setiap keluarga mengikuti program KB,” ujarnya.
Cara lain menyukseskan program KB dengan membentuk Koalisi Kependudukan. Selain dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan kependudukan, koalisi ini juga dapat membantu BKKBN memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
"Terlihat peran Koalisi Kependudukan sangat penting,” ucap Sri. Koalisi Kependudukan di Sumsel baru terbentuk pada dua daerah, yakni Banyuasin dan Pagaralam. Saat ini bertambah dua daerah lagi yakni Empat Lawang dan Lubuklinggau. "Kita harapkan setiap kabupaten/kota memiliki Koalisi Kependudukan ini," tuturnya.
Dengan adanya koalisi itu, setiap daerah yang memiliki tim dapat ikut dalam menyusun kebijakan KB dan kependudukan. "Pada tiap kabupaten/kota haruslah disusun pengurus koalisi pengendalian kualitas penduduk yang nanti dapat disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah tersebut," jelas Sri.
Asisten 3 Bidang Kesra Pemprov Sumsel, Drs H Akhmad Najib SH mengatakan, laju pertumbuhan penduduk Sumsel memang sudah mengkhawatirkan. Untuk itu perlu dibuat rencana konkret untuk mengantisipasi persoalan itu. “Pembentukan Koalisi Kependudukan merupakan lanjutan dari program nasional,” imbuhnya.
Saat ini, Indonesia berada pada peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk. ”Pengendalian jumlah penduduk penting agar tercipta generasi berkualitas baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik,” cetusnya.
Kata Najib, bupati dan wali kota jangan sampai terlena dengan pertumbuhan penduduk di daerahnya. Kepala Sub Direktorat Penetapan Sasaran Pengendalian Penduduk, Dr Ukik Kusuma Kurniawan mengatakan, guna menyukseskan program KB, perlu dilakukan sosialisasi dengan sistem jemput bola. “Ini untuk mendukung sosialisasi dengan baliho dan lainnya yang perlu dilakukan secara tepat sasaran,” tukasnya.(rip/ce2)
Sumber : Sumatera Ekspres, 24.06.13.
[English Free Translation]
South Sumatera’s population
growth rate is quite alarming, which is 1.85 percent. That figure is 0.36
percent above the average national population growth which is only 1.49
percent. Wooow whazzup ?
No comments:
Post a Comment