JAKARTA—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap mendorong
perusahaan konstruksi milik pemerintah PT Hutama Karya (Persero) untuk memulai
pengerjaan tiga ruas jalan tol trans-Sumatra semester I 2013, meski terkendala
peraturan presiden (Perpres) yang belum keluar hingga saat ini.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan belum keluarnya Perpres tidak menjadi
halangan bagi Hutama Karya untuk memulai pengerjaan tiga ruas jalan tol
tersebut.
“Mulai kerjakan saja dulu, masalah penerbitan Perpres itu nanti menyusul.
Yang penting adalah memulai pengerjaan karena memulai pekerjaan itu sangat
susah,” katanya, Rabu (20/2).
Meskipun mendorong pengerjaan tiga ruas tol kepada Hutama Karya,
kementerian tidak terlalu menargetkan harus sesuai dengan keinginan.
“Mau dua ruas jalan tol terlebih dahulu juga tidak apa-apa atau satu ruas
pun juga tidak masalah,” tuturnya.
Ketiga ruas tol tersebut yang diamanahkan kepada Hutama Karya adalah
Medan-Tebing Tinggi, Bakauheni-Bandar Lampung, dan Palembang-Indralaya.
Dahlan mengemukakan pembangunan tiga ruas jalan tol itu tidak diwajibkan
memerlukan payung hukum berupa Perpres.
“Kenapa perlu keppres? Karena sejumlah ruas itu dinilai tidak terlalu
menarik secara bisnis, tetapi secara ekonomi itu sangat penting sehingga
memerlukan payung hukum. Oleh karena itu, Perpres itu sangat dibutuhkan untuk
proyek pengerjaan trans-Sumatra secara keseluruhan,” tuturnya. (if)
Sumber : Bisnis Indonesia, 20.02.13.
[English Free Translation]
Ministry of State Owned Enterprises (SOEs or Kemeneg
BUMN) continue to promote the state-owned construction company PT Hutama Karya
(Persero) to begin work three toll roads at Trans-Sumatra in first six month of
2013, although hampered by a presidential decree (Perpres) which have not been
release until today.
No comments:
Post a Comment