Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
(BPH Migas) membuka salah satu faktor yang menjadi pemicu
kebocoran penyaluran BBM subsidi. Mereka
menduga, kebocoran salah satunya disebabkan oleh
kereta barang.
Dugaan disampaikan Ketua BPH Migas M Fanshurullah Asa saat
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu (12/2) lalu. Dalam rapat tersebut, ia
menjelaskan tingkat kebocoran penyaluran
solar subsidi mencapai 1,6 juta KL pada 2019 kemarin.
Dalam
APBN kuota BBM solar ditetapkan sebesar 14,5 juta KL, namun realisasi sebesar
16,2 juta KL.
"Kami mendapatkan ini.
Ternyata kereta api mengangkut barang untuk ekspor, baik itu batu bara maupun
perusahaan asing yang mengangkut kertas (yang menggunakannya). Adil tidak
kira-kira pakai BBM subsidi? Padahal tujuan BBM subsidi untuk orang yang tidak
mampu," kata Ifan.
Ia menambahkan pintu kebocoran
penyaluran solar subsidi tersebut memang terbuka lebar. Celah terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun
2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak.
Menurutnya selama Perpres belum
direvisi maka potensi kebocoran terus ada.
"BPH Migas sudah mengusulkan
beberapa kali perlu revisi Perpres No. 191 Tahun 2014. Ada catatan kami ini
yang potensi menyebabkan salah satunya over kuota 2019 sampai 1,6 juta
KL," kata Ifan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat
Muhamad Nasir menjelaskan ada
kejanggalan BBM di wilayah Riau. Pada wilayah tersebut dikatakan kelebihan
kuota 25 persen.
Meskipun kelebihan kuota,
faktanya warga malah melaporkan BBM di
daerah mereka mengalami kelangkaan.
Sumber : CNN Indonesia, 15.02.20.
[English Free Translation]
The Downstream Oil and Gas
Regulatory Agency or Badan Pengatur Hilir Minyak + Gas Bumi (BPH Migas) submitted
one of the factors that triggered the leakage of subsidized fuel distribution.
They predict, one of the leaks caused by coal freight trains.
No comments:
Post a Comment