Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan mendatang
atau presiden terpilih diminta membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah
agar kebijakan pusat dan daerah saling dukung untuk pemerataan pembangunan
infrastruktur.
Ekonom Institute for Development
of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan terhambatnya
pembangunan infrastruktur di daerah disebabkan tidak sinkronnya kebijakan pusat
dan kewenangan yang luas melalui otonomi daerah.
“Seperti program MP3EI banyak mandeknya karena pelaksanaan di
lapangan lemah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah tidak jalan,” katanya
kepada Bisnis.com, Selasa
(21/5/2014).
Padahal, lanjutnya, investasi
seringkali sektoral yang membutuhkan kebijakan searah pemerintah pusat dan
daerah agar pembangunan bisa jalan.
Tetapi faktanya kerap kali
program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan
karena berbenturan dengan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah.
“Makanya besok pemerintahan yang
baru harus buat Mou dengan pemerintah daerah, memastikan program pembangunan
infrastruktur di daerah jalan,” ujarnya.
Saat ini komposisi infrastruktur
di Indonesia masih dominan di Jawa dengan 70%, padahal pertumbuhan di luar Jawa
signifikan namun terkendala kurangnya infrastruktur.
Sumber : Bisnis Indonesia, 21.05.14.
[English Free Translation]
Next President-elect asked to make a deal with the local
government to national and local policies for equity mutual support
infrastructure development. Indef economist, Enny Sri Hartati said inhibition
infrastructure development in the area due to no synchronization between
central policies and broad authority over regional autonomy.
