"PT KAI tidak setuju untuk pengoperasian sarana dan prasarana dipisah. Dipisah apa untungnya, operation cost pasti besar," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Igansius Jonan usai rapat dengar pendapat di Komisi V DPR, Selasa, 21 Februari 2012.
Dia menambahkan soal pemisahan badan penyelenggara prasarana dan sarana ini belum mendesak dilakukan mengingat ketentuan mengenai Infrastructure Maintenance Operation (IMO) atau biaya perawatan infrastruktur belum juga ada. Apalagi dari sisi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) tidak mudah dan jumlahnya kecil yakni hanya Rp720 miliar.
Untuk IMO ini, lanjutnya, KAI harus mengeluarkan dana lebih dari Rp1 triliun per tahun.
"Lebih baik dibereskan dulu soal IMO dan Track Access Charge (TAC)," katanya.
Dirjen Perkeretapian Kemenhub Tundjung Inderawan menegaskan tetap akan membentuk Badan Penyelenggara Sarana dan Prasarana sesuai amanat undang-undang.
"Harus ada pemisahan, itu amanat undang-undang. Masalah bentuk badannya bagaimana, nanti dikaji antara Perum atau Perjan," tegasnya.
Dalam kesimpulan rapat Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Muhiddin M. Said mendesak Ditjen Perkeretaapian untuk segera menyelesaikan audit pemisahan aset (kualitatif dan kuantitatif) sesuai amanat undang-undang selambat-lambatnya 3 bulan (terhitung sejak Selasa, 21 Februari 2012).
Selanjutnya Komisi V meminta hasil audit dan pemisahan aset disampaikan kepada Komisi V.(msb)
Sumber : Bisnis Indonesia, 21.02.12.
[English Free Translation]
PT Kereta Api Indonesia rejected the conclusions of the Commission V of the House, urged the Ministry of Transportation - Directorate General of Railways to immediately separate the body of organizing the railway infrastructure.
No comments:
Post a Comment