[KU-101/2011] Angkutan Batubara Stop Operasi – Selama SEA Games

PRABUMULIH, SRIPO – Angkutan batubara dilarang beroperasi selama berlangsungnya SEA Games XXVI November mendatang.

“Biar lancar dan tidak macet”, kata Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin SH usai paripurna HUT Kota Prabumulih, Senin (16/10).

Menurut Alex, larangan operasi angkutan batubara dilakukan agar perhelatan SEA Games tidak terhambat. Seluruh pengusaha angkutan diminta tidak mengoperasikan angkutannya selama kegiatan akbar olahraga se-Asia Tenggara itu berlangsung.

Usai SEA Games angkutan batubara kembali dipersilahkan beroperasi kembali. Tapi tidak lama. Alex menegaskan jika pada awal tahun 2012 mendatang seluruh angkutan batubara tidak akan lagi melintas di jalan negara.

“Akhir tahun tidak boleh lewat lagi”, katanya.

Untuk pengalihannya, seluruh angkutan batubara akan diarahkan menggunakan jalur khusus yang telah dibangun. Alex menyebut Pemprov Sumsel akan kembali membenahi pembangunan jalan khusus yang disediakan untuk angkutan tersebut usai perhelatan SEA Games mendatang.

Terkait rencana itu, beberapa masyarakat mendukung larangan operasional angkutan batubara. “Semakin dekat pemindahan ke jalur khusus, semakin banyak pula angkutan di jalan”, kata Usman, salahsatu warga Muaradua.

Menurutnya, angkutan batubara yang ada sat ini jumlahnya meningkat dua kali lipat. Tidak hanya di siang hari tetapi lebih banyak pada malam hari.

Penggunaan jalur khusus untuk angkutan batubara diharapkan menjadi jalan keluar untuk kembali melancarkan arus lalu lintas terutama di Prabumulih.

Murni CSR

Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin menuturkan SEA Games XXVI merupakan momen bagi masyarakat Sumsel menunjukkan kelasnya dimata dunia, terutama Asia. Tidak semua propinsi yang mampu menjadi tuan rumah SEA Games di Indonesia.

Sumsel pertama sekali maju menerima tantangan itu. Dalam waktu kurang satu tahun saja Sumsel mampu membangun kawasan olahraga yang bertaraf internasional.

Patut jadi kebanggaan, seluruh pembangunan di JBC  tidak menggunakan dana dari APBN ataupun APBD . “Semuanya dibangun dari dana CSR. Total dana untuk membangun kawasan JBC adalah Rp 1,6 trilyun.,” ujar Alex Noerdin.

Sementara itu, berkenaan HUT Prabumulih , Alex memberikan apresiasinya terhadap Pemkot Prabumulih.

Sumber : Sriwijaya Post, 18.10.11.

[English Free Translation]

Stop ! Coal transportations during SEA Games XXVI.

[KU-100/2011] Sumsel Bangun Jalan Tol

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG-Jalan Tol Kayuagung-Jakabaring Palembang, ditargetkan selesai pada akhir 2012 mendatang, hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ke-66, Selasa (11/10/2011).

“Kita targetkan Desember 2012 mendatang, pembangunan jalan tol Kayuagung-Jakabaring Palembang selesai dan langsung difungsikan pada  akhir desember 2012 mendatang. Kontraktor yang mengerjakan jalan tol itu sangat berpengalaman sudah ribuan km dia membuat jalan tol, dia  juga merencanakan tol itu selesai 1 tahun,” ucap Alex.

Sebelum Seagames dimulai, menurut Alex banyak investor yang berminat melakukan pembangunan di Sumsel, antara lain dengan melakukan pembangunan jalan tol terpanjang di luar Pulau Jawa sepanjang 170 km dimulai dari Kayuagung-Jakabaring-Betung-Alang-alang Lebar hingga Tanjung api-api.

“Jalan tol tersebut terpanjang diluar Pulau Jawa. Tahap awal pembangunan di Kayuagung-Jakabaring sepanjang 37 km, Rencananya bakal diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY),” katanya.

Dijelaskannya, pembangunan tiga ruas jalan tol di Sumsel yakni, Kayuagung-Jakabaring, Jakabaring-Alang-alang Lebar dan Alang-alang Lebar-Betung yang dibiayai investor dari Malaysia, Hal ini salah satunya dilakukan guna untuk mengantisipasi kemacetan dengan melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang akan meningkat secara signifikan pada tiga tahun mendatang.

Sementara itu, Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM mengaku sangat bangga dan senang soal adanya penyediaan infrastruktur dan harapan terwujudnya pembangunan jalan tol. Karena terwujudnya pembangunan jalan tol  berdampak pada kemajuan perekonomian.

“Prioritas jalan tol Kayu Agung-jakabaring dengan lebar 50 meter saat ini pembebasan lahannya sudah berjalan dan hampir selesai,” ujar Ishak Mekki.

Kendatipun sebelumnya rute pembangunan jalan tol itu sempat di rubah karena tidak ada titik temu antara warga dan pemerintah setempat namun saat ini, Pemkab OKI telah mengambil keputusan final dengan merubah arah gerbang tol tersebut di kawasan samping Sekolah TK Al Azhar Kayuagung atau sekitar 600 meter dari lokasi lama.

“Dari sepengetahuan kami di kawasan jalan tol yang melintasi kecamatan  Kota Kayuagung, SP Padang, Jejawi dan 1,1 km wilayah Kabupaten Banyuasin tersebut, saat ini terus melakukan pengerasan jalan dan pembangunan jembatan, di mana jalan tol tersebut nantinya akan melintasi 10 jembatan dan 6 box culvart,” jelasnya.

Ishak juga menjelaskan, dampak lainnya yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan jalan itu, bukan hanya area disekitar jalan tidak akan terisolir  lagi, namun hal tersebut tentu juga mengundang para pengusaha untuk  berinvestasi dan mendirikan usahanya di sepanjang jalan alternatif.

Sumber : Sriwijaya Post, 11.10.11.

[Engish Free Translation]
South Sumatera build toll road. At initial stage, long highway which was built about 37 kilometers.

[KU-099/2011] Perusahaan Tambang Ditengarai Tak Jujur Bayar Pajak

BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah akan mengutak-atik lagi setoran pajak dari pertambangan. Pemerintah menengarai banyak perusahaan pertambangan tak jujur melaporkan kewajiban pajaknya. Alhasil, ini berpotensi merugikan negara.

Lewat Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah berencana melakukan penghitungan (assessment) langsung pembayaran pajak perusahaan tambang. Pajak tak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri (self assessment) seperti yang berlaku selama ini. Cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporkan secara benar jumlah produksi dan pendapatan mereka.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengakui, banyak perusahaan tambang belum membayar pajak. "Kami juga tidak yakin sudah memajaki seluruh perusahaan tambang," ujarnya, Kamis (27/10/2011). Kata Fuad, minimnya data produksi perusahaan tambang yang dimiliki Ditjen Pajak menyebabkan pajak kesulitan menghitung potensi kerugian negara akibat ulah perusahaan tambang itu.

Namun, sumber KONTAN di Ditjen Pajak mengatakan, potensi kerugian negara akibat perusahaan tambang yang belum menyetor pajak sekitar 20 persen-30 persen dari nilai penerimaan negara dari sektor ini.

Sebagai gambaran, tahun lalu, penerimaan negara dari pajak pertambangan plus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan mencapai Rp 51,6 triliun. Bila hitungan Ditjen Pajak benar, maka potensi kerugian 30 persen, pajak pertambangan yang belum dibayar sebesar Rp 15 triliun per tahun.

Nilai kerugian itu bersumber dari selisih harga jual produk tambang ke luar negeri. Ambil contoh batubara. Menurut sumber yang sama, banyak perusahaan tambang menjual batubara lokal berkalori tinggi dengan harga batubara berkalori rendah. "Mereka menjual ke anak usaha perusahaan tambang yang ada di luar negeri," ujar sumber itu. Dampaknya, pendapatan perusahaan pun mini.

Celakanya, Ditjen Pajak kesulitan mendapatkan data riil produksi tambang. Pengusaha tambang selalu mengklaim kalau produksi mereka sesuai persetujuan Kementerian ESDM. Makanya, Ditjen Pajak akan menyewa perusahaan survei untuk menghitung produksi perusahaan tambang.

Aparat pajak juga tengah berusaha mengakses langsung rekening perusahaan di bank. "Dari situ akan jelas semuanya," tandas Mekar Satria Utama, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu tak keberatan bila Ditjen Pajak menghitung langsung pajak pertambangan. Ia yakin 70 anggota APBI sudah taat membayar pajak. (Narita Indrastiti, Muhammad Yazid, Umar Idris/Kontan)

Sumber : Kompas-Kontan, 28.10.11.

[English Free Translation]

Mining companies suspected not honest to pay taxes to government.

[KU-098/2011] Review Energi : Batu Bara Dan Gas Masih Panas

Oleh Arif Pitoyo

Batubara

Moody's Investors Service memberikan prospek stabil bagi industri batu bara Indonesia, meskipun risiko makroekonomi global meningkat.

Ketahanan industri tersebut juga ditunjukkan dari peringkat perusahaan di sektor tersebut yang tetap kuat.

Secara spesifik, besarnya rencana proyek pembangkit listrik bertenaga batu bara thermal di regional akan menopang harga batu bara regional.

Di sisi lain, basis beban biaya rendah dari produsen batu bara, kaitannya dengan utilitas di Asia Pasifik, likuiditas yang kuat, dan profil utang jatuh tempo turut menopang peringkat masing-masing produsen batu bara.

Perusahaan tambang batu bara di Indonesia juga telah mengambil tindakan untuk menguatkan posisi kompetitif dibanding saingan internasional mereka dengan menambah kebutuhan belanja modal yang masih di dalam batas sesuai profil kredit dan keuangannya.

Propsek batu bara juga terlihat dari dorongan pemerintah agar perusahaan tambang memberi nilai tambah batu bara secara bertahap dengan cara meningkatkan proyek peningkatan kalori batu bara (upgrading) skala kecil.

Kebijakan pemberian nilai tambah batu bara perlu dilihat dari semua aspek termasuk soal penerimaan negara. Yang jelas, pemberian nilai tambah bukan berarti hanya soal meningkatkan kalori batu bara saja, tapi juga bisa menyangkut tenaga kerja dan peningkatan investasi.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM berencana menerbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang peningkatan nilai tambah mineral dan juga batu bara. Salah satu isinya yang masih terus dibahas hingga saat ini adalah wacana membatasi ekspor batu bara menjadi minimal 5.700 Kkal/Kg. Padahal selama ini ekspor batu bara tidak pernah dibatasi kalorinya. Akibatnya, hampir 75% dari produksi batu bara Indonesia saat ini diekspor ke luar negeri.

Namun, pemerintah masih belum memutuskan angkanya benar-benar di 5.700 karena ternyata jika kebijakan itu diberlakukan, akan berdampak sangat besar bagi 21 PKP2B atau hampir 30% dari total 76 PKP2B yang ada saat ini.

Jika Permen ESDM tentang nilai tambah batu bara itu diterbitkan, ada kemungkinan penurunan ekspor batu bara untuk sementara akibat belum banyaknya pengusaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara.

Adapun nilai ekspor batu bara berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun lalu mencapai US$18 miliar. Hingga Juli tahun ini realisasi ekspor batu bara tercatat sudah hampir US$14 miliar.

Listrik

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui masalah listrik dapat menjadi hambatan kemudahan berbisnis di Indonesia sebagaimana yang dilansir Internasional Finance Corporation (IFC).

Untuk itu, dukungan investasi swasta sangat diperlukan untuk mempercepat perluasan infrastruktur kelistrikan.

Masalah akses kelistrikan selama ini sampai ditanggulangi PLN dengan menyewa mesin disel untuk menjaga tercapainya uninterupted power supply, tapi ini tidak bisa berlangsung terus harus ada pembangkit-pembangkit baru yang dapat menyokong kebutuhan listrik dalam negeri secara merata.

Sekitar 80% kebutuhan listrik di Indonesia memang dipenuhi oleh PLN, sementara independent power plan (IPP) baru 20%.

Selama ini, dana investasi PLN hanya mengandalkan margin subsidi. Dari total biaya produksi listrik PLN sekitar Rp 130 triliun per tahun, sejumlah Rp 40-50 triliun berasal dari subsidi. PLN membeli listrik IPP dengan margin harga yang ketat, karena disesuaikan subsidi.

Untuk mendorong investasi swasta di bidang energi ini, pemerintah mengeluarkan dana penjamin resiko kegagalan ekslorasi panas bumi yang disebut sebagai geothermal exploration fund.

Ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menunjuk PIP [Pusat Investasi Pemerintah] untuk mengelola dana geothermal exploration fund sebesar Rp1,3 triliun. Jadi kalau ada kegagalan eksplorasi panas bumi ditanggung oleh pemerintah.

Dana Rp1,3 triliun untuk menjamin kegiatan eksplorasi geothermal masih bilang sangat kecil, pasalnya untuk pengeboran satu titik eksplorasi saja dibutuhkan dana sekitar US$7 juta sedangkan satu blok pembangkit membutuhkan 5-6 titik pengeboran.

Dengan adanya dana penjamin kegagalan eksplorasi ini, diharapkan tingkat investasi swasta di bidang energi listrik dapat meningkat.

Pemerintah telah memberikan penjaminan kelayakan usaha atas enam proyek pembangkit listrik di kawasan Nusa Tenggara guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia.

Keenam proyek PLN di Nusa Tenggara yang telah dijamin kelayakan usahanya oleh pemerintah, a.l. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Huu (20 MW), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumbawa Baru (2x10 MW), PLTP Sukoria (5 MW), dan PLTP Atadei (5 MW). Kemudian , PLTU Larantuka (8 MW), PLTU Waingapu (8 MW), dan PLTU Bali Timur (200 MW).

Minyak dan Gas

Pemerintah menawarkan 15 blok minyak dan gas bumi baru pada lelang putaran II 2011, terdiri dari 9 blok yang ditawarkan melalui tender reguler dan 6 blok melalui mekanisme penawaran langsung.


Kesembilan blok migas yang ditawarkan melalui tender reguler, yakni Blok Kuningan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Blok Offshore South Java I, II dan III di lepas pantai Jawa Timur.

Selanjutnya Blok South East Sageri di lepas pantai Sulawesi Selatan, Blok East Abadi di Laut Maluku Selatan, Blok South West Salawati di lepas pantai Papua Barat, Blok West Berau di lepas pantai Papua Barat serta Blok Kai di lepas pantai Maluku.

Sedangkan keenam blok migas yang ditawarkan dengan mekanisme penawaran langsung melalui studi bersama yakni Blok Kalyani, South Batu Raja, North Batu Raja di daratan Sumatra Selatan dan Lampung.

Selanjutnya Blok Kuala Pembuang di daratan Kalimantan Tengah, Blok Tanjung Aru di Selat Makassar serta Blok South East Seram di lepas pantai Maluku.

Untuk tender reguler, pemerintah menjadwalkan pengambilan dokumen penawaran dapat dilakukan mulai 10 Oktober 2011 hingga 6 Februari 2012. Sedangkan, forum klarifikasi dijadwalkan pada 13 Oktober 2011 hingga 6 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran pada 7 Februari 2012.

Sedangkan untuk penawaran langsung, jadwal pengambilan dokumen penawaran mulai 10 Oktober 2011 hingga 23 November 2011. Forum klarifikasi mulai 13 Oktober 2011 hingga 23 November 2011 dan pemasukan dokumen penawaran pada 24 November 2011.

Pemerintah akan memperketat ketentuan ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke negara lain, terutama untuk kontrak baru guna mengamankan pasokan gas di dalam negeri.

Pada prinsipnya pemerintah telah berkomitmen untuk tidak meningkatkan penjualan LNG ke luar negeri.

Pemerintah juga tengah meninjau ulang seluruh kontrak penjualan gas yang ada untuk menemukan kontrak-kontrak yang memang sudah seharusnya direvisi.

Pemerintah akan melakukan renegosiasi atas harga LNG di ladang gas Tangguh, Papua dengan Pemerintah China pada tahun depan.

Sebelum sampai pada tahap finalisasi perbaikan harga, pemerintah akan melakukan renegosiasi formula pembentuk harga gas ekspor LNG Tangguh ke Fujian, China, yang mengacu pada banyak hal, termasuk harga minyak mentah.

Data BP Migas menyatakan pasokan gas dari kilang LNG Tangguh pada tahun ini mencapai 7,6 mtpa, yang dialokasikan ke Fujian (China) sebesar 2,6 mtpa, Posco dan K Power (Korea Selatan) sebesar 1,1 mtpa, Tohuko (Jepang) sebesar 0,1 mtpa, dan Sempra (Amerika Serikat) sebesar 3,8 mtpa.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengungkapkan rencana ekspor gas sebesar 140 MMscfd dari Lapangan Gajah Baru, Kepulauan Natuna yang dioperasikan Premier Oil BV ke pembeli Singapura sudah bisa dilaksanakan secara bertahap, sembari menunggu kelengkapan administrasi pengirimannya.

Secara keseluruhan, Indonesia telah mengekspor 140 kargo LNG sejak 2009 hingga kuartal II tahun ini.

Terkait produksi LNG, realisasi produksi saat ini sudah mencapai di atas 250 kargo, mendekati target produksi tahun ini sekitar 362 kargo. Target produksi LNG tahun ini memang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai di atas 400 kargo.(api)

Sumber : Bisnis Indonesia, 26.10.11 / Foto : RAM.

[English Free Translation]

Review of Energy: Coal and Gas is still promising.

[KU-097/2011] Truk Batubara Masih Dilarang Melintas

SRIPOKU.COM, LAHAT - Aksi pemblokiran warga Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur terhadap truk angkutan batubara masih terus berlanjut hingga hari ini, Jumat (28/10/2011). Tidak ada satu pun sopir truk batubara, yang berani melintas di Desa Wirah Pulau yang dibelah jalan lintas sumatera (Jalinsum).

Pantauan Sripoku.com, puluhan warga terlihat berkumpul di ujung desa yang berbatasan dengan Desa Gunung Kembang. Mereka menghentikan setiap truk pengangkut batubara yang hendak melintas, dan menyuruh sopir memutar arah. Baik yang datang dari arah Kota Lahat, maupun Muaraenim. Sementara kendaraan lain selain dum truk angkutan batubara diperbolehkan lewat.

Sehari sebelumnya, puluhan warga juga melakukan pemblokiran Jalinsum. Bahkan mereka juga melempari dengan batu setiap truk batubara yang dan kendaraan operasional perusahan batubara yang melintas. Anggota Polsek Merapi Barat dan Polres Lahat yang turun ke lokasi, tak mampu meredam emosi warga. 

Akibatnya beberapa truk angkutan batubara yang mengalami kerusakan, seperti penyok di bagian bodi dan bagian kaca pecah.

Sumber : Sriwijaya Post, 28.10.11.

[English Freee Translation]

Coal trucks are still prohibited crosses.