Oleh Arif Pitoyo Batubara
Moody's Investors Service memberikan prospek stabil bagi industri batu bara Indonesia, meskipun risiko makroekonomi global meningkat.
Ketahanan industri tersebut juga ditunjukkan dari peringkat perusahaan di sektor tersebut yang tetap kuat.
Secara spesifik, besarnya rencana proyek pembangkit listrik bertenaga batu bara thermal di regional akan menopang harga batu bara regional.
Di sisi lain, basis beban biaya rendah dari produsen batu bara, kaitannya dengan utilitas di Asia Pasifik, likuiditas yang kuat, dan profil utang jatuh tempo turut menopang peringkat masing-masing produsen batu bara.
Perusahaan tambang batu bara di Indonesia juga telah mengambil tindakan untuk menguatkan posisi kompetitif dibanding saingan internasional mereka dengan menambah kebutuhan belanja modal yang masih di dalam batas sesuai profil kredit dan keuangannya.
Propsek batu bara juga terlihat dari dorongan pemerintah agar perusahaan tambang memberi nilai tambah batu bara secara bertahap dengan cara meningkatkan proyek peningkatan kalori batu bara (upgrading) skala kecil.
Kebijakan pemberian nilai tambah batu bara perlu dilihat dari semua aspek termasuk soal penerimaan negara. Yang jelas, pemberian nilai tambah bukan berarti hanya soal meningkatkan kalori batu bara saja, tapi juga bisa menyangkut tenaga kerja dan peningkatan investasi.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM berencana menerbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang peningkatan nilai tambah mineral dan juga batu bara. Salah satu isinya yang masih terus dibahas hingga saat ini adalah wacana membatasi ekspor batu bara menjadi minimal 5.700 Kkal/Kg. Padahal selama ini ekspor batu bara tidak pernah dibatasi kalorinya. Akibatnya, hampir 75% dari produksi batu bara Indonesia saat ini diekspor ke luar negeri.
Namun, pemerintah masih belum memutuskan angkanya benar-benar di 5.700 karena ternyata jika kebijakan itu diberlakukan, akan berdampak sangat besar bagi 21 PKP2B atau hampir 30% dari total 76 PKP2B yang ada saat ini.
Jika Permen ESDM tentang nilai tambah batu bara itu diterbitkan, ada kemungkinan penurunan ekspor batu bara untuk sementara akibat belum banyaknya pengusaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara.
Adapun nilai ekspor batu bara berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun lalu mencapai US$18 miliar. Hingga Juli tahun ini realisasi ekspor batu bara tercatat sudah hampir US$14 miliar.
Listrik
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui masalah listrik dapat menjadi hambatan kemudahan berbisnis di Indonesia sebagaimana yang dilansir Internasional Finance Corporation (IFC).
Untuk itu, dukungan investasi swasta sangat diperlukan untuk mempercepat perluasan infrastruktur kelistrikan.
Masalah akses kelistrikan selama ini sampai ditanggulangi PLN dengan menyewa mesin disel untuk menjaga tercapainya uninterupted power supply, tapi ini tidak bisa berlangsung terus harus ada pembangkit-pembangkit baru yang dapat menyokong kebutuhan listrik dalam negeri secara merata.
Sekitar 80% kebutuhan listrik di Indonesia memang dipenuhi oleh PLN, sementara independent power plan (IPP) baru 20%.
Selama ini, dana investasi PLN hanya mengandalkan margin subsidi. Dari total biaya produksi listrik PLN sekitar Rp 130 triliun per tahun, sejumlah Rp 40-50 triliun berasal dari subsidi. PLN membeli listrik IPP dengan margin harga yang ketat, karena disesuaikan subsidi.
Untuk mendorong investasi swasta di bidang energi ini, pemerintah mengeluarkan dana penjamin resiko kegagalan ekslorasi panas bumi yang disebut sebagai geothermal exploration fund.
Ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menunjuk PIP [Pusat Investasi Pemerintah] untuk mengelola dana geothermal exploration fund sebesar Rp1,3 triliun. Jadi kalau ada kegagalan eksplorasi panas bumi ditanggung oleh pemerintah.
Dana Rp1,3 triliun untuk menjamin kegiatan eksplorasi geothermal masih bilang sangat kecil, pasalnya untuk pengeboran satu titik eksplorasi saja dibutuhkan dana sekitar US$7 juta sedangkan satu blok pembangkit membutuhkan 5-6 titik pengeboran.
Dengan adanya dana penjamin kegagalan eksplorasi ini, diharapkan tingkat investasi swasta di bidang energi listrik dapat meningkat.
Pemerintah telah memberikan penjaminan kelayakan usaha atas enam proyek pembangkit listrik di kawasan Nusa Tenggara guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia.
Keenam proyek PLN di Nusa Tenggara yang telah dijamin kelayakan usahanya oleh pemerintah, a.l. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Huu (20 MW), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumbawa Baru (2x10 MW), PLTP Sukoria (5 MW), dan PLTP Atadei (5 MW). Kemudian , PLTU Larantuka (8 MW), PLTU Waingapu (8 MW), dan PLTU Bali Timur (200 MW).
Minyak dan Gas
Pemerintah menawarkan 15 blok minyak dan gas bumi baru pada lelang putaran II 2011, terdiri dari 9 blok yang ditawarkan melalui tender reguler dan 6 blok melalui mekanisme penawaran langsung.
Kesembilan blok migas yang ditawarkan melalui tender reguler, yakni Blok Kuningan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Blok Offshore South Java I, II dan III di lepas pantai Jawa Timur.
Selanjutnya Blok South East Sageri di lepas pantai Sulawesi Selatan, Blok East Abadi di Laut Maluku Selatan, Blok South West Salawati di lepas pantai Papua Barat, Blok West Berau di lepas pantai Papua Barat serta Blok Kai di lepas pantai Maluku.
Sedangkan keenam blok migas yang ditawarkan dengan mekanisme penawaran langsung melalui studi bersama yakni Blok Kalyani, South Batu Raja, North Batu Raja di daratan Sumatra Selatan dan Lampung.
Selanjutnya Blok Kuala Pembuang di daratan Kalimantan Tengah, Blok Tanjung Aru di Selat Makassar serta Blok South East Seram di lepas pantai Maluku.
Untuk tender reguler, pemerintah menjadwalkan pengambilan dokumen penawaran dapat dilakukan mulai 10 Oktober 2011 hingga 6 Februari 2012. Sedangkan, forum klarifikasi dijadwalkan pada 13 Oktober 2011 hingga 6 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran pada 7 Februari 2012.
Sedangkan untuk penawaran langsung, jadwal pengambilan dokumen penawaran mulai 10 Oktober 2011 hingga 23 November 2011. Forum klarifikasi mulai 13 Oktober 2011 hingga 23 November 2011 dan pemasukan dokumen penawaran pada 24 November 2011.
Pemerintah akan memperketat ketentuan ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke negara lain, terutama untuk kontrak baru guna mengamankan pasokan gas di dalam negeri.
Pada prinsipnya pemerintah telah berkomitmen untuk tidak meningkatkan penjualan LNG ke luar negeri.
Pemerintah juga tengah meninjau ulang seluruh kontrak penjualan gas yang ada untuk menemukan kontrak-kontrak yang memang sudah seharusnya direvisi.
Pemerintah akan melakukan renegosiasi atas harga LNG di ladang gas Tangguh, Papua dengan Pemerintah China pada tahun depan.
Sebelum sampai pada tahap finalisasi perbaikan harga, pemerintah akan melakukan renegosiasi formula pembentuk harga gas ekspor LNG Tangguh ke Fujian, China, yang mengacu pada banyak hal, termasuk harga minyak mentah.
Data BP Migas menyatakan pasokan gas dari kilang LNG Tangguh pada tahun ini mencapai 7,6 mtpa, yang dialokasikan ke Fujian (China) sebesar 2,6 mtpa, Posco dan K Power (Korea Selatan) sebesar 1,1 mtpa, Tohuko (Jepang) sebesar 0,1 mtpa, dan Sempra (Amerika Serikat) sebesar 3,8 mtpa.
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengungkapkan rencana ekspor gas sebesar 140 MMscfd dari Lapangan Gajah Baru, Kepulauan Natuna yang dioperasikan Premier Oil BV ke pembeli Singapura sudah bisa dilaksanakan secara bertahap, sembari menunggu kelengkapan administrasi pengirimannya.
Secara keseluruhan, Indonesia telah mengekspor 140 kargo LNG sejak 2009 hingga kuartal II tahun ini.
Terkait produksi LNG, realisasi produksi saat ini sudah mencapai di atas 250 kargo, mendekati target produksi tahun ini sekitar 362 kargo. Target produksi LNG tahun ini memang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai di atas 400 kargo.(api)
Sumber : Bisnis Indonesia, 26.10.11 / Foto : RAM.
[English Free Translation]
Review of Energy: Coal and Gas is still promising.
No comments:
Post a Comment