JAKARTA : Pemerintah mempercayakan anggaran perawatan dan pengoperasian
prasarana perkeretaapian (IMO) tahun 2018 senilai Rp1,32 T kepada KAI.
Jumlah dana IMO tersebut lebih kecil
sekitar 20% dibandingkan alokasi tahun lalu yang mencapai Rp1,65 T.
Penandatanganan kontrak IMO
dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen Satuan
Kerja Peningkatan, Perawatan dan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Kemenhub David Sudjito dan Direktur
Pengelolaan Prasarana KAI Bambang Eko Martono di Jakarta.
Selain itu, turut menyaksikan
penandatanganan adalah Dirjenka Kemenhub
Zulfikri. Zulfikri menjelaskan, anggaran IMO 2018 lebih kecil ketimbang
tahun lalu karena ada efisiensi yang dilakukan oleh KAI terkait jumlah pekerja
perawat prasarana.
"Untuk perawatan ada
pengurangan karena ada efisiensi di personel. Personel pekerja ya karena
komponen terbesar pekerja yang merawat," kata Zulfikri. Dia menjelaskan,
penandatanganan IMO ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menhub tentang Penugasan kepada KAI untuk melaksanakan
perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun
anggaran 2018 yang telah terbit pada 29
Desember 2017.
Adapun kontrak IMO 2018 berlaku
sejak 1 Januari-31 Desember 2018.
Sementara itu, Bambang Eko Martono mengutarakan, anggaran IMO tahun lalu senilai
Rp1,65 T, habis terserap seluruhnya untuk biaya perawatan dan pengoperasian
prasarana.
Bahkan, kata dia, jumlah tersebut
masih di bawah kebutuhan yang sebenarnya dalam melakukan perawatan dan
pengoperasian prasarana perkeretaapian. "Yang pasti dana IMO 2017 terserap
semua karena kebutuhan kami lebih dari nilai IMO yang diterima. Sisanya kemarin
itu memakai dana KAI," jelas Bambang.
Sumber : Investor Daily, 06.01.18 / Foto : Sumedang Media.
[English Free Translation]
The government entrusted the budget
for maintenance and operation of railway infrastructure (IMO) in 2018 with worth
Rp1,32 T to PT KAI. The amount of IMO funds is smaller about 20% compared to
last year's allocation of Rp1.65 T.
No comments:
Post a Comment